Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies
Astuti Handayani, Tri
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Efektivitas Pemeriksaan Perkara Pidana Dalam Persidangan Elektronik Di Pengadilan Negeri Bojonegoro Wahyu Septanti, Nidia; Astuti Handayani, Tri
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v5i1.403

Abstract

Pada umumnya persidangan perkara pidana dilakukan secara langsung dan berhadap-hadapan secara fisik diruang sidang pengadilan, namun akibat adanya pandemi covid-19, untuk mengurangi resiko penyebaran virus agar tidak semakin meluas, maka pemerintah Indonesia memutuskan agar persidangan secara konvensional beralih menjadi persidangan secara elektronik menggunakan teleconference. Pengaturan hukum persidangan elektronik dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Bojonegoro diatur dalam Peraturan Mahkama Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik akan tetapi KUHAP tidak mengatur tentang persidangan perkara pidana melalui teleconference. Penerapan persidangan elektronik dalam beracara selama pandemi covid-19 ini cukup efektif dan efisien . Pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana secara elektronik pada dasarnya sama dengan pemeriksaan perkara pidana degan cara biasa, hanya saja yang membedakan terletak pada keberadaan peserta sidang yang tidak berada di ruang yang sama. Disisi lain berdasarkan teknisnya persidangan elektronik ini juga sudah efektif namun tetap terdapat kendala yakni salah satunya pada akses komunikasi yang sulit saat server atau jaringannya tidak baik. Persidangan elektronik ini sebenarnya lebih cepat dan praktis karena terdakwanya tetap berada dilapas dengan hanya dihadirkan dihadapan media teleconference. Dengan adanya persidangan secara elektronik tidak perlu diadakannya pengamanan oleh pihak kepolisian dikarenakan pengunjung juga dibatasi, dan terdakwa tetap didalam lapas hanya dihadirkan dihadapan layar media teleconference yang berada di lapas.
Legal Analysis of Bitcoin Ownership as a Medium of Exchange in the Digital Financial System Bimantara, Gesa; Astuti Handayani, Tri; Aqiel Alam, M.
Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies Vol. 4 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Makwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57255/hakamain.v4i1.1358

Abstract

This study examines the legal status and implications of Bitcoin ownership as a medium of exchange within Indonesia's evolving digital financial system. In light of persistent regulatory ambiguity, the research seeks to understand how legal uncertainty shapes the use and recognition of Bitcoin as a transactional asset. Employing a qualitative socio-legal approach, the study integrates doctrinal legal analysis with empirical findings obtained from in-depth interviews with cryptocurrency users, legal scholars, and financial regulators. The findings reveal that Bitcoin ownership in Indonesia lacks formal legal recognition, as there is no existing state-sanctioned registration system or institutional mechanism to validate cryptographic ownership. Instead, the private key remains the only accepted evidence of control and possession, creating a decentralized system of ownership that operates independently from conventional legal doctrines. Despite regulatory restrictions, Bitcoin continues to be used in informal peer-to-peer transactions, primarily driven by user preferences for privacy, decentralization, and efficiency. This disconnect between legal structures and technological realities generates vulnerabilities for users, particularly in cases involving fraud, inheritance, taxation, or contractual disputes, where no formal recourse exists. The research concludes that Indonesia’s legal framework remains ill-equipped to handle the complexities of decentralized financial assets, posing challenges to legal enforceability and consumer protection. The study recommends the establishment of a voluntary, state-recognized digital asset registration system, along with capacity-building initiatives for regulators. These measures aim to enhance legal certainty, bridge institutional gaps, and support the integration of blockchain-based assets into Indonesia’s formal financial and legal ecosystem.
Co-Authors Aqiel Alam, M. Bimantara, Gesa Wahyu Septanti, Nidia