Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGEMBANGAN KERJASAMA INDONESIA BERSAMA NEGARA-NEGARA DI ASIA TENGGARA DALAM PEMBENTUKAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI KETENAGAKERJAAN  APRINA, ELSA
jurnal de jure Vol 9, No 2 (2017): Jurnal Cetak De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.844 KB)

Tulisan ilmiah ini akan menyoroti mengenai hubungan kerjasama regional di Asia Tenggara harus terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, khususnya pengembagan dalam aspek ketenagakerjaan. Bahwasanya kerjasama regional harus terus difokuskan mengenai pembentukan peraturan regional tentang perlindungan terhadap warga negara yang bekerja di luar negeri atau istilahnya pekerja migran terkhusus untuk perempuan. Persoalan perlindungan pekerja migran ini telah lama menjadi masalah global,mulai dari tingkat nasional, regional hingga di tingkat internasional. Oleh karenanya, diharapkan bagi negara-negara pengirim dan penerima pekerja migran khususnya di Asia Tenggara memiliki komitmen untuk menciptakan dan merealisasikan kesepakatan tentang kebijakan perlindungan pekerja migran.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG YANG MEROKOK DI PESAWAT UDARA DI BANDAR UDARA SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN SEPINGGAN Suhadi Suhadi; Elsa Aprina; Abdul Wahab
Jurnal de jure Vol 11, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan terkait adanya penumpang yang merokok di Pesawat Udara di Bandara udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan dan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan terkait adanya penumpang yang merokok di dalam pesawat udara bandara udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan.Metode pendekatan penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang mendasarkan pada asas-asas hukum serta berbagai peraturan yang terkait dengan penelitian ini sebagai pendekatan utamanya yang didukung dengan cara wawancara dengan responden terkait. Adapun hasil penelitian mengenai penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan terkait adanya penumpang yang merokok di Pesawat Udara Bandara Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan ialah melakukan upaya Preventif yang telah dilakukan meliputi Sosialisasi keselamatan dan keamanan penerbangan dan tindakan Represif nya dengan melakukan Blacklist di semua penerbangan maskapai tersebut karena pelaku belum dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PENGEMBANGAN KERJASAMA INDONESIA BERSAMA NEGARA-NEGARA DI ASIA TENGGARA DALAM PEMBENTUKAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI KETENAGAKERJAANâ€¨ ELSA APRINA
Jurnal de jure Vol 9, No 2 (2017): Jurnal Cetak De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Tulisan ilmiah ini akan menyoroti mengenai hubungan kerjasama regional di Asia Tenggara harus terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, khususnya pengembagan dalam aspek ketenagakerjaan. Bahwasanya kerjasama regional harus terus difokuskan mengenai pembentukan peraturan regional tentang perlindungan terhadap warga negara yang bekerja di luar negeri atau istilahnya pekerja migran terkhusus untuk perempuan. Persoalan perlindungan pekerja migran ini telah lama menjadi masalah global,mulai dari tingkat nasional, regional hingga di tingkat internasional. Oleh karenanya, diharapkan bagi negara-negara pengirim dan penerima pekerja migran khususnya di Asia Tenggara memiliki komitmen untuk menciptakan dan merealisasikan kesepakatan tentang kebijakan perlindungan pekerja migran.

UPAYA PENANGGULANGAN ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULETED FISHING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA Elsa Aprina; Mukhammad Ridho Rosyid
Jurnal de jure Vol 12, No 2 (2020): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v12i2.498

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya tindakan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing yang dilakukan oleh kapal asing penangkap ikan dari Republik Rakyat Tiongkok di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah upaya penanggulangan tindakan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing yang dilakukan oleh kapal asing penangkap ikan asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi Zona Ekonomi Eksklusif yang dimilikinya dari tindakan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa upaya penanggulangan IUU Fishing dapat dilakukan melalui cara penaatan terhadap hukum dan melaksanakan penegakan hukum. BahwaÂ Pemerintah Republik Indonesia perlu meningkatkan koordinasi patroli antar penegak hukum di wilayah di laut, memberdayakan nelayan lokal untuk meningkatkan intensifikasi nelayan Republik Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif, membentuk Coast Guard Unit, dan segera menyelesaikan perjanjian batas wilayah laut di Zona Ekonomi Eksklusif dalam rangka melindungi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dari tindakan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing.

Tantangan Dan Hambatan Indonesia Pasca Ratifikasi Perjanjian Kemitraan Republic Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement Joshua Fatje Bawotong; Darman Darman; Elsa Aprina
Jurnal de jure Vol 14, No 1 (2022): Jurnal Dejure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v14i1.628

Kerja sama IA-CEPA merupakan kerja sama Indonesia dengan Australia di Bidang Perdagangan, Sumberdaya Manusia dan Investasi, ke tiga sektor tersebut menjadi prioritas dan harus di penuhi oleh kedua negara, dengan melakukan ratifikasi maka instrumen turunan sebagai landasan hukum menjadi motor penggerak dari perjanjian, dalam implementasi nya sektor perdagangan lebih terakomodasi pemanfaatannya di bandingkan sektor Investasi dan sumber daya manusia, karena kedua sektor sangat berkaitan dalam implementasinya oleh karena itu menjadi tantangan yang harus di jawab dan perlu melakukan antisipasi jika dalam komponen rantai pertama ekonomi masih belum bisa di wujudkan ke dalam gagasan "Power house" , dengan terakomodasinya rantai kedua yang sudah ada instrumen turunannya akan semakin memperluas permasalahan karena instrumen turunan rantai pertama masih belum ada sehingga menimbulkan pandangan yang berbeda dan menjadi tidak jelas dan tidak transparan terhadap jaminan hukum yang ada,oleeh karena itu hambatan-hambatan yang dapat dapat segera di cegah dan diperbaiki atau di hilangkan di dalam ikatan keja sama IA-CEPA, dalam menggerakkan dan menjadikan prioritas kerja sama sebagai mesin penggerak ekonomi. Kata Kunci: Perjanjian Bilateral; IA CEPA; Ratifikasi; Kerjasama Ekonomi.

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGAKUAN SEPIHAK PENUNJUKAN YERUSALEM SEBAGAI IBUKOTA ISRAEL OLEH NEGARA AMERIKA SERIKAT BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL Rizky Atsar Maulana; Bruce Anzward; Elsa Aprina
Jurnal de jure Vol 10, No 2 (2018): Jurnal Cetak De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Pengakuan sepihak oleh Amerika Serikat bersamaan dengan relokasi kedutaan besarnya yang secara resmi mengakui status Yerusalem sebagai bagian dari Israel merupakan sebuah tindakan yang banyak menuai protes di masyarakat internasional, karena dikhawatirkan mempengaruhi proses penanganan konflik serta mempengaruhi proses perdamaian bagi negara-negara di timur tengah khususnya antara Israel dan Palestina yang berkaitan dengan wilayah. Pada penelitian ini penulisan akan menganalisis apakah tindakan pengakuan sepihak penunjukan Yerussalem sebagai ibukota Israel oleh Amerika Serikat tersebut dibenarkan dalam hukum internasional. Peneliti akan mengkaji berbagai teori dan sumber hukum internasional yang relevan untuk mengkaji tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Yerussalem tersebut.

Sosialisasi Peraturan Walikota Mengenai Protokol Kesehatan COVID-19 pada Karyawan Perkantoran di Kota Balikpapan Johan’s Kadir Putra; Elsa Aprina; Reza Fahlepy
Jurnal Abdidas Vol. 1 No. 6 (2020): Vol 1 No 6 December 2020
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdidas.v1i6.135

Keberadaan pasien COVID 19 terdeteksi di Balikpapan sejak Maret 2020 lalu. Penularan COVID 19 ini begitu cepat karena memang cara penularannya yang sangat mudah. Perpindahan virus ini dapat terjadi karena kontak dengan orang yang terinfeksi, penyebaran virus dapat melalui tetesan air liur yang keluar dari mulut atau keluar dari hidung ketika mereka batuk maupun bersin. Lonjakan kasus baru COVID 19 di Balikpapan terus terjadi diawali dari kluster perjalanan ke luar kota, kemudian muncul kluster keluarga dan kluster perkantoran, sehingga menyebabkan beberapa perkantoran ditutup sementara karena beberapa karyawannya terinfeksi COVID 19. Melalui kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk membantu pemerintah kota memberikan pemahaman serta meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya keryawan perkantoran melalui sosialisasi Perwali Kota Balikpapan Nomor 23 Tahun 2020. Metode yang digunakan dalam pelaksanaannya yakni melalui Zoom Meeting. Pelaksanaan kegiatan ini diikuti semua karyawan PT. ATHAYA ABBAS MANDIRI, sehingga harapan kami setelah sosialisasi dilakukan semua karyawan tersebut lebih memahami Perwali Balikpapan serta mematuhi isi Perwali tersebut yang berkaitan dengan protokol kesehatan agar dapat menekan angka kasus baru COVID 19 kluster perkantoran di Kota Balikpapan.

PERLINDUNGAN TERHADAP SUKARELAWAN MEDIS DI NEGARA KONFLIK BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL Lissa Kusuma Wardani; Bruce Anzward; Elsa Aprina
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (336.036 KB)

Sengketa bersenjata atau perang yang sering terjadi di berbagai belahan dunia menjadi salah satu cara dalam menyelesaikan berbagai persoalan antar negara. Pengaturan tentang bagaimana berperang dan alat berperangpun sudah diatur di dalam Hukum Humaniter Internasional. Dalam sebuah perang sudah pasti akan dibutuhkan tenaga medis untuk memeberikan pertolongan dan tindakan medis bagi korban perang, karena sudah pasti akan banyak menimbulkan korban dalam perang yang terjadi. Namun, dalam kenyataannya justru tenaga medislah yang menjadi sasaran serangan oleh pihak yang bersengketa. Hal inilah yang menimbulkan berbagai pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa I 1949 dan Protokol Tambahan I 1977 tentang perlindungan hukum terhadap tenaga medis dalam konflik bersenjata.Tenaga medis yang termasuk dalam Palang Merah Internasional ataupun, Perhimpunan suka rela atau Relawan harus selalu dihormati dan dilindungi. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap tenaga medis dalam Konvensi Jenewa I 1949 dan Protokol Tambahan I 1977 serta mengapa Konvensi Jenewa I 1949 dan Protokol tambahan I 1977 mengenai perlindungan terhadap tenaga medis tidak berjalan dengan baik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder secara tidak langsung yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Â Â Â Kata Kunci : Tenaga Medis, Perlindungan Hukum, Sengketa Bersenjat

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU PEMALSUAN DATA UNTUK MENDAPATKAN PASPOR REPUBLIK INDONESIA PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I BALIKPAPAN Moh. Asir; Bruce Anzward; Elsa Aprina
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (853.35 KB)

Mobilitas perpindahan manusia dari satu wilayah ke wilayah lain semakin meningkat. Hal iniberpengaruh terhadap kepentingan manusia dalam mengajukan paspor ke Imigrasi. Akantetapi, ini menimbulkan masalah baru, yakni adanya pemalsuan data untuk mendapatkanpaspor, khususnya pada kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan. Rumusan masalah dalampenelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pemalsuandata untuk mendapatkan paspor pada Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan serta bagaimanakahpenegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan data untuk mendapatkan paspor pada KantorImigrasi Kelas I Balikpapan.Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridisempiris.Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pertanggungjawaban oleh pelaku pemalsuan datauntuk mendapatkan paspor yaitu pertanggungjawaban hukum administrasi mengenaidokumen keimigrasian yang penarikan paspor, pembatalan, penangguhan, dan/ataupencabutan paspor. Sedangkan pertanggungjawaban hukum pidana sesuai dengan Pasal 126huruf (c) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Kemudian, penegakanhukum yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan adalah penegakan hukumrepresif dan preventif.Penegakan yang dilakukan belum maksimal dikarenakan beberapafaktor, yaitu lemahnya pengawasan, kurangnya penegak hukum, kesadaran hukummasyarakat yang rendah, dan budaya hukum dala masyarakat.

Upaya Pemerintah terhadap Penanggulangan Kejahatan Penyelundupan Satwa Liar Dilindungi Melalui Jalur Wilayah Perairan Indonesia Dinda Hafidzah; Antonius Reiyhand Nathaniel Matahelumual; Elsa Aprina
Lex Renaissance Vol 7 No 4 (2022): OKTOBER 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss4.art11

This study aims to determine the government’s attempt to address the criminal action of smuggling the protected wildlife that occurs through Indonesian territorial waters. Indonesia’s nature which is touted as Mega-Biodiversity by the world is not immune from smuggling crimes which lead to illegal trade of protected wild animals. Not infrequently, this particular illegal activity is carried out by sea as one of the trade route. With the development of modes and cases of smuggling crimes that threaten the survival of protected wildlife, this raises the question of what efforts can be made by the government in handling the crime of smuggling protected wildlife through Indonesian territorial waters. This is a normative juridical research by using statutory approach. This study concludes that in dealing with the development of criminal modes in smuggling which often increase the number of cases, the government has taken preventive measures in the form of issuing laws, establishing supervisory bodies and international scale cooperation as well as repressive efforts in the form of imposing sanctions on perpetrators who have caught in the course of smuggling.Keywords: Crime Prevention, Wildlife Smuggling, Indonesian waters. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menanggulangi kejahatan penyelundupan satwa liar dilindungi yang terjadi melalui wilayah perairan Indonesia. Alam Indonesia yang disebut-sebut sebagai Mega-Biodiversity oleh dunia pun tidak luput dari kejahatan penyelundupan yang berujung pada perdagangan ilegal terhadap satwa liar dilindungi. Tak jarang, kegiatan ilegal ini dilaksanakan melalui laut sebagai jalur perdagangannya. Dengan berkembangnya modus dan kasus kejahatan penyelundupan yang mengancam keberlangsungan hidup satwa liar dilindungi ini pun memunculkan pertanyaan soal bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kejahatan penyelundupan satwa liar dilindungi melalui jalur wilayah perairan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dalam menghadapi perkembangan modus kejahatan penyelundupan yang kerap meningkatkan jumlah kasus, pemerintah telah melakukan upaya preventif berupa penerbitan hukum, pembentukan badan-badan pengawas serta kerja sama berskala internasional dan juga upaya represif dalam bentuk pemberian sanksi terhadap para pelaku yang telah tertangkap dalam berlangsungnya penyelundupan.Kata-kata Kunci: Penanggulangan Kejahatan, Penyelundupan Satwa Liar, Perairan Indonesia.

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search