Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Scientia Business Law Review Scientium Law Review
Bukhari, Muh
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
CREATIVE ECONOMY AND ITS ROLE IN PREVENTING CORRUPTION IN INDONESIA Bukhari, Muh; Alam, Ryan S.
Scientium Law Review (SLR) Vol. 1 No. 3 (2022): Scientium Law Review
Publisher : Scientia Integritas Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56282/slr.v1i3.478

Abstract

The creative economy sector, which in it attached the economy, technology, information, innovation, and intelligence, is a righteous infrastructure to tackle corruption. Technology that strongly supports the national economy, then economic growth is expected to increase the supremacy of law, and the rule of law can decrease corruption, while corruption has been widespread on economic rent-seeking behavior which is technically legal has reduced economic efficiency by justifying excessive expenditure, monopoly power, and weak enforcement. Thus, it is important and urgent to conduct a juridical study using new institutionalism theory to reconceptualize the creative economy with corruption prevention. The corruption in Indonesia cannot rely on the concept of creative economy limited to the thoughts, ideas, or creativity of HR as the main production factors in economic activity, but the concept must be shifted to the form of economic efficiency, propriety of business, collective restraints, and institutions that have accommodated public participation, transparency and accountability as the main weapons in preventing corruption. In supporting the development of creative economy law, the Ministry of Tourism and Creative Economy can generate a legal certainty guarantee for the running of an efficient, healthy and smooth creative economy by producing anti-corruption-based e-commerce law. Other supports are: continuously socializing the anti-corruption based economy creative, giving incentives or appreciation for whose creative economics ideas and creativities establish the economic rent prevention, providing the efficient and appropriate technology in the context of the creative economy, and creating whistleblowers application as early warning system in eradicating corruption.
Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara: Suatu Studi Kasus di Kementerian Keuangan di Indonesia Bukhari, Muh
Scientium Law Review (SLR) Vol. 2 No. 1 (2023): Scientium Law Review (SLR)
Publisher : Scientia Integritas Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Manajemen talenta telah diterapkan terhadap manajemen sumber daya manusia aparatur Sipil Negara (ASN), namun para pemangku kepentingan (stakeholder) belum memahami tujuan besar dari penerapan manajemen talenta. Dengan melakukan studi kasus pada kebijakan manajemen talenta di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, kajian konseptual ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, Kementerian Keuangan telah menerapkan manajemen talenta berdasarkan PMK Nomor 60/PMK.01/2016 dan PMK No. 161/PMK.01/2017. Kedua, Kementerian Keuangan harus selalu menghasilkan ASN yang bersih, efektif, dan efisien melalui manajemen talenta yang dilakukan melalui perwujudan Smart ASN, sehingga dapat menghapuskan segala bentuk celah bagi oknum untuk melakukan penyalahgunaan wewenang. Disarankan terdapat saling integrasi pada analisis kebutuhan talenta, identifikasi talenta, penetapan talenta, pengembangan talenta, evaluasi talenta, dan penempatan talenta.
Kerangka Hukum dan Dampak Regulasi Perlindungan Privasi Digital: Sebuah Studi Doktrinal di Indonesia Reka Putri cahyaning Husniyah; Bukhari, Muh
Scientia Business Law Review (SBLR) Vol. 3 No. 1 (2014): Scientia Business Law Review
Publisher : Scientia Integritas Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56282/sblr.v3i1.578

Abstract

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia telah meningkatkan kebutuhan akan perlindungan data pribadi, seiring dengan meningkatnya risiko pelanggaran privasi digital. Sebelum pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), regulasi perlindungan data di Indonesia bersifat sektoral dan kurang efektif. UU PDP hadir sebagai langkah maju dengan mengatur hak, kewajiban, mekanisme penegakan hukum, dan sanksi terhadap pelanggaran data pribadi. Namun, implementasi UU ini menghadapi tantangan besar, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan infrastruktur, kompleksitas regulasi, dan masalah penegakan hukum. Studi ini menggunakan pendekatan doktrinal untuk menganalisis perubahan kerangka hukum sebelum dan sesudah UU PDP, mengidentifikasi tantangan implementasi, serta mengevaluasi dampak regulatif terhadap perlindungan privasi digital di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PDP meningkatkan kepastian hukum, kepercayaan publik, dan efisiensi operasional organisasi. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kolaborasi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengatasi tantangan implementasi dan meningkatkan kesadaran hukum tentang perlindungan data pribadi.
Co-Authors Alam, Ryan S. Reka Putri cahyaning Husniyah