Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Novum : Jurnal Hukum Ex Aequo Et Bono Journal of Law
Dharma, Bagus Surya
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
HARMONISASI PENGATURAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA Dharma, Bagus Surya; Masnun, Muh. Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.58678

Abstract

Sebagai suatu negara hukum, Indonesia menjadikan hukum sebagai dasar aturan dalam menjalanakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintahan. Namun, terdapat sebuah konflik norma dalam melaksanakan suatu kegiatan pemerintahan, yaitu konflik norma dalam pengaturan pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalis pengaturan mengenai kewenangan pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa serta memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kewenangan pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa telah berpindah ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sehingga peraturan dari kementerian tersebut yang lebih diutamakan penggunaanya
Harmonization of laws regulating the formation of village government work plan drafting teams Dharma, Bagus Surya; Prasetio, Dicky Eko; Masnun, Muh. Ali; Lestari, Putri Diah
Ex Aequo Et Bono Journal Of Law Vol. 2 No. 2: (January) 2025
Publisher : Institute for Advanced Science, Social, and Sustainable Future

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61511/eaebjol.v2i2.2025.1092

Abstract

Background: This research aims to analyse the arrangements related to the formation of the Village RKP Compilation Team as stipulated in Permendagri 114/2014 and Permendesa PDTT 21/2020 and to analyse legal harmonisation efforts related to conflicts between Permendagri 114/2014 and Permendesa PDTT 21/2020. Methods: This research is a normative legal research that prioritises conceptual and statutory approaches. Findings: The results confirm that the authority to form the Village RKP Compilation Team has moved to the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration so that regulations from the ministry are prioritised for use. Conclusion: The resolution of norm conflicts between Permendagri 114/2014 and Permendesa PDTT 21/2020 regarding the formation of the Village RKP Compilation Team can be done by harmonising regulations using the principle of preference, specifically the principle of lex superior derogate legi inferiori in harmonising authority in village development and the principle of lex posterior derogate legi priori in harmonising regulations on the formation of the Village RKP Compilation Team. Novelty/Originality of this article: Through harmonisation using the principle of preference, the regulation on the formation of the Village RKP Compilation Team regulated by Permendesa PDTT 21/2020 takes precedence over its use.
Co-Authors Lestari, Putri Diah Masnun, Muh. Ali Prasetio, Dicky Eko