Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal de jure Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Journal De Facto
Sapto Hadi Pamungkas
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
KAJIAN HUKUM TERHADAP KASUS PENGADUAN DAN PENYEROBOTAN TANAH DI KOTA SAMARINDA Sapto Hadi Pamungkas; Jovanna Agustia Undap; Adzah Sachra Majid; Andika Ajeng Pangestu
Jurnal de jure Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (830.963 KB) | DOI: 10.36277/.v12i1.378

Abstract

Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Adanya perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh orang yang melakukan penyerobotan atas tanah milik orang, maka dikenakan pasal 385 KUHPidana.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan pendekatan normatif, yaitu suatu metode yang di lakukan dengan pendekatan berdasarkan norma-norma atau perundang-undangan yang terkait. Dimana peneliti melakukan penelitian mengenai bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap kasus penyerobotan tanah. Upaya hukum yang dapat dtempuh adalah melalui gugatan secara pidana namun ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh yakni upaya hukum acara perdata, mengapa demikian karena  bahwa mekanisme berperkara yang terlalu lama secara perdata.  
PERADILAN KHUSUS SENGKETA HASIL PILKADA DI INDONESIA: DIALEKTIKA HUKUM PROGRESSIF DAN DEMOKRASI SUBSTANTIF Muhammad Haris Makarim; Sapto Hadi Pamungkas; Enggar Wijayanto
Jurnal de Facto Vol 10 No 2 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v10i2.165

Abstract

Tulisan ini mengkaji tentang mengapa Indonesia membutuhkan lembaga peradilan khusus Pilkada, bagaimana konsep peradilan khusus pemilu di negara lain dibandingkan dengan Indonesia, dan konsep ideal pengadilan khusus penyelesaian hasil Pilkada di Indonesia. Berdasarkan undang-undang mengenai pembentukan Pengadilan Khusus sengketa hasil Pemilu Kepala Daerah yang dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, membuat kewenangan memutus penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah tersebut menjadi milik Mahkamah Konstitusi secara permanen. Hal ini menimbulkan asumsi terhadap Mahkamah Konstitusi menjadi kurang efektif dalam menjalankan kewenangan aslinya yakni constitutional review. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang mengkaji undang-undang dengan pendekatan statute approach, conceptual approach dan comparative approach. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa kewenangan menyelesaikan hasil Pemilu Kepala Daerah memiliki beberapa kekurangan sehingga membutuhkan adanya lembaga Pengadilan Khusus untuk menangani permasalahan tersebut dan konsep dari negara lain yang memiliki peradilan pemilu cukup berbeda sehingga Indonesia memerlukan lembaga peradilan khusus yang sesuai dengan konsep keindonesiaan. Pendekatan hukum progresif menunjukan penguatan secara teoritik dimana pembentukan peradilan khusus sengketa pilkada harus dipahami sebagau representasi nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam praktik demokrasi yang substantif.
Perempuan Dalam Dinamika Demokrasi Di Indonesia: Affirmative Action Keterwakilan Di DPR dan DPD RI Faza 'Ainun Najah; Sapto Hadi Pamungkas; Ardiansyah, Ardiansyah
Jurnal de Facto Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v11i1.217

Abstract

Isu terkait partisipasi perempuan di ranah perpolitikan Indonesia sebagai salah satu ruang demokrasi masih mendapat ganjalan serta tantangan ke depan baik dari sisi paradigma maupun pelaksanaannya. Ranah politik yang selama ini selalu melekat pada peran laki-laki yang lebih dominan dalam perumusan kebijakan di parlemen dan senat tentunya menunjukan adanya ketimpangan antara regulasi yang mendukung kesetaraan hak dan peran perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia universal serta hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas bagaimana representasi perempuan dalam praktik demokrasi di Indonesia melalui institusi DPR dan DPD RI dengan menggunakan tinjauan feminist legal theory dan charismatic leadership. Metode penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan analisis data-data sekunder serta pendekatan secara yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa representasi perempuan dalam praktik demokrasi Indonesia di parlemen dan senat masih menunjukan angka yang minim dari standar yang telah ditetapkan dalam undang-undang yaitu 30%, permasalahan yang dihadapi adalah terkait paradigma serta dukungan regulasi ke depannya. Dilihat dari perspektif legal feminist, perlunya aktualisasi serta reformulasi terhadap peran perempuan di ranah publik dalam pengambilan berbagai keputusan diantaranya pembangunan hukum. Dari perspektif charismatic leadership, model kepemimpinan dengan latar belakang kharisma dominan melekat pada laki-laki tidak lagi relevan di era kontemporer saat ini disebabkan kharismatik dapat muncul dari pembangunan gagasan serta prestasi yang dapat dicapai oleh siapa pun.
THE URGENCY OF DIVINE PRINCIPLES IN THE IMPLENTATION OF ARBITRATION AWARD EXECUTION IN INDONESIA huzaimah al anshori; Sapto Hadi Pamungkas; Aklis Mukhidin; M. Syamsudin
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 1 (2023): New Edition of Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i1.4844

Abstract

Divine Principles Application in Resolving Business Disputes at the Indonesian National Arbitration Board (BANI) Surabaya. It is important to note that some parties involved in arbitration disputes do not comply with arbitration decisions in Indonesia. Consequently, they resort to measures such as filing annulment requests in the District Court and escalating the matter to the Commercial Court. This situation highlights the urgent need for applying divine principles in executing arbitration awards in Indonesia. The question arises: how do divine principles function in executing national arbitration awards in Indonesia. The author undertakes empirical research utilizing socio-legal approaches, case study approaches, conceptual approaches, and philosophical approaches. To provide solutions for the execution of arbitration awards in Indonesia, various theories are employed, including Grundnorm theory, the theory of legal consciousness and compliance, natural law theory, and the theory of pacta sunt servanda. The principle of divinity, as reflected in the preamble of decisions stating "For Justice Based on the Almighty God," necessitates a sincere intention from the disputing parties to comply with and adhere to the arbitration decision. Furthermore, the parties are encouraged to seek common ground for the greater good (maslahah), aligning with Imam Shatibi's theory of maslahah, which posits that where there is benefit, there is divine law. Implementing National Arbitration award execution can be voluntarily carried out by applying the Divine Principle, as demonstrated by the cases involving PT. Nugraha Adi Taruna as the contractor with the Kediri City Government/Public Works Agency/Head of Procurement Services, and the contractor PT. Murni Construction with the Kediri City Government/Public Works Agency/Head of Procurement Services. The effective application of the Divine Principle in the preamble of decisions rendered by the arbitral tribunal and the execution of arbitration awards requires the intent of the parties, advice from their legal counsel, and direction from the head of the District Court. Theoretically, the operation of the Divine Principle is facilitated through pacta sunt servanda, the theory of legal consciousness and compliance, natural law theory, and Grundnorm theory. Keywords: Urgency of Divine Principles, Execution, Arbitration Awards 
Co-Authors Adzah Sachra Majid Aklis Mukhidin Andika Ajeng Pangestu ARDIANSYAH ARDIANSYAH Enggar Wijayanto Faza 'Ainun Najah huzaimah al anshori Jovanna Agustia Undap M. Syamsudin Muhammad Haris Makarim