Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education
Mohammad Reza Fachruddin
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perlindungan Investor Securitas Crowdfunding (SCf) Berdasarkan Regulasi Perlindungan Konsumen Anastasia Desi Anggraini; Mohammad Reza Fachruddin; Bagas Heradhyaksa
MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary Vol. 2 No. 8 (2024): Agustus
Publisher : Institute of Educational, Research, and Community Service

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Layanan Securitas Crowdfunding wajib memiliki perlindungan secara maksimal dan menyeluruh untuk memastikan terlindunginya semua pihak dalam operasionalnya. Kegagalan dalam melindungi para pihak dalam layanan Securitas Crowdfunding berpotensi menimbulkan krisis ekonomi dan stabilitas ekonomi. Sekain itu timbul risiko kejahatan siber, risiko pasar, investasi proyek, risiko kekurangan likuditas, dan risiko kehilangan pembagian deviden, dan risiko terdilusinya kepemilikan saham. Penelitian ini sangat relevan untuk menjawab isu-isu diatas. Artikel ini menggunakan data sekunder dengan metode studi pustaka (library research). Sedangkan teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui lapangan dan wawancara dengan informan. Wawancara dilakukan dengan pemangku kepentingan yaitu Penyelenggara layanan (platfrom) securities crowdfunding di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan equity crowdfunding beserta hak dan kewajiban masyarakat sebagai pengguna, baik bagi penyelenggara maupun penerbit dan perlu dukungan dari pemerintah dalam hal ini adalah OJK untuk memberikan bimbingan dan sosialisasi yang lebih masif sehingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar para investor pemula tidak teledor sehingga mudah dibohongi yang menyebabkan mereka dirugikan secara hukum. Sehingga sosialisasi crowdfunding berdampak pada masyarakat luas dengan mengenalkan konsep crowdfunding supaya masyarakat mengetahui dan paham manfaat dan risiko pada equity crowdfunding. OJK sebaiknya menerapkan regulasi baru mengenai equity crowdfunding yang sesuai dengan perkembangan zaman khususnya dalam dunia financial technology. Mengenai kewajiban kepada Penerbit dan Penyelenggara mengenai pencegahan mitigasi risiko dalam rangka memberikan perlindungan hukum.
The Urgency of Legal Protection For Indonesian Illegal Migrant Workers From the perspective of Sharia Economic Law Mohammad Reza Fachruddin; Rodiyah, Rodiyah; Dewi Sulistianingsih
The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Vol. 7 No. 4 (2025): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijicle.v7i4.36203

Abstract

This study examines the legal protection of illegal Indonesian migrant workers, who are considered both as lawbreakers and victims of exploitation, in the context of compliance with Indonesian migrant worker and immigration laws and the protection of human rights based on Islamic law. Using normative legal research, the study analyses the imbalance between Law No. 18/2017, which limits protection for migrant workers who have legal documents, and the 1990 CMW Convention and the 2000 Palermo Protocol, which guaranty the basic rights, regardless of the legal status. The results of the study reveal that the pros and cons regarding illegal procedural Indonesian migrant workers are in substance to the violation of the law. From an Islamic law perspective, this issue needs to be addressed and a solution sought by updating Law Number 18 of 2017 so that there is no difference between official and unofficial Indonesian migrant workers. This is in line with the maqashid syari'ah in Islamic law, the 1990 CMW Convention and the 2000 Palermo Protocol.
Co-Authors Anastasia Desi Anggraini Bagas Heradhyaksa Dewi Sulistianingsih Rodiyah -