Garuda - Garba Rujukan Digital

URGENSI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG MENGENAI PERPINDAHAN IBU KOTA NEGARA Limbong, Sampang Julmikael; Purba, Bayu Gemilang; Mahendra, Mohammad Yahya; Natasya, Cindy
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Terpilihnya Kalimantan Timur sebagai calon Ibu Kota Negara merupakan warna baru bagi negara Indonesia. Menjadi Ibu Kota Negara yang baru merupakan kesempatan yang besar bagi Kalimantan Timur untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas segala bidangnya. Setelah pernyataan dari Presiden Joko Widodo mengenai Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di daerah Kalimantan Timur, pemerintah tentunya menyiapkan banyak hal dengan menimbang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk untuk mewujudkan tujuan bernegara, memperbaiki tata kelola wilayah ibu kota negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah perkotaan di Indonesia. Pentingnya ada aturan yang mengatur terkait sebuah perencanaan Ibu Kota Negara untuk bisa mengatur bagaimana kondisi wilayah Kalimantan Timur dalam jangka panjang. Metode penelitian yang yuridis normatif yang mengkaji asas-asas hukum, peraturan perundangan yang terkait dengan pemberlakuan dalam masyarakat sebagai upaya menganalisis terkait urgensi hukum dalam perencanaan rancangan undang-undang ibu kota negara. Perencanaan tata ruang wilayah menjadi salah satu problematika pada perkembangan kota ini, perkembangan kota cukup cepat dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat juga, maka masalah lingkungan menjadi suatu masalah yang cukup urgen dalam pembahasan mengenai keberlanjutan lingkungan untuk masa depan generasi. Perencanaan tata ruang menjadi hal yang penting maka setiap wilayah Provinsi, Kota/Kabupaten harus mempunyai aturan yang menjadi pedoman dalam penataan ruang dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Upaya yang dilakukan pemerintah hingga saat ini adalah Rifqinizamy Karsayuda sebagai Anggota Komis II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendorong sesegera mungkin membentuk Panitia Khusus Ibu Kota Negara (Pansus IKN).

PELAKSANAAN PROYEK PENGADAAN BARANG DAN JASA MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Natasya, Cindy; Aliansa, Muhammad; Syarifuddin, Syarifuddin
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini diajukan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara dan bagaimanakah penegakkan hukum terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan tanpa proses tender Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode normatif yaitu melalui suatu penelitian hukum dengan menggunakan konsep-konsep penerapan yang bersumber dari serangkaian peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya dibandingkan dengan fakta yang terjadi dikehidupan masyarakat khususnya diwilayah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah pada dinas pekerjaan umum kabupaten penajam paser utara adalah melalui Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara elektronik. Namun dalam pelaksanaannya masih terjadi pelaksanaan pengadan barang dan jasa yang tidak melalui prosedur dan hingga sampai saat ini belum diproses secara hukum sehingga menyebabkan kerugian negara Sedangkan penegakan hukum terhadap pejabat pelaksana teknis kegiatan pada dinas pekerjaan umum adalah penanganan yang kurang optimal dalam hal kesulitan yang dialami untuk mencari bukti yang akurat, sulitnya menentukan tersangka pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa tender, seringkali laporan yang diajukan ditolak atau tidak diteruskan oleh penyidik, belum jelasnya apa yang dikategotikan pelelangan, seleksi atas penunjukan langsung dan tidak langsung sehingga menimbulkan perbedaan diantara kalangan aparat sendiri, agar untuk lebih meningkatkan penyelesaian perkara dan menjamin kepastian hukum, maka kualitas dari aparat penegak hukum dan pejabat pelaksana teknis kegiatan harus ditingkatkan terutama dalam aspek pengawasannya serta diberikan pembinaan, hal ini tidak selaras dengan asas keadilan dan kepastian hukum

The Compounds Activity of Black Potato (Plectranthus rotundifolius) as an Antioxidant Nutraceutical: - Natasya, Cindy; Safrina, Maureta E. R.; Ningrum, Salsabila E. S.; Fitriyani; Zahra, Lisa A.; Ma’arif, Burhan
Pharmaceutical Journal of Indonesia Vol. 8 No. 1 (2022)
Publisher : Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.pji.2022.008.01.1

Black potato (Plectranthus rotundifolius) is one of the horticultural plants that has potential as nutraceutical food and also contain bioactive compounds such as being rich in flavonoids, especially anthocyanins. The potential benefits of black potatoes are not widely known by public, so it is necessary to cultivate one of them by processing it into food such as instant porridge, which is then labeled as B-PORIS product. The reason for choosing instant porridge was because it is a practical food product. This research aimed to prove that instant porridge from black potato contains bioactive compounds flavonoids, especially anthocyanins. These instant porridges are made with the appropriate ratio in 3 formulations with different parameters of black potato flour concentration, formulation 1 10%, formulation 2 9%, and formulation 3 11%. This research was conducted with organoleptic tests, moisture content tests, flavonoids, anthocyanins, and hedonic tests. The results of the organoleptic test obtained soft texture, characteristic chocolate smell, brown color, and slightly sweet and sweeter taste. The results of moisture content test were qualified with water content of not more than 7%. The results of flavonoid and anthocyanin test obtained positive results in all of formulations. The hedonic test result 80-90% of panelists indicate choose an option like, and really like in questionnaires, results demonstrated that formulation 3 was most likely. So it can be concluded that black potato tubers has the potential to become a nutraceutical product as an instant porridge with antioxidant effect that received and liked by various groups of age.

The Compounds Activity of Black Potato (Plectranthus rotundifolius) as an Antioxidant Nutraceutical: - Natasya, Cindy; Safrina, Maureta E. R.; Ningrum, Salsabila E. S.; Fitriyani; Zahra, Lisa A.; Ma’arif, Burhan
Pharmaceutical Journal of Indonesia Vol. 8 No. 1 (2022)
Publisher : Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.pji.2022.008.01.1

Black potato (Plectranthus rotundifolius) is one of the horticultural plants that has potential as nutraceutical food and also contain bioactive compounds such as being rich in flavonoids, especially anthocyanins. The potential benefits of black potatoes are not widely known by public, so it is necessary to cultivate one of them by processing it into food such as instant porridge, which is then labeled as B-PORIS product. The reason for choosing instant porridge was because it is a practical food product. This research aimed to prove that instant porridge from black potato contains bioactive compounds flavonoids, especially anthocyanins. These instant porridges are made with the appropriate ratio in 3 formulations with different parameters of black potato flour concentration, formulation 1 10%, formulation 2 9%, and formulation 3 11%. This research was conducted with organoleptic tests, moisture content tests, flavonoids, anthocyanins, and hedonic tests. The results of the organoleptic test obtained soft texture, characteristic chocolate smell, brown color, and slightly sweet and sweeter taste. The results of moisture content test were qualified with water content of not more than 7%. The results of flavonoid and anthocyanin test obtained positive results in all of formulations. The hedonic test result 80-90% of panelists indicate choose an option like, and really like in questionnaires, results demonstrated that formulation 3 was most likely. So it can be concluded that black potato tubers has the potential to become a nutraceutical product as an instant porridge with antioxidant effect that received and liked by various groups of age.

RUSAKNYA EKOSISTEM TERUMBU KARANG AKIBAT PEMANASAN GLOBAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT Muzahadah, Fadiya; Shafira, Finka Egha; Faishal, Muhammad; Natasya, Cindy
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Masalah yang tidak dapat diselesaikan pada masa ini adalah penipisan ekosistem laut yaitu terumbu karang. Terumbu karang mempunyai banyak kedudukan yang bermakna dalam ekosistem laut. Diperlukan 100 tahun untuk terumbu karang mencapai ketinggian 1 meter. Pemusnahan terumbu karang ini mempunyai dua aspek yaitu alam dan manusia. Aspek alam yang disebabkan oleh manusia adalah pemanasan global. Perilaku manusia seperti inilah yang suka mengembangkan keindahan dasar laut, menjadikannya hampir hilang dan sebagian rusak. Tindakan pemburu itu tidak merasakan akibatnya. Tetapi yang merasakan cucu kita nanti. Ini memang merupakan masalah yang nyata, dan setiap sikap manusia yang secara langsung atau tidak langsung mengganggu terumbu karang harus diklasifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa di bawah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Mereka dijatuhkan hukuman denda dengan jumlah besar dan penjara untuk jangka panjang.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK CIPTA TERKAIT COVER LAGU YANG DIGUNAKAN ORANG LAIN TANPA IZIN Soraya, Soraya; Agustin, Noor Isti; Sasmita, Nurul; Natasya, Cindy
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penegakan hak cipta terkait lagu-lagu yang diaransemen ulang sebagai versi cover merupakan isu yang kompleks dan sangat penting dalam industri musik. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menjadi dasar utama yang mengatur hak cipta di industri musik, termasuk hak cipta lagu-lagu yang diaransemen ulang sebagai versi cover. Penegakan hak cipta untuk lagu-lagu cover melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, pemegang hak cipta, dan pelaku di industri musik. Pendekatan preventif dan remedial penting dalam menjaga keberlanjutan industri musik dan hak cipta di era digital. Penegakan hukum preventif melibatkan pendidikan dan kesadaran publik mengenai pentingnya menghormati hak cipta dan mendapatkan izin resmi saat menggunakan karya orang lain. Mendidik publik mengenai penggunaan karya orang lain secara etis dan proses mendapatkan izin resmi dapat membantu mengurangi pelanggaran hak cipta. Di sisi lain, penegakan hukum remedial melibatkan tindakan hukum yang diambil setelah terjadinya pelanggaran hak cipta. Pemegang hak cipta dapat menggunakan langkah-langkah hukum, seperti gugatan atau penyelesaian di luar pengadilan, untuk mempertahankan hak-hak mereka dan mencari kompensasi atas penggunaan karya mereka tanpa izin. Kasus Tri Suaka dan Zidan menggambarkan pentingnya penegakan hak cipta dalam melakukan cover lagu. Jika mereka tidak mendapatkan izin resmi dari pemegang hak cipta lagu-lagu yang mereka cover, hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Dalam kasus semacam ini, pemegang hak cipta berhak untuk mengambil tindakan hukum remedial untuk mempertahankan hak-hak mereka dan mencari kompensasi atas penggunaan karya mereka secara tidak sah. Untuk meningkatkan penegakan hak cipta terkait lagu-lagu cover, kerjasama antara pemegang hak cipta, industri musik, dan platform media sosial perlu diperkuat. Implementasi teknologi pengenalan konten dan digital watermarking pada platform media sosial dapat membantu mengidentifikasi pelanggaran hak cipta secara lebih efektif dan meminimalkan penyebaran konten ilegal. Selain itu, pendidikan dan kesadaran publik mengenai pentingnya menghormati hak cipta dan penggunaan etis karya orang lain perlu ditingkatkan. Penggunaan karya cipta tanpa izin harus dicegah melalui program pendidikan dan kampanye kesadaran. Dengan kerjasama aktif dari berbagai pihak terkait, penegakan hak cipta terkait lagu-lagu cover dapat sejalan dengan perkembangan dunia digital dan menciptakan lingkungan industri musik yang adil dan bijaksana bagi semua pihak yang terlibat.Kata Kunci : hak cipta, cover lagu, perlindungan hukum, undang undang hak cipta, pencipta lagu.

ANALISIS PERIZINAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT MALINDO ANGRO PLANTATIONS DI KABUPATEN PASER DAN KAITANNYA DENGAN LINGKUNGAN HIDUP Pangesti, Lintang; Sari, Hesna Widya Maya; Pranandya, Aliffian Diwang; Natasya, Cindy
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v6i2.854

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara yuridis tentang analisis perizinan perkebunan kelapa sawit PT Malindo Agro Plantations di Kabupaten Paser dan kaitannya dengan lingkungan hidup karena Perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Paser merupakan salah satu andalan komunitas yang unggul guna untuk menopang suatu pembangunan perekonomian nasional Indonesia serta secara khusus provinsi Kalimantan Timur dengan cara membuka lapangan kerja yang terbuka luas. Indonesia memiliki berbagai hasil kekayaan yang dapat melakukan peningkatan bagi kesejateraan rakyat guna meningkatkan penghasilan daerah. Selaras dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa “setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana Syarat ijin lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit PT Malindo Agro Plantations sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlakudan bagaimana akibat hukum terhadap dampak lingkungan di perkebunan kelapa sawit PT. Malindo Agro Plantations. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian dilapangan). Pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara langsung kelapangan, yaitu dengan mendeskripsikan tentang perlakuan khusus terhadap Analisis Dampak lingkungan perkebunan kelapa sawit pada PT. Malindo Agro Plantations, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi.Hasil penelitian dan pembahsan ini adalah PT. Malindo Agro Plantations pernah melakukan sosialisasi mengenai AMDAL perusahaan. Dalam hal belum bisa dipastikan apakah PT. Malindo Agro Plantations memiliki atau tidak AMDAL maupun Izin Lingkungan terkait dengan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilaksanakan. Dan akibat dari dampak lingkungan yaitu sanksi Pidana dan Perdata.

Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Kelompok Masyarakat Kebumen Gemilang Sejahtera Palembang Nawawi, Rizki Andini; Amalia, Ella; Rivani, Erizka; Usman, Doni; Zanaria, Rima; Saputra, Firdaus Rizky; Adzanarasta, Achmad Riezky; Natasya, Cindy; Yosita, Dilla; Humaira, Nabila Tsabitah
Abdimas Universal Vol. 8 No. 1 (2026): April
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Balikpapan (LPPM UNIBA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/abdimasuniversal.v8i1.2830

Infectious disease remains a common risk in Indonesian societies. Clean and Healthy Lifestyle (CHL) is an effort to increase community health status in various settings. Communities involved in waste management are more at risk of contracting infectious diseases. Kebumen Gemilang Sejahtera (KGS) Community is a community movement in Palembang concerned with environmental issues, which manages household waste through its community waste bank. This community service activity aimed to increase the KGS Community members’ knowledge and awareness about infectious diseases through household CHL implementation. The activity was a direct visitation and in-person health education. The activity was carried out at KGS Waste Bank, situated at Jalan Sersan Zaini No. 2819, RT. 27, Dua Ilir Village, Ilir Timur II District, Palembang. Health education was carried out with supporting interactive multimedia presentation and poster, comprising of infectious disease risks, chain of infection, symptoms of infectious diseases, and indicators of household CHL, accompanied by relevant demonstrations from the team. There was an increase in household CHL knowledge among KGS Community members, which was shown by increased average posttest score compared to pretest score.

PENGATURAN HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN TATA RUANG DI INDONESIA Pebwiranda, Rosita; Nurhikmah, Nurhikmah; Fitriah, Hilyatun Nida; Natasya, Cindy
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i2.905

Pertumbuhan penduduk yang semakin hari semakin banyak berbanding terbalik dengan ketersediaan lahan yang ada mengakibatkan pemerintah harus membuka lahan baru yaitu dengan mengalihfungsikan hutan untuk membangun pemukiman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi motivasi pemerintah dalam membangun suatu pemukiman dan bagaimana pengaturan pengalihan fungsi hutan yang sesui dengan Sustainable Development Goals (SDG’S): Kota dan Pemukiman yang berkelanjutan berdasarkan Undang-undang Tata Ruang. Metode penelitian yang dipakai yaitu jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (Statute-Approach). Sumber data dalam penelitian adalah data sekunder dengan pengumpulan melalui studi pustaka atau library research. Faktor pengalihan hutan menjadi suatu pemukiman yaitu ada faktor eksternal dan faktor internal. Selain itu juga terdapat faktor lain seperti, faktor aksesibilitas, pelayanan umum, karakteristik lahan, peraturan mengenai tata guna lahan dan prakarsa pengembangan. Pengalihan fungsi hutan menjadi kota dan pemukiman berkelanjutan diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Tata Ruang, artinya Pengaturan Tata Ruang itu merupakan suatu upaya pembentukan landasan hukum bagi masyarakat dalam tata ruang. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan suatu kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan memanfaatkan ruang untuk mewujudkan suatu struktur ruang dan pola-pola yang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan serta penetapan tata ruang.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search