<![CDATA[Isu terkait partisipasi perempuan di ranah perpolitikan Indonesia sebagai salah satu ruang demokrasi masih mendapat ganjalan serta tantangan ke depan baik dari sisi paradigma maupun pelaksanaannya. Ranah politik yang selama ini selalu melekat pada peran laki-laki yang lebih dominan dalam perumusan kebijakan di parlemen dan senat tentunya menunjukan adanya ketimpangan antara regulasi yang mendukung kesetaraan hak dan peran perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia universal serta hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas bagaimana representasi perempuan dalam praktik demokrasi di Indonesia melalui institusi DPR dan DPD RI dengan menggunakan tinjauan feminist legal theory dan charismatic leadership. Metode penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan analisis data-data sekunder serta pendekatan secara yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa representasi perempuan dalam praktik demokrasi Indonesia di parlemen dan senat masih menunjukan angka yang minim dari standar yang telah ditetapkan dalam undang-undang yaitu 30%, permasalahan yang dihadapi adalah terkait paradigma serta dukungan regulasi ke depannya. Dilihat dari perspektif legal feminist, perlunya aktualisasi serta reformulasi terhadap peran perempuan di ranah publik dalam pengambilan berbagai keputusan diantaranya pembangunan hukum. Dari perspektif charismatic leadership, model kepemimpinan dengan latar belakang kharisma dominan melekat pada laki-laki tidak lagi relevan di era kontemporer saat ini disebabkan kharismatik dapat muncul dari pembangunan gagasan serta prestasi yang dapat dicapai oleh siapa pun.]]>
