<![CDATA[Abstrak Permasalahan mengenai Putusan pengdilan nomor: Nomor: 468/PDT.P/2020/PN tentang integrasi vertikal Dalam perkara ini PT.Grab Teknologi Indonesia (GRAB) dan PT. TPI yang memiliki substansi perkara dalam putusan KPPU tersebut memiliki dua sisi, yaitu dari sisi persaingan usaha dan sisi perlindungan konsumen. Putusan KPPU yang sudah ada selama ini masih menyimpan berbagai permasalahan. Dari sisi perlindungan terhadap konsumen, KPPU menyatakan berbagai praktik persaingan tidak sehat tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen. Namun tidak dijelaskan secara terperinci bagaimana penanganan atas kerugian konsumen yang disebabkan oleh persaingan usaha tidak sehat. Hasil dari penelitian ini adalah (1) kriteria merugikan masyarakat dapat mempunyai peranan penting bagi komisi, berkaitan dengan kewenangannya untuk mengintervensi atau melakukan penyelidikan. Kepentingan pengawasan komisi dinyatakan tidak ada apabila masyarakat Indonesia sama sekali tidak dirugikan; dan (2) mengefektifkan penggunaan “dan atau” menjadi “dan” sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang dalam hal ini adalah konsumen agar kerugian yang dialami akibat pelanggaran integrasi vertikal dapat dipertanggung jawabkan. Kata Kunci: Integrasi Vertikal, Kerugian Konsumen, KPPU, Persaingan Tidak Sehat Abstract There have been issues left in the scope of the Business Competition Supervisory Commission. In terms of consumer protection, the commission has confirmed that the practices of unfair business competition have raised losses for consumers, but it remains unclear how this loss affecting consumers may have been caused by unfair business competition, as in Court Decision Number 468/PDT.P/2020/PN South Jakarta concerning the violation of Article 14. Specifically, this decision dealt with the case of PT. Grab Teknologi Indonesia (GRAB). Departing from this issue, this research aims to investigate the following two problems: (1) the type of consumer protection following the loss affecting consumers due to the violation of Article 14 of Law Number 5 of 1999 regarding the ban on vertical integration according to the Court Decision mentioned above and (2) the analysis of appropriate regulation to protect consumers as in Article 14 of Law Number 5 of 1999. The research results reveal that the disadvantaging criterion affecting the people is used following the use of unfair business competition, and this criterion does not have to be fulfilled cumulatively. Law Number 5 of 1999 does not specify the definition of law regarding what factors are seen as disadvantaging people. The disadvantaging criterion may hold an essential role for the commission in terms of the authority to intervene with or conduct an investigation. The authority of supervision of the commission may be deemed non-existent if Indonesia is not at all disadvantaged. Keywords: Consumer Loss, Vertical Integration, Unfair Business Competition]]>
