Muzahadah, Fadiya
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

RUSAKNYA EKOSISTEM TERUMBU KARANG AKIBAT PEMANASAN GLOBAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT Muzahadah, Fadiya; Shafira, Finka Egha; Faishal, Muhammad; Natasya, Cindy
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah yang tidak dapat diselesaikan pada masa ini adalah penipisan ekosistem laut yaitu terumbu karang. Terumbu karang mempunyai banyak kedudukan yang bermakna dalam ekosistem laut. Diperlukan 100 tahun untuk terumbu karang mencapai ketinggian 1 meter. Pemusnahan terumbu karang ini mempunyai dua aspek yaitu alam dan manusia. Aspek alam yang disebabkan oleh manusia adalah pemanasan global. Perilaku manusia seperti inilah yang suka mengembangkan keindahan dasar laut, menjadikannya hampir hilang dan sebagian rusak. Tindakan pemburu itu tidak merasakan akibatnya. Tetapi yang merasakan cucu kita nanti. Ini memang merupakan masalah yang nyata, dan setiap sikap manusia yang secara langsung atau tidak langsung mengganggu terumbu karang harus diklasifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa di bawah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Mereka dijatuhkan hukuman denda dengan jumlah besar dan penjara untuk jangka panjang.
The Effectiveness of Permits for Opening State Land in the Land Bureaucracy Reform of Balikpapan City Muzahadah, Fadiya; Rasji, Rasji
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 10 No. 2 (2025): September
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v10i2.255

Abstract

Land is a strategic resource with significant social, economic, and political value, requiring fair management and legal certainty. The Balikpapan City Government has established Regional Regulation No. 1 of 2014 and Mayor Regulation No. 33 of 2017 concerning the Permit to Open State Land to regulate the control and utilization of state land by the public. This study aims to analyze the effectiveness of the Permit to Open State Land as an administrative instrument in supporting land bureaucracy reform and to identify obstacles that hinder its implementation. The research method employed is normative juridical, supported by empirical data obtained through document studies and interviews with officials from the Land and Spatial Planning Office and the Balikpapan City Land Office. The results indicate that, although the Permit to Open State Land normatively supports the principles of good governance, its implementation has not been fully optimal. Approximately 70% of applications were approved, while 30% were rejected due to overlapping land, incompatibility with spatial plans, and incomplete documentation. The main obstacles include the lack of integrated land data, weak post-issuance supervision, and limited institutional capacity. Therefore, strengthening digital systems, inter-agency coordination, and improving human resource competencies are key factors in enhancing the effectiveness and transparency of land governance.