Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KESADARAN HUKUM APARATUR SIPIL NEGARA KOTA SURABAYA TERHADAP NETRALITAS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI DI DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA) Layyina, Bimahri Qaulan; Widodo, Hananto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia sebagai negara demokrasi dengan prinsip dari rakyat untuk rakyat mewujudkan sistem tersebut dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pemilihan ini dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia termasuk Aparatur Sipil Negara tetapi disisi lain ASN harus memegang asas netralitas yang disebutkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Namun, kerap kali ditemui ASN yang melanggar netralitas dalam Pilkada. Tujuan penelitian ini untuk memahami tingkat kesadaran hukum ASN terhadap netralitas dalam Pilkada serta untuk memahami faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum tersebut di lingkup Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan campuran kuantitatif dengan kualitatif berdasarkan studi di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 73% ASN Dinas Pendidikan Kota Surabaya sadar hukum dapat tergolong baik. Terdapat faktor pendukung yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum para ASN yaitu adanya sanksi, mempertahankan integritas sebagai ASN, dan adanya peraturan yang jelas. Sementara itu, faktor penghambat yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum para ASN yaitu kurangnya sosialisasi dan kualitas sumber daya manusia yang bermacam-macam.
Deviasi Penggunaan Blockchain Dalam Praktik Kenotariatan Modern di Indonesia Tjandra, Ronan Steven; Murni, Veriani Nur Dewi; Layyina, Bimahri Qaulan
UNES Law Review Vol. 7 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i4.2460

Abstract

Dalam era digital yang terus maju, penerapan teknologi seperti blockchain menjadi penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik di Indonesia. Blockchain, yang telah sukses di Jerman, menawarkan potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam praktik kenotariatan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keabsahan penggunaan blockchain dalam praktik kerja notaris serta mengidentifikasi bentuk deviasi yang terjadi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui inventarisasi regulasi, buku, dan literatur yang relevan. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan penalaran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi blockchain dapat meningkatkan transparansi, keamanan kontrak, dan otomatisasi dalam praktik kerja notaris. Namun, ancaman seperti 51% attack dan sybil attack dapat mengganggu integritas dan keamanan data, menyebabkan pemalsuan transaksi dan manipulasi dokumen. Kesimpulannya, penggunaan blockchain dalam praktik kerja notaris dianggap sah karena sifat privatnya yang menjaga kerahasiaan protokol notaris. Akta yang dibuat dengan blockchain dapat dianggap sah selama sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Namun, potensi deviasi seperti manipulasi data dan transaksi memerlukan perhatian khusus dan langkah-langkah mitigasi.