Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.554
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Novum : Jurnal Hukum Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Jambura Law Review Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Suara Hukum Jurnal Legisia Ex Aequo Et Bono Journal of Law Journal of Law and Legal Reform
Masnun, Muh. Ali
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Analisis Yuridis Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Tiket Kereta Api Onlin (Kai Access)) Islamiyah, Rahayu; Sulistyowati, Eny; Masnun, Muh. Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (4)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37941

Abstract

Pencantuman klausula baku pada perjanjian menyebabkan kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha tidak seimbang, sehingga dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak. Larangan pencantuman klausula baku diatur pada Pasal 18 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen. Hasil penelitian yang didapat oleh penulis adalah pelaku usaha masih mencantumkan klausula eksonerasi yang sudah jelas dilarang oleh peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu isi dalam ketentuan reservasi tiket kereta api online angka 2 termasuk klausula eksonerasi karena menyatakan pengalihan tanggung jawab dan jika ada kerugian yang dialami konsumen maka sesuai prinsip pertanggung jawaban mutlak (strict liability) pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab. Kesimpulan yang didapat oleh penulis yaitu ketentuan tiket kereta api online melalui aplikasi KAI ACCESS terkait pencantuman klausula eksonerasi tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan merujuk merujuk pada prinsip tanggung jawab mutlak, pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab apabila konsumen mengalami kerugian yang timbul akibat jasa pengangkutan penumpang yang diselenggarakan tanpa ada atau tidaknya kesalahan pengangkut. Diharapkan kepada pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dapat membuat ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia dan diharapkan kepada Menteri Perdagangan dapat melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula eksonerasi yang dicantumkan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) pada ketentuan reservasi tiket kereta api online. Kata kunci: Perjanjian, Klausula baku, Klausula eksonerasi
PROBLEMATIKA KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MEMUTUS SENGKETA PADA SEKTOR JASA KEUANGAN MELALUI ARBITRASE Putri, Shafira Monica; Masnun, Muh. Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (4)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.38304

Abstract

BPSK menerima banyak aduan mengenai sengketa di sektor jasa keuangan. Namun, putusan BPSK melalui arbitrase mengenai sengketa konsumen di sektor jasa keuangan yang diajukan keberatan pada Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kewenangan BPSK dalam menangani sengketa konsumen di sektor keuangan melalui arbitrase serta menganalisis mengenai akibat hukum atas Putusan MA No 27 K/Pdt.Sus/2013 dengan kewenangan BPSK dalam menangani sengketa pada sektor jasa keuangan melalui arbitrase. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan beberapa pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan adalah pertama, BPSK tidak memiliki kewenangan untuk menangani sengketa di sektor jasa keuangan melalui arbitrase berdasarkan jenis sengketa atau perkaranya. Kedua, akibat hukum Putusan MA No 27 K/Pdt.Sus/2013 terhadap kewenangan BPSK adalah sengketa yang timbul akibat wanprestasi tidak tunduk dengan ketentuan yang terdapat dalam UUPK serta tidak termasuk dalam ranah kewenangan BPSK. Penulis dapat memberikan saran yaitu BPSK seharusnya tidak menerima pengaduan dan menangani perkara yang sengketanya mengenai sengketa di sektor jasa keuangan. Konsumen seharusnya memperhatikan materi atau muatan dari aduannya sebelum mengadukannya kepada BPSK, sehingga apabila sengketanya mengenai sengketa di sektor jasa keuangan sebaiknya diperkarakan melalui Pengadilan Negeri atau LAPS OJK. Pelaku usaha sektor jasa keuangan juga seharusnya menyampaikan informasi mengenai penyelesaian sengketa yang telah disepakati sebelumnya pada konsumennya yaitu melalui Pengadilan Negeri atau LAPS OJK. Kata Kunci: Kewenangan, BPSK, Sengketa Keuangan, Arbitrase.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 65 P/HUM/2018 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DPD DARI FUNGSIONARIS PARTAI POLITIK Ardiyan, Deny; Widodo, Hananto; Masnun, Muh. Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (6)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.40877

Abstract

Ketentuan Pemilu terdapat pada Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NRI 1945) yang mengatakan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Pemilu mengalami suatu problematika hukum terkait dengan pencalonan anggota DPD Republik Indonesia dari fungsionaris partai politik peserta pemilu. Hal ini telah diatur dalam Pasal 60A, PKPU nomor 26 Tahun 2018 yang berlandaskanaputusan Mahmakah KonstitusiaaNomoraa30/PUU-XVI/2018 sebagai intepretasi hukum pasal 182 Huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (UU PEMILU) yang mengatakan bahwa frasa “pekerjaan lain” terkait dengan tidak diperbolehkannya pencalonan anggota DPD dari fungsionaris Partai Politik. Oesman Sapta selaku calon anggota DPD merespon polemik pencalonannya dengan mengajukan Gugatan ke Mahkamah Agung (MA). Tujuan penelitian untuk mengetahui pertimbangan hakim (Ratio Decidendi) MA Nomor 65/P/HUM//2018 Tentang Pencalonan Anggota DPD dari Fungsionaris Partai Poliik dan implikasi hukum terkait putusan hakim MA Nomor 65/P/HUM//2018 Tentang Pencalonan Anggota DPD dari Fungsionaris Partai Poliik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut kemudian di analisa menggunakan teknik preskripstif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan putusan Mahkamah Agung Nomor 65/P/HUM//2018 dirasa tidak memenuhi pasal 178 HIR dan oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd). Penulis berargumen bahwa seharusnya Mahkamah Agung lebih terbuka dan menggunakan semua instrumen yang ada sebelum memberikan keputusan. Kata kunci: Fungsionaris Partai, DPDRI, Mahkamah Agung ,Pertimbangan Hakim, Onvoldoende Gemotiveerd
HARMONISASI PENGATURAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA Dharma, Bagus Surya; Masnun, Muh. Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.58678

Abstract

Sebagai suatu negara hukum, Indonesia menjadikan hukum sebagai dasar aturan dalam menjalanakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintahan. Namun, terdapat sebuah konflik norma dalam melaksanakan suatu kegiatan pemerintahan, yaitu konflik norma dalam pengaturan pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalis pengaturan mengenai kewenangan pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa serta memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kewenangan pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa telah berpindah ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sehingga peraturan dari kementerian tersebut yang lebih diutamakan penggunaanya
Politik Hukum Penetapan Haluan Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Widodo, Hananto; Masnun, Muh. Ali
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7, No 2 (2022): Juli 2022
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.799 KB) | DOI: 10.17977/um019v7i2p447-457

Abstract

This study aimed to analyze legal politics and determine the broad guidelines of state policy based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study was included in the type of legal study with a statutory approach, a conceptual approach, and a historical approach. The People's Consultative Assembly did not establish the main points of state policy. However, they were jointly formed by the President, the People's Representative Council, and the Regional Representatives Council because the People's Consultative Assembly was no longer located as the highest state institution. The construction of the broad state policy guidelines, designed by the candidate for President or Vice President and his coalition before the general election, was then ratified into law if it had been elected as President. The regulatory period for the state law was designed for five years to make the legal norms more concrete.
Discrimination Related to Labour Age Limitation in Indonesia: A Human Rights and Comparative Law Perspective Prasetio, Dicky Eko; Masnun, Muh. Ali; Nugroho, Arinto; Ikram, Denial; Noviyanti, Noviyanti
Jurnal Suara Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsh.v6n2.p228-254

Abstract

The existence of a maximum age limit for job applications in Indonesia presents societal challenges, as it has the potential to engender age-based discrimination, or ageism. This study aims to analyze the ratio decidendi of Constitutional Court Decision No. 35/PUU-XXII/2024, which addresses the maximum age limit for employment applications, while also examining human rights perspectives and legal comparisons related to maximum age limits in job vacancies in Indonesia. This research employs a normative legal methodology, utilizing case analysis, conceptual frameworks, legislative review, and comparative legal studies. The findings affirm that the ratio decidendi in Constitutional Court Decision No. 35/PUU-XXII/2024 concerning age limitations for certain job applications does not constitute discrimination, as age-based discrimination is not yet legislated in Indonesia. The maximum age limit in job vacancies can be classified as a form of ageism, which represents a type of discrimination based on age that should not be applied in the employment sector. Many countries, including Singapore, the Philippines, the United States, and Germany, have legislatively prohibited ageism and various forms of discrimination in job requirements and employment relationships. This study recommends that lawmakers revise the Labor Law to include ageism as a discriminatory practice. Keywords: Ageism, Human Rights, Employment, Comparative Law.
ANALISIS YURIDIS HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Putra, Melandrie Rizky; Masnun, Muh. Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.58424

Abstract

Indonesia menganut sistem Pemerintahan Demokrasi yang pada dasarnya rakyat menjadi pemegang kedualatan tertinggi. Sistem demokrasi melahirkan trias politica yang terdiri dari Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif dengan prinsip pengawasan yang dinamakan check and balances. Prinsip pengawasan ini melekat pada lembaga perwakilan yaitu DPR. Dalam prinsip pengawasan ini, DPR memiliki hak kelembagaan dan hak anggota untuk melancarkan tugas nya. Sebagaimana yang diatur dalam Konstitusi, terdapat hak angket yang digunakan terakhir kali kepada lembaga KPK. Penggunaan hak angket DPR terhapa KPK memunculkan polemik yang disebabkan perdebatan status kelembagaan KPK apakah suatu lembaga independent atau eksekutif. Sebab, hak angket hanya dapat dipergunakan kepada lembaga – lembaga eksekutif. Penelitian ini bertujuan memahami pertimbangan yuridis terkait hak angket kepada lembaga anti rasuah tersebut, motif ptindakan tersebut apakah didasari argumen hukum yang sesuai peraturan berlaku atau politik belaka. Penelitian menggunakan pendekatan seperti pendekatan kasus, konseptual, pendekatan perundang – undangan, serta pendekatan sejarah yang mana jelas artinya penelitian ini tergolong ke dalam penelitian normatif. Melalui studi kepustakaan dan menggunakan bahan hukum primer beserta sekunder terbentuklah suatu penelitian normatif tentang hak angket DPR terhadap KPK ini. Maksud dan tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep penjatuhan hak angket oleh DPR terhadap lembaga antia rasuah apakah secara aturan hukum maupun peraturan yang berlaku serta kemungkinan terjadinya dampak hukum dari penggunaan hak angket.
Harmonization of laws regulating the formation of village government work plan drafting teams Dharma, Bagus Surya; Prasetio, Dicky Eko; Masnun, Muh. Ali; Lestari, Putri Diah
Ex Aequo Et Bono Journal Of Law Vol. 2 No. 2: (January) 2025
Publisher : Institute for Advanced Science, Social, and Sustainable Future

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61511/eaebjol.v2i2.2025.1092

Abstract

Background: This research aims to analyse the arrangements related to the formation of the Village RKP Compilation Team as stipulated in Permendagri 114/2014 and Permendesa PDTT 21/2020 and to analyse legal harmonisation efforts related to conflicts between Permendagri 114/2014 and Permendesa PDTT 21/2020. Methods: This research is a normative legal research that prioritises conceptual and statutory approaches. Findings: The results confirm that the authority to form the Village RKP Compilation Team has moved to the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration so that regulations from the ministry are prioritised for use. Conclusion: The resolution of norm conflicts between Permendagri 114/2014 and Permendesa PDTT 21/2020 regarding the formation of the Village RKP Compilation Team can be done by harmonising regulations using the principle of preference, specifically the principle of lex superior derogate legi inferiori in harmonising authority in village development and the principle of lex posterior derogate legi priori in harmonising regulations on the formation of the Village RKP Compilation Team. Novelty/Originality of this article: Through harmonisation using the principle of preference, the regulation on the formation of the Village RKP Compilation Team regulated by Permendesa PDTT 21/2020 takes precedence over its use.
Analisis Yuridis Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Tiket Kereta Api Onlin (Kai Access)) Islamiyah, Rahayu; Sulistyowati, Eny; Masnun, Muh. Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37941

Abstract

Pencantuman klausula baku pada perjanjian menyebabkan kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha tidak seimbang, sehingga dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak. Larangan pencantuman klausula baku diatur pada Pasal 18 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen. Hasil penelitian yang didapat oleh penulis adalah pelaku usaha masih mencantumkan klausula eksonerasi yang sudah jelas dilarang oleh peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu isi dalam ketentuan reservasi tiket kereta api online angka 2 termasuk klausula eksonerasi karena menyatakan pengalihan tanggung jawab dan jika ada kerugian yang dialami konsumen maka sesuai prinsip pertanggung jawaban mutlak (strict liability) pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab. Kesimpulan yang didapat oleh penulis yaitu ketentuan tiket kereta api online melalui aplikasi KAI ACCESS terkait pencantuman klausula eksonerasi tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan merujuk merujuk pada prinsip tanggung jawab mutlak, pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab apabila konsumen mengalami kerugian yang timbul akibat jasa pengangkutan penumpang yang diselenggarakan tanpa ada atau tidaknya kesalahan pengangkut. Diharapkan kepada pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dapat membuat ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia dan diharapkan kepada Menteri Perdagangan dapat melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula eksonerasi yang dicantumkan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) pada ketentuan reservasi tiket kereta api online. Kata kunci: Perjanjian, Klausula baku, Klausula eksonerasi
PROBLEMATIKA KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MEMUTUS SENGKETA PADA SEKTOR JASA KEUANGAN MELALUI ARBITRASE Putri, Shafira Monica; Masnun, Muh. Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.38304

Abstract

BPSK menerima banyak aduan mengenai sengketa di sektor jasa keuangan. Namun, putusan BPSK melalui arbitrase mengenai sengketa konsumen di sektor jasa keuangan yang diajukan keberatan pada Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kewenangan BPSK dalam menangani sengketa konsumen di sektor keuangan melalui arbitrase serta menganalisis mengenai akibat hukum atas Putusan MA No 27 K/Pdt.Sus/2013 dengan kewenangan BPSK dalam menangani sengketa pada sektor jasa keuangan melalui arbitrase. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan beberapa pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan adalah pertama, BPSK tidak memiliki kewenangan untuk menangani sengketa di sektor jasa keuangan melalui arbitrase berdasarkan jenis sengketa atau perkaranya. Kedua, akibat hukum Putusan MA No 27 K/Pdt.Sus/2013 terhadap kewenangan BPSK adalah sengketa yang timbul akibat wanprestasi tidak tunduk dengan ketentuan yang terdapat dalam UUPK serta tidak termasuk dalam ranah kewenangan BPSK. Penulis dapat memberikan saran yaitu BPSK seharusnya tidak menerima pengaduan dan menangani perkara yang sengketanya mengenai sengketa di sektor jasa keuangan. Konsumen seharusnya memperhatikan materi atau muatan dari aduannya sebelum mengadukannya kepada BPSK, sehingga apabila sengketanya mengenai sengketa di sektor jasa keuangan sebaiknya diperkarakan melalui Pengadilan Negeri atau LAPS OJK. Pelaku usaha sektor jasa keuangan juga seharusnya menyampaikan informasi mengenai penyelesaian sengketa yang telah disepakati sebelumnya pada konsumennya yaitu melalui Pengadilan Negeri atau LAPS OJK. Kata Kunci: Kewenangan, BPSK, Sengketa Keuangan, Arbitrase.
Co-Authors Ardiyan, Deny Arinto Nugroho Awang, Mohd Badrol BUDI HERMONO Dharma, Bagus Surya Disantara, Fradhana Putra ENY SULISTYOWATI Faisol, Syahid Akhmad HANANTO WIDODO Ikram, Denial Islamiyah, Rahayu Lestari, Putri Diah Mahendra Wardhana, Mahendra Noviyanti Noviyanti, Noviyanti Nurhidayat, Tri Prasetio, Dicky Eko Putra, Melandrie Rizky Putri S., Azzahra Damara Putri, Shafira Monica Siti Nur Azizah, Siti Nur Suryana, Alifiyan Wira