Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ath Thariq Jurnal Dakwah dan Komunikasi Lontar Merah: Studi Keilmuan Hukum ALWAQFU Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Alisya
Unknown Affiliation
Religion Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA KONSTRUKSI YANG MELAKUKAN WANPRESTASI TERHADAP KONSUMEN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 740/PDT.G/2019/PN.MDN) Alisya
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 2 No. 03 (2024): Agustus Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan perusahaan pembangunan perumahan (developer) memang masih diperlukan. Permasalahan yang muncul adalah ketidaksesuaian berupa keterlambatan waktu penyerahan, gambar arsitektur, gambar denah dan spesifikasi teknik pembangunan (konstruksi), serta fasilitas lainnya seperti fasilitas jaringan air bersih, instalasi listrik dan prasarana lingkungan (fasilitas umum), serta permasalahan hukum seperti IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan sertifikat rumah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tanggung jawab penyedia jasa konstruksi yang melakukan wanprestasi terhadap konsumen serta putusan hakim dalam menerapkan hukum terhadap perbuatan wanprestasi yang dilakukan penyedia jasa konstruksi terhadap konsumen dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 740/Pdt.G/2019/PN.Mdn.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan case approach. Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustakaan berupa buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal, yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.Hasil dari penelitian ini adalah adanya kewajiban tanggung jawab penyedia jasa konstruksi yang telah melakukan wanprestasi terhadap konsumen. Timbulnya tanggung jawab dikarenakan adanya suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa, dalam hal ini pelaku usaha jasa kontraktor tidak melakukan kewajibannya dengan baik ataupun melakukan wanprestasi, sehingga dapat dikenakan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yaitu kegagalan pembangunan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan jasa konstruksi, dan pengguna jasa bertanggung jawab atas kegagalan pembangunan yang telah terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan. Majelis hakim berpendapat terhadap Putusan Nomor 740/Pdt.G/2019/PN.Mdn telah sesuai dengan peraturan yang telah ada, hal ini karena memang pihak konstruksi tidak membangun bangunan sesuai dengan yang disepakati, dan nyatanya berdasarkan bukti yang ada bahwa memang pihak konstruksi telah melakukan wanprestasi terhadap para konsumennya.
Islamic Leadership Narratives on YouTube: A Framing Analysis of Digital Da’wah Messages Nasution, Nadya Amalia; Alisya
Ath Thariq Jurnal Dakwah dan Komunikasi Vol 8 No 2 (2024): Ath-Thariq: Jurnal Dakwah dan Komunikasi
Publisher : Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Metro-Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/ath-thariq.v8i2.8sw96g96

Abstract

This research aims to analyze the framing of da’wah messages on YouTube, focusing on leadership themes. Using a constructionist approach through Robert N. Entman's framing model, this study examines four elements: define problems, diagnose causes, make moral judgments, and make treatment recommendations. The research analyzes four YouTube videos uploaded between September 2022 and September 2023, each having more than 1,000 views and containing leadership-themed da’wah content. The findings reveal that the da’wah messages are categorized into three types: faith-based messages (found in videos 1 and 3), sharia-based messages (found in videos 2 and 4), and moral-based messages (found in video 4). The framing analysis identifies consistent patterns in highlighting leadership aspects through four perspectives: defining leadership issues in religious contexts, identifying systemic causes of leadership problems, emphasizing moral judgments based on Islamic values, and recommending solutions that combine religious teachings with leadership practices. This study concludes that the da’wah messages frame leadership issues by presenting specific viewpoints to the public, emphasizing the importance of integrating Islamic principles in leadership while addressing current social and governmental concerns.
STUDI KOMPARATIF PUTUSAN PENCATATAN PERNIKAHAN DENGAN TEMUAN CACAT FORMIL DALAM PROSES PENGADILAN Yoga Yusnanto; Vida; Nadia; Keren; Alisya
LONTAR MERAH Vol. 8 No. 2 (2025): Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v8i2.4942

Abstract

Sebagai instrumen hukum formil, Hukum Acara Perdata mengatur prosedur penyelesaian konflik keperdataan dengan tujuan terciptanya proses peradilan yang adil. Dalam praktiknya, ditemukan sejumlah kasus yang tidak menerapkan prosedur hukum acara perdata secara tepat, sebagaimana terlihat pada Putusan Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Tjg. Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case Approach) dan teknik analisis kualitatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teologis untuk mengkaji penerapan isbat nikah ditinjau dari aspek Hukum Acara Perdata. Permasalahan yang teridentifikasi adalah adanya cacatprosedural dalam bentuk kesalahan subjek hukum (error in persona) dan ketiadaan kapasitas hukum (legal standing) penggugat. Meski demikian, majelis hakim tetap melanjutkan pemeriksaan substansi perkara dan menjatuhkan putusan perceraian. Sebaliknya, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin membatalkan putusan tersebut berdasarkan pertimbangan tidak adanya dokumen otentik yang mengkonfirmasi keabsahan pernikahan, serta menyimpulkan bahwa penggugat tidak memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan perceraian. Penelitian ini menekankan urgensi memuat prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam setiap penerapan Hukum Acara Perdata.
Co-Authors Keren Nadia Nadya Amalia Nasution Vida Yoga Yusnanto