Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan) Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Moderation: Journal of Islamic Studies Review
Tanuri, Tanuri
Unknown Affiliation
Religion Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA Tanuri, Tanuri
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 12 No 01 (2024): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v12i01.5611

Abstract

Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, namun juga memiliki keragaman agama yang signifikan. Selain Islam, terdapat juga komunitas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan agama-agama minoritas lainnya. Prinsip dasar yang mendasari pluralisme agama di Indonesia tercantum dalam Pancasila, yaitu dasar negara Indonesia.  Sementara dalam epistemologi hukum Islam, terdapat beberapa prinsip penting yang menjadi landasan bagi pemahaman dan penafsiran hukum Islam. Beberapa prinsip tersebut yaitu : Al-Qur'an dan Hadis.  Selain prinsip-prinsip di atas, epistemologi hukum Islam juga mencakup penelitian dan penggunaan berbagai metode seperti ushul fiqh yaitu metode penggalian hukum dari sumber-sumber utama Islam), ijtihad adalah penalaran hukum oleh cendekiawan Islam, dan istinbat yaitu penarikan kesimpulan hukum dari prinsip-prinsip umum. Penting untuk dicatat bahwa epistemologi hukum Islam terus berkembang seiring waktu dengan kontribusi ulama dan cendekiawan Islam dalam memperkaya pemahaman dan metode pemahaman hukum Islam
DINASTI POLITIK: Transformasi Demokrasi Pancasila dalam Konteks Kekuasaan Keluarga Tanuri, Tanuri; Maskur, Asep; Alba, Subhan
JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan) Vol 10, No 1 (2025): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/jpk.v10.n1.2025.pp62-76

Abstract

Dinasti politik merupakan fenomena yang masih langka dalam sistem politik Indonesia, ini memperlihatkan bahwa kekuasaan politik seringkali menjadi milik keluarga tertentu. Dalam konteks ini, demokrasi Pancasila terus bertransformasi, menghadapi tantangan besar dalam menjaga pluralisme dan keadilan dalam proses politik. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak dinasti politik terhadap transformasi demokrasi Pancasila serta mengeksplorasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dominasi kekuasaan keluarga dalam politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis konten untuk memeriksa literatur terkait, data empiris, serta wawancara dengan para ahli politik dan masyarakat sipil yang memiliki pengalaman langsung dengan dinasti politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinasti politik memiliki dampak yang signifikan terhadap demokrasi Pancasila, mereduksi partisipasi politik masyarakat, mengurangi pluralisme, dan menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan. Namun, penelitian juga mengungkapkan beberapa inisiatif masyarakat sipil dan reformasi kebijakan yang mungkin dapat mengurangi dominasi dinasti politik dan memperkuat demokrasi Pancasila. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya upaya bersama dari pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga internasional untuk mengatasi masalah dinasti politik dalam sistem politik Indonesia. Perlu adanya reformasi kebijakan yang mendukung partisipasi politik yang inklusif, mengurangi kesenjangan kekayaan dan akses terhadap kekuasaan politik, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas politik untuk memastikan bahwa demokrasi Pancasila tetap berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsipnya.
ANALISA POLITIK DAN EKONOMI SERTIFIKASI HALAL OLEH BPJPH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID ALSYARIA Wafa, Zamroni; Tanuri, Tanuri
Moderation | Journal of Islamic Studies Review Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Asosiasi Dosen PTKIS Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63195/moderation.v2i2.64

Abstract

This study aims to find out how the political and economic impact of BPJPH halal certification in the maqasid al-syariah perspective. The type of research used in this research is qualitative with the case study method used to examine an object, with the researcher acting as the key instrument. Data were collected through triangulation (combined) techniques, then analyzed inductively/qualitatively. In this qualitative research, the researcher explores an event, program, process, or activity. While the data collection technique used is the method of documentation. The Documentation Method is a document tracking carried out to obtain data in the form of journals, books, and online media as supporting data that correlates with the research focus. Data analysis includes data condensation, data presentation, and conclusion drawing. Based on the research results, BPJPH halal certification in implementing halal certification has the task of establishing rules/regulations, receiving and verifying product submissions to be certified halal from business actors (product owners), and issuing halal certificates along with halal labels. Meanwhile, in implementing halal standardization, it still refers to SJH LPPOM MUI. Meanwhile, the cost of halal certification will be charged to the state for the MSE category. In addition, there are two payment account posts, namely at BPJPH and LPH (LPPOM). Viewed from a political economy approach, the presence of BPJPH brings ideological, power, and economic interests. Business actors consider BPJPH halal certification to be two-way, both the administrative process and the certification fee. In the perspective of maqasid al-syariah, halal certification by BPJPH brings benefits, namely maintaining essential needs for human life. These important needs are commonly called al-maqhasid al-khamsah, among others, maintaining religion, soul, mind, lineage and property.
EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF KEBUDAYAAN DOMINAN DI INDONESIA Tanuri, Tanuri
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 13 No 01 (2025): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v13i01.8249

Abstract

This study aims to explore the epistemology of Islamic law in the perspective of dominant culture, focusing on the boundaries of compromise between the basic principles of Sharia and local culture in the application of Islamic law. The background of this research is the fact that Muslim communities spread across different regions of Indonesia often have strong local traditions, which naturally influence their religious practices, including the application of Islamic law. This study examines the extent to which local traditions can influence the application of Sharia without undermining the essence of Islamic teachings, as well as how the boundaries accepted in such compromises are defined by Islamic scholars and practitioners. In relation to the dominant culture theory by Jerome Bruner, this study tries to understand how the dominant culture in a community can affect the meaning of Islamic law. Bruner stated that dominant culture shapes the perspective and behavior of individuals in a community, so in the context of Islamic law, there is a need to find a balance between the universal principles of Sharia and the need for local adaptation.
DINASTI POLITIK: Transformasi Demokrasi Pancasila dalam Konteks Kekuasaan Keluarga Tanuri, Tanuri; Maskur, Asep; Alba, Subhan
JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan) Vol 10 No 1 (2025): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/jpk.v10i1.10428

Abstract

Dinasti politik merupakan fenomena yang masih langka dalam sistem politik Indonesia, ini memperlihatkan bahwa kekuasaan politik seringkali menjadi milik keluarga tertentu. Dalam konteks ini, demokrasi Pancasila terus bertransformasi, menghadapi tantangan besar dalam menjaga pluralisme dan keadilan dalam proses politik. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak dinasti politik terhadap transformasi demokrasi Pancasila serta mengeksplorasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dominasi kekuasaan keluarga dalam politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis konten untuk memeriksa literatur terkait, data empiris, serta wawancara dengan para ahli politik dan masyarakat sipil yang memiliki pengalaman langsung dengan dinasti politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinasti politik memiliki dampak yang signifikan terhadap demokrasi Pancasila, mereduksi partisipasi politik masyarakat, mengurangi pluralisme, dan menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan. Namun, penelitian juga mengungkapkan beberapa inisiatif masyarakat sipil dan reformasi kebijakan yang mungkin dapat mengurangi dominasi dinasti politik dan memperkuat demokrasi Pancasila. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya upaya bersama dari pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga internasional untuk mengatasi masalah dinasti politik dalam sistem politik Indonesia. Perlu adanya reformasi kebijakan yang mendukung partisipasi politik yang inklusif, mengurangi kesenjangan kekayaan dan akses terhadap kekuasaan politik, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas politik untuk memastikan bahwa demokrasi Pancasila tetap berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsipnya.
Co-Authors Alba, Subhan Maskur, Asep Wafa, Zamroni