Sukraaliawan, Nyoman
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DIGITAL DALAM MEWUJUDKAN IDENTITAS TUNGGAL KEPENDUDUKAN : STUDI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG Widianis, Ketut; Sukraaliawan, Nyoman
Locus Vol 16, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/locus.v16i1.1710

Abstract

Ketut Widianis1), I Nyoman Sukraaliawan2), 2023. Kebijakan Digitalisasi KartuTanda Penduduk (KTP) dalam mewujudkan Identitas Tunggal Kependudukan diDinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. Saat ini, ekspektasimasyarakat terhadap pelayanan publik semakin meningkat. Untuk itu organisasipenyelenggara pelayanan publik dituntut selalu berinovasi dalam implementasikebijakan dalam pelayanan publik..Salah satu inovasi pelayanan publik yangdikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaluipelayanan identitas kependudukan Digital dalam hal ini adalah KTP Digital.Kebijakan KTP Digital adalah merupakan kebijakan yang baru dan banyakmenimbulkan pro dan kontra pada masyarakat sehingga menarik untuk diteliti.Adapun Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasidan pengumpulan dokumen. Analisis data mempergunakan metode interaktif yangdimulai dari pengumpulan data, reduksi data, verivikasi data sehingga menghasilkansimpulan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Implementasi kebijakandigitalisasi Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Buleleng sudah berjalan baik yangdikaji dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi, 2)Adanya komitmen pegawai dalam melakukan pelayanan dan tercukupinya sumberdaya dalam pelaksanaan implementasi dapat menjadi faktor pendukungimplementasi kebijakan. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain belumdilakukannya kerja sama dengan SKPD/lembaga terkait serta kepemilikansmartphone yang belum suphort dengan aplikasi yang ada. Sebagai saran dapatdikemukakan, pihak Disdukcapil Buleleng agar dapat meningkatkan kerjasama yanglebih luas dengan instansi lain. SKPD atau instansi lain agar mulai dapatmemmanfaatkan KTP Digital dalam pelayanannya sehingga masyarakat merasakanmanfaat dan pentingnya KTP Digital.
EFEKTIVITAS DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TIGAWASA KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG Agustana, Putu; Sukraaliawan, Nyoman
Locus Vol 17, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/locus.v17i1.2235

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa serta apa saja hambatan dalam merealisasikan dana desa di Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik Pengumpulan Data Metode Observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi. Teknik Analisis yang digunakan adalah reduksi data (data reduction), Penyajian data (data display) dan Penarikan kesimpulan (conclution drawing/ verification).Efektivitas dana desa dalam pemberdayaan masyarakat sangat bergantung pada faktor kunci seperti ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan atau pengawasan program. Dana Desa yang disalurkan agar tepat sasaran untuk memastikan program pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, masyarakat mengetahui tujuan dan program yang dijalankan untuk peningkatan kesejahtraan masyarakat serta melakukan melakukan pengawasan dan evaluasi untuk efektivitas dan efisiensi program yang dijalankan. Hambatan-hambatan atau kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam merealisasikan dana desa yaitu Kapasitas SDM yang masih rendah, infrastruktur yang kurang memadai , ketergantungan masyarakat pada sektor tertentu, regulasi dan kebijakan Pemerintah yang sering berubah serta kurangnya dukungan teknis Pemerintah dalam hal pendampingan dalam pengelolaan dana desa.Rekomendasi untuk pemerintah desa, agar bisa mengalokasikan Dana Desa lebih maksimal untuk pemberdayaan masyarakat desa untuk menyiapkan desa yang mandiri dan untuk Pemerintah Kabupaten Buleleng khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, agar mempertimbangkan kebijakan - kebijakan yang bisa mendorong masyarakat desa untuk memberdayakan masyarakat.