Garuda - Garba Rujukan Digital

Pendidikan Ideologi Pancasila Bagi Pemuda Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kepemudaan Jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Kasidin, Sunarko
FOCUS: Jurnal of Law Vol 1 No 1 (2020): Focus: October Edition
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Augustus 1945 Cirebon

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis yang dimaksud dengan pendidikan ideologi Pancasila serta pemberdayaan pemuda yang telah memiliki pengetahuan dan pemahaman ideologi Pancasial hasil pendidikan dalam pembangunan NKRI. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang juga sering disebut penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Lokasi penelitian yang akan dilakukan yaitu bertempat di Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon dan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu; Observasi (Observation), wawancara mendalam (In depth interview), dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pendidikan ideologi Pancasila merupakan pelajaran yang memberikan pedoman kepada setiap insan untuk mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-maslah pembangunan bangsa dan Negara dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara Republik Indonesia serta Pemberdayaan pemuda yang telah memiliki pengetahuan dan pemahaman ideologi Pancasila hasil pendidikan di perguruan tinggi, tidak ada upaya dari pemerintah maupun pemerintah daerah untuk memberdayakannya, melainkan pemuda yang telah menempuh pendidikannya di perguruan tinggi dibiarkan mencari tempat pengabdiannya secara mandiri.

Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia Kasidin, Sunarko; Karsono, Karsono
FOCUS: Jurnal of Law Vol 2 No 1 (2021): Focus: March Edition
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Augustus 1945 Cirebon

The purpose of this research is to find out the picture related to euthanasia that occurs and applies in Indonesia. What if, due to technological advances, there is "taking other people's lives" or "letting other people's lives be stolen by death. This research uses normative legal analysis. The data collection method uses the snowball method to continuously dig from various sources, books, other related literature studies. The results of this study illustrate that 1) The perspective of the Criminal Code in Indonesia is that convicting a person is not only because he has committed an act that fulfills the elements. - only the elements of the formulation of offenses (criminal act, actus reus) but still have to be taken into consideration is the problem of whether or not the person concerned is accountable for his actions (criminal responsibility, men's rea), 2) As a philosophical basis regarding the prohibition of euthanasia states, all kinds of killings are against morals.

Kajian Hukum Tentang Kekuatan Alat Bukti Yang Dipublikasikan Oleh Seorang Ahli Di Luar Pemeriksaan Persidangan Dihubungkan Pasal 184 Kuhap Kasidin, Sunarko
FOCUS: Jurnal of Law Vol 2 No 2 (2021): Focus: October Edition
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Augustus 1945 Cirebon

Selama masa penyidikan dan peninjauan kembali, untuk kepentingan peradilan, penyidik berhak mengajukan permintaan keterangan dari ahli. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 133 KUHAP yang memberi wewenang kepada penyidik untuk mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran forensik atau dokter atau ahli lainnya apabila keterangan ahli itu sangat diperlukan untuk kepentingan peradilan. Jika seorang ahli diperlukan untuk memberikan kesaksian, ahli tersebut membuat laporan atas permintaan penyidik. Hal ini ditegaskan dalam penafsiran Pasal 186 KUHAP yang bertujuan untuk meyakinkan majelis hakim agar memutuskan perkara tersebut harus berdasarkan alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 dan 183 KUHAP. Penulis melakukan penelitian dalam bentuk disertasi dan menemukan pertanyaan sebagai berikut: Apa kekuatan bukti yang diungkapkan di luar keluarga?Apa sanksi hukum atas pernyataan publik di luar keluarga yang melanggar asas praduga? Tidak bersalah. Analisis deskriptif dalam penelitian ini adalah suatu metode yang bertujuan untuk menggunakan bahan hukum tingkat pertama, bahan hukum tingkat kedua dan bahan hukum tingkat ketiga untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fakta berupa data. Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh grafik perbandingan, karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan antara kekuatan alat bukti yang diterbitkan oleh ahli di luar pengadilan dengan hukum pembuktian di Indonesia melalui analisis berdasarkan Pasal 184 dan Pasal 183. Ketentuan Hukum Acara Pidana. Penulis menyimpulkan bahwa prosedur pembuktian keterangan ahli sebagai alat bukti menunjukkan bahwa ada dua pendekatan yang dapat dilakukan. Pertama, meminta keterangan ahli pada tahap penyidikan dan pemeriksaan, dan penyidik akan membuat visum et repertum dan laporan lainnya sesuai dengan Pasal 133 KUHAP. Oleh karena itu keterangan ahli yang diatur dalam pasal ini dilakukan secara tertulis oleh penyidik. Cara kedua yang diatur dalam Pasal 179 KUHAP dan Pasal 189 KUHAP adalah dengan mewajibkan para ahli memberikan keterangan secara lisan secara langsung di pengadilan, oleh karena itu hakim harus berhati-hati, berhati-hati dan dewasa. Penilaian dan pertimbangan terhadap barang bukti dan nilai barang bukti yang dilarang untuk diedarkan ke publik dapat dikenakan sanksi pidana, seperti pengumpulan barang bukti (visum et repertum).

KEBIJAKAN UU ITE DALAM MENGATASI TINDAK PIDANA PELAKU CYBER BULLYING (PERUNDUNGAN DUNIA MAYA) DI SOCIAL MEDIA Kasidin, Sunarko; Wiragama, Refaldy
FOCUS: Jurnal of Law Vol 3 No 1 (2022): Focus: March Edition
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Augustus 1945 Cirebon

Internet merupakan kebutuhan wajib masyarakat modern saat ini, karena semua orang dengan mudah dapat mengakses internet. Selain memiliki dampak yang baik bagi perekonomian dan kemudahan bertukar informasi juga bisa berdampak buruk jika disalahgunakan, dampak buruk tersebut dapat berupa cyber bullying yang dilakukan oleh anak. Karena anak belum memahami apa akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan cyber bullying dan cara mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Dampak yang ditimbulkan dari cyber bullying bagi korban dapat menimbulkan keinginan bunuh diri jika tidak dapat menahan beban tersebut. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan masalah menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini dibahas tentang bagaimana pertanggungjawaban cyber bullying yang berimplikasi tindak penghinaan, menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dikatakan berimplikasi tindak pidana karena harus ada korban yang merasa dirugikan yang harus memiliki hubungan kausal akibat dari perbuatan cyber bullying. Dalam skripsi ini juga dibahas faktor dan jenis cyber bullying yang berimplikasi tindak pidana penghinaan dalam undang-undang terkait, serta model pertanggungjawaban pidana seperti apa yang dapat digunakan untuk menjerat anak yang melakukan tindak pidana.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search