Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal De Facto Journal of Innovation Research and Knowledge
Agung Sakti Pribadi
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Sinergitas Aparat Penegak Hukum Memberantas Mafia Tanah di Balikpapan Pribadi, Agung Sakti; Sari, Okta Nofia; Alwi, Muhammad Zamzami
Jurnal de Facto Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia adalah negara hukum dimana setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum yang harus memberikaan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum di semua masyarakat. Permasalahan yang timbul di dalam masyarakat sangatlah beragam dan yang paling banyak dijumpai adalah permasalahan sengketa tanah. Tanah adalah benda tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis dan semakin tahun nilainya semakin tinggi. Praktik dilapangan untuk permasalahan tanah masih banyak yang menyalahgunakan kesempatan terkait dengan kepemilikan atau penguasaan atas tanah tersebut. Maraknya praktik mafia tanah yang masih banyak terjadi sehingga sangat meresahkan masyarakat apakah hal ini sudah suatu fenomena biasa di negara kita. Oleh karena itu untuk memberantas praktik-praktik mafia tanah seluruh jajaran aparatur negara harus bersinergi dalam memberantas mafia tanah khusnya di kota Balikpapan sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi negara serta perlu adanya regulasi dikemudian hari. Kata Kunci : Kebijakan Hukum, Aparat Penegak Hukum, Mafia Tanah
TINJAUAN YURIDIS PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESHOLD 20% DALAM SISTEM PEMILU DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-XXII/2024) Abd Rahman Darmawangsa; Agung Sakti Pribadi; M. Asyharuddin
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 6 (2025): Nopember 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The constitutional court's decision in early 2025 to abolish the Presidential Threshold provision is a significant turning point in the development of Indonesian politics. Previously, this rule required political parties to hold at least 20% of seats in the House of Representatives or obtain 25% of the national valid votes to be able to nominate a presidential candidate pair. The court found that the rule was not in line with the spirit of the constitution and the principle of popular sovereignty. With the removal of this provision, more political parties have the opportunity to nominate candidates, thus increasing inclusivity in the conduct of elections. Nevertheless, a crucial challenge arises in maintaining the quality and credibility of presidential candidates, given the increasing risk of identity politics. This research uses a normative legal method with a legislative, case study, conceptual, and comparative approach. The analysis results show that the removal of the threshold provides wider access for political parties, strengthens the principle of equality, and promotes the realization of inclusive democracy.
Co-Authors Abd Rahman Darmawangsa Alwi, Muhammad Zamzami Muhammad Asyharuddin Sari, Okta Nofia