<![CDATA[ABSTRAKSelama ini peraturan perundang-undangan di Indonesia dilihat dari sisi sanksi hukumnya terlalu menitikberatkan pada pelaku dan mengabaikan korban. Paradigma yang tertanam adalah bahwa dengan menghukum pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Padahal akibat perbuatan pelaku misalnya dalam tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik, akibat yang ditimbulkannya sungguh luar biasa baik secara fisik maupun psikis. Tujuan penelitian ini yaitu: pertama, untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap korban kejahatan pornografi balas dendam sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik. Ketiga, untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap korban pornografi balas dendam sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik dalam perspektif viktimologi.Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (State Approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini bersifat deskriptif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang pengumpulan datanya dilakukan dengan cara studi dokumen atau studi kepustakaan (library research) melalui analisa kualitatif.Berdasarkan hasil pembahasan ditemukan hasil bahwa bentuk kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak disebutkan secara nyata. Melainkan dirumuskan melalui unsur tindak pidana mana yang terpenuhi di berbagai peraturan perundangan-undangan di Indonesia. Kebijakan hukum dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak hanya menghukum pelaku, namun juga melindungi hak-hak korban dengan cara salah satunya adalah memberikan restitusi kepada korban oleh pelaku. Perlindungan hukum yang diberikan dalam UU TPKS tersebut telah sesuai dalam perspektif viktomologi.]]>
