Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Upaya Perlindungan Kekerasan Terhadap Pekerja Seks Komersial Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Renalda, Audrina; Suyudana, Afwa
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maraknya praktik prostitusi dari masa ke masa merupakan sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip norma dan kesusilaan sehingga tindakan ini kerap dicap sebagai tindakan melawan hukum dan menurunkan moralitas bangsa. Namun tak sedikit dari PSK yang beredar merupakan salah satu korban eksploitasi yang masih dipertanyakan upaya perlindungannya. Masalah difokuskan kepada bagaimana regulasi terbaru yang dibuat pemerintah Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual melindungi perempuan yang menjadi korban tindak eksploitasi yang kerap terjadi di dunia prostitusi. Permasalahan ini dikaji bagaimana undang-undang sebagai payung hukum memberikan perlindungan dan pengamanan kepada para korban serta upaya apa yang sekiranya dapat dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan terciptanya kawasan bebas segala bentuk kekerasan seksual. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mana mengkaji dan menelaah bagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual selain melindungi dan melakukan pemulihan terhadap korban juga memberikan sanksi secara tegas dan memberikan efek jera ketika meringkus para PSK, mucikari maupun pengguna jasa PSK. 
Legal Protection for the Sale and Purchase of Uncertified Land in Paser Regency, East Kalimantan Renalda, Audrina; Fajar Riyanto, Taufan
Jurnal Konstatering Vol 4, No 4 (2025): October 2025
Publisher : Master of Notarial Law, Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research is based on the fact that many people in Paser Regency still conduct land sales and purchases without certificates based solely on trust and simple receipts, thus creating legal uncertainty and potential ownership disputes. The purpose of this research is to understand the process of buying and selling uncertified land, the obstacles encountered, and the forms of legal protection provided to the parties. This research uses an empirical juridical method with a descriptive analytical approach, which combines secondary data in the form of laws and legal theories with primary data from field interviews. The results show that the practice of buying and selling uncertified land in Paser Regency is still carried out underhand without a PPAT deed and does not go through the land registration process as stipulated in Government Regulation Number 24 of 1997. The main obstacles include a lack of public legal awareness, the perceived high cost of certification, and weak village administrative oversight. Legal protection efforts that can be provided include preventive protection through counseling and mandatory land registration, as well as repressive protection through dispute resolution in court. This research emphasizes the need to increase public legal awareness and the active role of local governments and PPATs in ensuring legal certainty for uncertified land transactions.