Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN “InEL WeS GoBlog BerMasalah” : MENUJU PENINGKATAN MUTU GURU DAN SISWA PINTAR MEMECAHKAN MASALAH Mr. Asyharuddin
JIRA: Jurnal Inovasi dan Riset Akademik Vol 1, No 4 (2020)
Publisher : Ahlimedia Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47387/jira.v1i4.65

Abstract

Proses seleksi siswa baru dengan kondisi baik pengetahuan maupun skill yang tidak sama dan mempunyai latar belakang dari SMP yang berbeda, maka tidak serta merta siswa cakap dalam pembelajaran produktif khususnya di tingkat SMK. Ketidaksamaan persepsi dalam pembelajaran tentunya membuat pendidik harus kreatif dan inovatif dalam memilih dan memilah metode atau strategi pembelajaran. Langkah konkret dalam implementasi strategi pemecahan masalah atau dalam penerapan strategi “InEl WeS GoBlog BerMasalah” adalah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan minat dan partisipatif aktif siswa, masalah cara memecahkan cording dan prestasi pemrograman web dengan menggunakan program HTML dan CSS sehingga menjadi PINTAR memecahkan masalah cording pelajaran pemrograman web dasar pada program keahlian Multimedia. Meskipun  demikian,  secara keseluruhan hasil yang diperoleh siswa sudah jauh lebih baik. Nilai yang diperoleh siswa meningkat rata-rata 34 point dari rata-rata 53 menjadi rata-rata 87, dan nilai tersebut di atas KKM/SPM, sehingga siswa dinyatakan tuntas. Perubahan yang terjadi pada aktivitas siswa tersebut sudah dapat membuktikan bahwa strategi pembelajaran “InEl WeS GoBlog BerMasalah” ini cukup efektif dalam meningkatkan keaktifan siswa, terutama mata pelajaran pemrograman web dasar yang berhubungan dengan cording. Dengan demikian dampak yang ditimbulkan dari penerapan strategi pembelajaran ini adalah adanya peningkatan capaian SPM, meningkatnya minat dan semangat partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran serta kemampuan memecahkan masalah dalam mendeskripsikan desain web, content web, dan coding.
Berkembangnya Budaya Korupsi di Tengah Masyarakat Melalui Kebiasaan Salam Tempel Muhammad Asyharuddin; Nur Arfiani; Lita Herlina
Jurnal de jure Vol 14, No 2 (2022): Jurnal Dejure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v14i2.721

Abstract

Budaya ini sudah lama menjamur bahkan ketika kita masih bayi, dan ketika kita menjadi tua, budaya ini akan selalu ada, dan tidak bisa di hentikan. Di kalangan elit politik, pejabat kota, pejabat daerah, bahkan turun ke para aparat dan penegak hukum yang berasaskan tidak enak dan kekeluargaan. Pokok permasalahanya selalu sama, ingin cepat melakukan pengurusan administrasi sehingga jalur korupsi pun di lalui, tentu saja hal ini membuat insting kepuasan mereka terus ditingkatkan, bukan mengejar prestasi tapi mengejar sebuah kolusi. Korupsi adalah masalah yang mendapat perhatian dan selalu di soroti oleh publik karena tindak pidana korupsi adalah sebuah kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang tidak hanya dapat merugikan perekonomian nasional, tetapi juga sebuah pelanggaraan terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat.
TINJAUAN YURIDIS PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESHOLD 20% DALAM SISTEM PEMILU DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-XXII/2024) Abd Rahman Darmawangsa; Agung Sakti Pribadi; M. Asyharuddin
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 6 (2025): Nopember 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The constitutional court's decision in early 2025 to abolish the Presidential Threshold provision is a significant turning point in the development of Indonesian politics. Previously, this rule required political parties to hold at least 20% of seats in the House of Representatives or obtain 25% of the national valid votes to be able to nominate a presidential candidate pair. The court found that the rule was not in line with the spirit of the constitution and the principle of popular sovereignty. With the removal of this provision, more political parties have the opportunity to nominate candidates, thus increasing inclusivity in the conduct of elections. Nevertheless, a crucial challenge arises in maintaining the quality and credibility of presidential candidates, given the increasing risk of identity politics. This research uses a normative legal method with a legislative, case study, conceptual, and comparative approach. The analysis results show that the removal of the threshold provides wider access for political parties, strengthens the principle of equality, and promotes the realization of inclusive democracy.
Tinjauan Yuridis Positif Indonesia Terhadap Kedudukan Hukum Status Anak Dalam Pernikahan Siri Rahmadana, Arneta; A. Sari Damayanti; M. Asyharuddin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2590

Abstract

Penelitian ini membahas status hukum anak yang lahir dari pernikahan siri menurut hukum positif Indonesia. Pernikahan siri, yang hanya sah secara agama tanpa pencatatan negara, tidak diakui menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga anak yang lahir darinya dianggap sebagai anak luar kawin dan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu serta keluarga ibu. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperluas pengakuan hukum dengan menetapkan bahwa anak luar kawin, termasuk hasil pernikahan siri, dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis jika terbukti adanya hubungan darah, misalnya melalui tes DNA. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun status anak pernikahan siri belum sepenuhnya diakui sebagai anak sah, terdapat perlindungan hukum terhadap hak-haknya, terutama hak waris, melalui bukti dan upaya hukum formal.
Legal Review of Perpetrators of Schizophrenic Psychiatric Disorders (Legal Review of Article 44 of Law Number 1 of 2023 In The Crime of Murder) (Case Study Decision Number: 181/Pid/2024/PT DKI) Anggarita, Levy Rizka; Sumampouw, Wuri; Asyharuddin, Asyharuddin
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 4 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i4.9355

Abstract

(1) Schizophrenia is a serious mental disorder in which the sufferer has difficulty distinguishing between delusion and reality. This condition is commonly characterized by unusual behaviors such as delusions and hallucinations. For this reason, individuals experiencing such symptoms are often referred to as "insane," though the term carries stigma and oversimplification. (2) This research employs a normative juridical approach, specifically using the statute approach and the case approach. The writer also applies a qualitative descriptive analysis method to provide a comprehensive understanding of the phenomena under study. (3) The murder case involving Andi Andoyo in Decision Number 181/Pid/2024/PT DKI attracted public attention due to the involvement of a perpetrator diagnosed with paranoid schizophrenia. Despite medical evidence and expert testimony confirming a severe mental disorder, the panel of judges sentenced the defendant to 16 years in prison. In fact, Article 44 of the Indonesian Penal Code (KUHP) provides legal space for individuals with mental disorders to be rehabilitated rather than punished with imprisonment. This highlights the importance of substantive justice and the need for a more sensitive judicial system toward the mental condition of defendants. (4) Article 44 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code allows for mentally ill offenders to be exempt from punishment and placed in a mental hospital. This is also in line with Law Number 17 of 2023 concerning Health, which affirms the right of individuals with mental disorders to receive medical care and rehabilitation. When medical aspects are ignored in legal considerations, achieving substantive justice becomes increasingly difficult.
Analisis Hukum terhadap Kebijakan Bea Masuk Anti Dumping Uni Eropa terhadap Baja Nirkarat Indonesia Kurnia, Kana; Asyharuddin, M
Jurnal Persaingan Usaha Vol 5 No 2 (2025): Jurnal Persaingan Usaha
Publisher : Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55869/kppu.v5i2.203

Abstract

Indonesia filed a lawsuit with the European Union at the World Trade Organization due to the EU imposing anti-dumping import duties on stainless steel products from Indonesia. The EU argued that the anti-dumping import duties were imposed because the EU suspected that Indonesian steel exporting companies received preferential financing from Chinese banks. This research is intended to examine the form of dumping regulation and the imposition of anti-dumping import duties according to the 1994 General Agreement on Tariffs and Trade and the anti-dumping import duty policy implemented by the European Union on stainless steel from Indonesia. The research method used is normative juridical. Based on this research, it is known that dumping as competition in the form of price in the form of price discrimination or selling below normal prices is something that often occurs in international trade, the European Union's action in imposing anti-dumping import duties on stainless cold rolled steel products from Indonesia is certainly contrary to anti-dumping agreement, where one of the conditions is that there is a loss due to the presence of dumped goods, but in this study there was no such loss because Indonesia's steel market share in the European Union is still low and the imposition of anti-dumping import duties is inappropriate due to the assessment of imports Indonesian steel market share combined with the market share value of steel imports from India.