<![CDATA[Penelitian ini merekonstruksi prosedur mediasi perkara izin poligami di Pengadilan Agama Indonesia melalui dua lensa analitis yang dioperasionalkan: maqashid syariah, dengan titik tekan pada penjagaan jiwa (hifzh al-nafs) dan nasab (hifzh al-nasl), serta keadilan gender. Praktik mediasi saat ini cenderung administratif-prosedural dan menjadikan persetujuan istri sebagai ukuran keberhasilan, sehingga istri sebagai pihak paling rentan belum memperoleh perlindungan prosedural yang substantif. Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan gender, penelitian ini menganalisis tiga putusan izin poligami tahun 2026 (Pengadilan Agama Samarinda, Mahkamah Syar’iyyah Blangpidie, dan Pengadilan Agama Jakarta Timur). Hasilnya menunjukkan bahwa: (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur mediasi secara umum tanpa protokol khusus izin poligami, sementara syarat substantif UU No. 1 Tahun 1974 baru diuji pada pemeriksaan pokok perkara; (2) hakim memperhatikan nafkah, harta bersama, dan kepastian hukum anak, tetapi persetujuan istri diverifikasi hanya melalui pernyataan di persidangan, tanpa asesmen kerentanan, pendampingan hukum, maupun tindak lanjut ketika istri tidak hadir atau pernikahan siri telah lebih dahulu terjadi; dan (3) standar keberhasilan terlalu sempit karena disamakan dengan persetujuan istri. Karena mediasi bersifat rahasia, putusan dibaca sebagai jejak formal mediasi, sehingga rekonstruksi yang diajukan bersifat normatif-prosedural. Penelitian ini mengajukan rekonstruksi empat pilar: kompetensi mediator berperspektif gender, protokol mediasi tiga tahap (pra-mediasi, sesi mediasi, pasca-mediasi), akses bantuan hukum, dan standar keberhasilan substantif, dengan mediator tetap berperan sebagai fasilitator yang menyampaikan hasil asesmen, bukan materi perundingan, kepada majelis hakim. Penelitian ini merekomendasikan Peraturan Mahkamah Agung yang secara khusus mengatur mediasi perkara poligami.]]>
