Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram HIKMATUNA: Journal for Integrative Islamic Studies Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam Hikmatuna
Abd. Holik
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
The Dialectics of Child Marriage and the Age of Maturity for Marriage: A Qur'anic Exegesis Abd. Holik; Moch. Nurcholis
Hikmatuna : Journal for Integrative Islamic Studies Vol 9 No 2 (2023): Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies, December 2023
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/hikmatuna.v9i2.1338

Abstract

This article aims to analyze the gaps in the study of child marriage from a specific Qur'anic perspective. The primary focus of this study centers on the issue of the concept of marriage maturity in the Qur'an. The central problems addressed involve the practice of child marriage as portrayed in the Qur'anic context and the positioning of marriage maturity during the stage of maturity as per the Qur'an's perspective. To conduct this research, descriptive research methods were employed. This paper aims to delineate child marriage within the Qur'anic context and explore the stages of maturity by examining key phrases related to the concept of maturity found in various Qur'anic verses. The key phrases under consideration include "balāghatul aṭfāl minkum al-hulūm," "balāghun al-nikāh," and "balāgh ashuddah." The research findings reveal that, first, the practice of child marriage, as depicted in the Qur'an, serves as a reflection of the prevailing social conditions and is not to be construed as an endorsement of such practices; second, the maturity required for marriage is defined as the second stage of maturity, where both the physical and psychological aspects are fulfilled, even though individuals may not have reached a state of perfection. This research provides a foundation for arguments advocating the discontinuation of child marriage practices. Such practices are detrimental to developmental progress and infringe upon the rights of children.
PERSPEKTIF TOKOH ANTAR AGAMA TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI WILAYAH KABUPATEN JOMBANG Lukman, Lukman Afifudin; Abd. Holik
Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 16 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/alihkam.v16i2.11255

Abstract

Penelitian ini berfokus pada keabsahan perkawinan beda agama menurut perspektif tokoh agama di Kabupaten Jombang, wilayah yang dikenal dengan keragaman agamanya. Indonesia merupakan negara multikultural dengan enam agama yang diakui secara resmi: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kompleksitas keberagaman agama ini sering kali menyebabkan terjadinya perkawinan beda agama yang menghadapi tantangan sosial maupun hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perspektif para tokoh agama dari berbagai keyakinan mengenai keabsahan perkawinan tersebut. Menggunakan metode kualitatif, wawancara mendalam dilakukan terhadap sepuluh tokoh agama dari berbagai keyakinan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pandangan tokoh agama sangat beragam, terutama terkait bagaimana perkawinan beda agama disesuaikan dengan hukum agama. Beberapa tokoh agama secara tegas melarang perkawinan beda agama berdasarkan larangan kitab suci, sementara tokoh lainnya memperbolehkannya dengan syarat-syarat tertentu, seperti upacara pernikahan atau peraturan hukum tertentu. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana tokoh-tokoh agama tersebut menafsirkan hukum nasional dan teks-teks keagamaan untuk mendukung atau menolak keabsahan perkawinan beda agama. Studi ini memberikan wawasan baru dengan menekankan perspektif praktis yang diperoleh langsung dari wawancara, bukan sekadar analisis teoretis. Penelitian ini berkontribusi pada diskusi yang terus berlangsung tentang perkawinan beda agama di Indonesia dengan memberikan pandangan yang lebih luas dan inklusif dari para tokoh agama. Temuan ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam menciptakan kerangka hukum yang lebih inklusif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pasangan beda agama
The Dialectics of Child Marriage and the Age of Maturity for Marriage: A Qur'anic Exegesis Abd. Holik; Moch. Nurcholis
Hikmatuna : Journal for Integrative Islamic Studies Vol 9 No 2 (2023): Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies, December 2023
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/hikmatuna.v9i2.1338

Abstract

This article aims to analyze the gaps in the study of child marriage from a specific Qur'anic perspective. The primary focus of this study centers on the issue of the concept of marriage maturity in the Qur'an. The central problems addressed involve the practice of child marriage as portrayed in the Qur'anic context and the positioning of marriage maturity during the stage of maturity as per the Qur'an's perspective. To conduct this research, descriptive research methods were employed. This paper aims to delineate child marriage within the Qur'anic context and explore the stages of maturity by examining key phrases related to the concept of maturity found in various Qur'anic verses. The key phrases under consideration include "balāghatul aṭfāl minkum al-hulūm," "balāghun al-nikāh," and "balāgh ashuddah." The research findings reveal that, first, the practice of child marriage, as depicted in the Qur'an, serves as a reflection of the prevailing social conditions and is not to be construed as an endorsement of such practices; second, the maturity required for marriage is defined as the second stage of maturity, where both the physical and psychological aspects are fulfilled, even though individuals may not have reached a state of perfection. This research provides a foundation for arguments advocating the discontinuation of child marriage practices. Such practices are detrimental to developmental progress and infringe upon the rights of children.
PERSPEKTIF TOKOH ANTAR AGAMA TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI WILAYAH KABUPATEN JOMBANG Lukman, Lukman Afifudin; Abd. Holik
Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 16 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/alihkam.v16i2.11255

Abstract

Penelitian ini berfokus pada keabsahan perkawinan beda agama menurut perspektif tokoh agama di Kabupaten Jombang, wilayah yang dikenal dengan keragaman agamanya. Indonesia merupakan negara multikultural dengan enam agama yang diakui secara resmi: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kompleksitas keberagaman agama ini sering kali menyebabkan terjadinya perkawinan beda agama yang menghadapi tantangan sosial maupun hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perspektif para tokoh agama dari berbagai keyakinan mengenai keabsahan perkawinan tersebut. Menggunakan metode kualitatif, wawancara mendalam dilakukan terhadap sepuluh tokoh agama dari berbagai keyakinan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pandangan tokoh agama sangat beragam, terutama terkait bagaimana perkawinan beda agama disesuaikan dengan hukum agama. Beberapa tokoh agama secara tegas melarang perkawinan beda agama berdasarkan larangan kitab suci, sementara tokoh lainnya memperbolehkannya dengan syarat-syarat tertentu, seperti upacara pernikahan atau peraturan hukum tertentu. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana tokoh-tokoh agama tersebut menafsirkan hukum nasional dan teks-teks keagamaan untuk mendukung atau menolak keabsahan perkawinan beda agama. Studi ini memberikan wawasan baru dengan menekankan perspektif praktis yang diperoleh langsung dari wawancara, bukan sekadar analisis teoretis. Penelitian ini berkontribusi pada diskusi yang terus berlangsung tentang perkawinan beda agama di Indonesia dengan memberikan pandangan yang lebih luas dan inklusif dari para tokoh agama. Temuan ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam menciptakan kerangka hukum yang lebih inklusif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pasangan beda agama
Pelimpahan Hutang terhadap Ahli Waris: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Abd. Holik
Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 7 No. 2 (2025): July-December, Al Fuadiy : Journal of Islamic Family Law (In Press)
Publisher : Nurul Qarnain College of Sharia Studies, Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/af.v7i2.1653

Abstract

This study analyzes the transfer of a deceased person's debt to heirs from the perspectives of positive law (Indonesian Civil Code) and Islamic law. Under the Indonesian Civil Code, heirs automatically receive the rights and obligations of the deceased, including debts, but have the option to renounce the inheritance, thereby freeing themselves from debt liability. In contrast, under Islamic law, the transfer of debt (hiwalah) is obligatory for those capable of assuming it, and delaying payment by a financially capable individual is considered an act of injustice (zalim). This study aims to compare these two legal perspectives on the responsibility of heirs for the deceased's debts and their implications. Employing a qualitative normative legal research method with a literature review approach, secondary data from the Al-Qur'an, Hadith, Indonesian Civil Code, and relevant legal literature are analyzed. The findings reveal significant differences in approaches between positive law and Islamic law regarding the option of inheritance renunciation and the implications of debt. Islamic law places a stronger emphasis on the absolute obligation to settle debts for the welfare of the deceased, heirs, and creditors, while positive law offers more flexibility to heirs.
Co-Authors Lukman, Lukman Afifudin Moch. Nurcholis