Angraini, Ana Fatmawati
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

AKIBAT SENGKETA LAUT CINA SELATAN PADA HUBUNGAN DIPLOMATIK DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Asriningrum, Tri Wulan Dhari; Yulastri, Indri; Faradilla, Felly Nabilla; Angraini, Ana Fatmawati
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Laut Cina Selatan merupakan wilayah sengketa laut karena wilayah yang dekat dan berdampingan dengan Laut Bebas. Sumber Daya Alam yang dimiliki Laut Cina Selatan menjadi salah satu alasan memperebutkan  kepemilikan bagian Laut Bebas ini. Sengketa tidak hanya terjadi pada sesama negara Asia saja seperti Vietnam tetapi Amerika Serikat juga ikut bersengketa mendapatkan Laut Bebas tersebut. Bahkan sengeta ini juga menimbulkan makin kisruh hubungan antara Amerika dengan Cina  Menurut analisa penulis untuk menjaga kestabilan negara dan dunia perlu ditindak lanjuti dan diadakan negosiasi untuk mencapai kesepakatan
KEABSAHAN ALASAN PENOLAKAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK TERHADAP PUTUSAN PERMANENT COURT ARBITRATION ATAS SENGKETA KLAIM WILAYAH LAUT CINA SELATAN ANTARA PHILIPINA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL Fatmawati, Ana; Aprina, Elsa
Veritas et Justitia Vol. 5 No. 1 (2019): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v5i1.3289

Abstract

This articles shall discuss the arguments made by the People’s Republic of China in rejecting the Permanent Court of Arbitration’s decision made under the UNCLOS 1982 and which should be regarded as final and binding.  The main question is whether the arguments put forward are valid according to international public law, especially in light of the UNCLOS and the general principles of international law regulating dispute settlements and territorial claims.  A legal audit, a juridical dogmatic approach, shall be utilized here. The author concludes that not one rule or principles of international law seems to support the arguments made by the PRC in rejecting the validity of the Arbitration’s decision.
Eskalasi Gelombang Pengungsi Rohingya Di Indonesia: Praktik Penanganan Serta Implikasinya Aprina, Elsa; Angraini, Ana Fatmawati; Lestari, sari; Raihanataya, Radhiyyah
Jurnal de Facto Vol 11 No 2 (2025)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Isu mengenai Pengungsi Rohingya yang datang ke wilayah negara Indonesia kembali marak, hal tersebut dikarenakan adanya eskalasi gelombang pengungsi yang masuk ke Indonesia yang hingga kini telah mencapai sebesar 1.478 orang. Mereka datang dan menyebar ke bebarapa daerah di Indonesia. Kedatangan mereka yaitu bertujuan untuk memperoleh perlindungan, mendapatkan tempat tinggal dan makanan. Semakin meningkatknya eskalasi pengungsi di Indonesia tentu harus mendapatkan perhatian terutama hal-hal yang berkaitan dengan penanganan para pengungsi. Meskipun pemerintah Indonesia sebenarnya sampai saat ini belum meratifikasi Refugees Convention 1951 dan Protocol 1967, namun para pengungsi tetap diberikan tempat penampungan sementara sebagai bentuk bantuan dan menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan dan kepedulian pemerintah Indonesia. Pada artikel ini akan memberikan gambaran mengenai penanganan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para pengungsi etnis Rohinya dan implikasi dari adanya eskalasi gelombang pengungsi tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan yuridis normatif yang perolehan datanya sebagian besar menggunakan studi kepustakaan yang komprehensif.