Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

2.012

P-Index

This Author published in this journals

All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Darma Agung Buletin Konstitusi INTERNATIONAL JOURNAL OF CULTURAL AND SOCIAL SCIENCE EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum Indonesian Journal Education Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) International Asia Of Law and Money Laundering (IAML) International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects) JURNAL RETENTUM Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Ulil Albab

Tengku Erwinsyahbana

Unknown Affiliation

Author-ID : 260878

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

PERSYARATAN NASKAH JURNAL DE LEGA LATA Erwinsyahbana, Tengku
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 1, No 1 (2016): Januari - Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

PERSYARATAN NASKAH JURNAL DE LEGA LATA

Pengantar Penyunting Erwinsyahbana, Tengku
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 1, No 1 (2016): Januari - Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Pengantar Penyunting

PERSYARATAN NASKAH JURNAL DE LEGA LATA Tengku Erwinsyahbana
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 1, No 2 (2016): Juli - Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

PERSYARATAN NASKAH JURNAL DE LEGA LATA

Pengantar Penyunting Tengku Erwinsyahbana
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 1, No 2 (2016): Juli - Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Pengantar Penyunting

PERSPEKTIF PERAN FKPPI SEBAGAI ORGANISASI KEMASYARAKATAN GUNA MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA Tengku Erwinsyahbana; Ramlan Ramlan; Muhammad Yusrizal
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 19, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i1.48514

Tulisan ini bertujuan menjelaskan formulasi kebijakan terkait peran FKPPI sebagai organisasi kemasyarakatan dan subjek pembangunan nasional. Jenis kajian ilmiah ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, dan data yang dianalisis adalah data sekunder melalui metode studi dokumen, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil analisis menunjukkan dalam rangka mewujudkan tujuan negara dan tujuan FKPPI sebagai organisasi kemasyarakat, maka setiap pengurus dan anggota FKPPI perlu memainkan perannya sebagai subjek pembangunan, dengan cara: (1) meningkatkan iman dan taqwa; (2) meningkatan kesadaran kebangsaan; (3) menumbuhkan dan meningkatkan semangat pengabdian; (4) mendorong terciptanya perekonomian nasional sebagai usaha bersama; (5) mengembangkan tatanan sosial ekonomi yang mandiri; (6) mendorong, mengembangkan dan meningkatkan terselenggaranya pendidikan, serta pelatihan ketenagakerjaan; (7) menciptakan, mempersiapkan dan meningkatkan kualitas untuk menjadi kader yang berdaya guna, serta berwawasan kebangsaan; dan (8) menjalin kerjasama dan menciptakan suasana kekeluargaan dengan sesama potensi Ormas. FKPPI adalah salah satu ORMAS di Indonesia, yang harus mendukung pelaksanaan kebijakan atau regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah, dengan demikian perlu direkomendasikan bahwa FKPPI hendaknya dapat mengambil peran sebagai subjek pembangunan guna mewujudkan tujuan negara, selain tentunya harus berpedoman pula pada tujuan ORMAS yang disebutkan dalam UU ORMAS dan tujuan FKPPI yang telah ditentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FKPPI. This paper aims to explain policy formulations related to the role of FKPPI as a community organization and subject of national development. This type of scientific study is normative juridical, with a statutory approach, and the data analyzed is secondary data through the document study method, while data analysis is carried out qualitatively. The results of the analysis show that in order to realize the goals of the state and the objectives of FKPPI as a community organization, every board and member of FKPPI needs to play its role as a subject of development, by: (1) increasing faith and piety; (2) increasing national awareness; (3) cultivate and increase the spirit of devotion; (4) encourage the creation of the national economy as a joint effort; (5) develop an independent socio-economic order; (6) encouraging, developing and improving the implementation of education, as well as employment training; (7) creating, preparing and improving the quality to become effective cadres, as well as national-minded; and (8) establish cooperation and create a family atmosphere with fellow potential CSOs. FKPPI is one of the CSOs in Indonesia, which must support the implementation of policies or regulations that have been made by the government, thus it needs to be recommended that FKPPI should be able to take a role as a subject of development in order to realize state goals, besides of course it must also be guided by the objectives of CSOs mentioned in the Law on CSOs and the objectives of FKPPI that have been determined by the FKPPI Articles of Association and Bylaws.

OPTIMALISASI FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT SEBAGAI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH SUMATERA UTARA Aldi, Muhammad Syukriza; Erwinsyahbana, Tengku
EduYustisia Vol 1, No 1 (2022): Juni - September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.029 KB)

Penyerapan terhadap aspirasi masyarakat, dengan demikian hanya mungkin jika keterbukaan dan kebebasan tumbuh dengan baik. Partai politik tidak mungkin menyerap aspirasi masyarakat jika iklim keterbukaan dan kebebasan dikunci krannya oleh orang yang memegang kekuasaan partai politik. Kran keterbukaan dan kebebasan mestilah terbuka agar partai politik bisa eksis. sehingga penyerapan aspirasi masyarakat dapat dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemanfaatan aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah Sumatera Utara. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Kemanfaatan aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah Sumatera Utara adalah Penyusunan peraturan daerah memiliki manfaat ke masyarakat sendiri karena keluhan keluhan dari masyarakat harus dilaksanakan pemerintah provinsi untuk memperbaiki sistem yang ada bisa berbentuk perda maupun dalam hal pembangunan. Kendala yang dihadapi untuk mengadopsi aspirasi masyarakat pada proses penyusunan rancangan peraturan daerah Sumatera Utara adalah tidak semua bisa di penuhi karena aspirasi masyarakat harus di rapat kan kembali ke komisi untuk mewujudkan. Upaya partai politik dalam menyerap aspirasi masyarakat pada proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Sumatera Utara: Perlu Adanya Peraturan Teknis Yang Rinci Terkait Partisipasi Masyarakat, mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam menampung aspirasi masyarakat, meningkatkan Sosialisasi Raperda Kepada Masyarakat

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PORNOGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM SEBAGAI BENTUK KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK Sintia, Imelia; Erwinsyahbana, Tengku
BULETIN KONSTITUSI Vol 4, No 2 (2023): Vol. 4, No. 2
Publisher : BULETIN KONSTITUSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKSelama ini peraturan perundang-undangan di Indonesia dilihat dari sisi sanksi hukumnya terlalu menitikberatkan pada pelaku dan mengabaikan korban. Paradigma yang tertanam adalah bahwa dengan menghukum pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Padahal akibat perbuatan pelaku misalnya dalam tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik, akibat yang ditimbulkannya sungguh luar biasa baik secara fisik maupun psikis. Tujuan penelitian ini yaitu: pertama, untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap korban kejahatan pornografi balas dendam sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik. Ketiga, untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap korban pornografi balas dendam sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik dalam perspektif viktimologi.Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (State Approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini bersifat deskriptif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang pengumpulan datanya dilakukan dengan cara studi dokumen atau studi kepustakaan (library research) melalui analisa kualitatif.Berdasarkan hasil pembahasan ditemukan hasil bahwa bentuk kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak disebutkan secara nyata. Melainkan dirumuskan melalui unsur tindak pidana mana yang terpenuhi di berbagai peraturan perundangan-undangan di Indonesia. Kebijakan hukum dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak hanya menghukum pelaku, namun juga melindungi hak-hak korban dengan cara salah satunya adalah memberikan restitusi kepada korban oleh pelaku. Perlindungan hukum yang diberikan dalam UU TPKS tersebut telah sesuai dalam perspektif viktomologi.

KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN BAGI HASIL PENGELOLAAN WISATA DI LAHAN PERSAWAHAN DESA PUNDEN REJO Hasyim, Rhizka Annisa; Erwinsyahbana, Tengku; Mansar, Adi
JURNAL RETENTUM Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5382

Pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh pihak pengelola dengan pihak pemilik lahan pada dasarnya tidak sepenuhnya dapat dikatakan sebagai bentuk perjanjian yang adil, sebagaimana perihal mengenai kerusakan dalam pengelolaan objek wisata tersebut masih dirasa bagi pemilik lahan tidak setimpal dengan hasil yang diterima oleh pemilik lahan, sehingga kerjasama yang dilakukan tidak adil bagi pihak pemilik lahan atas kerusakan lahan yang terjadi. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan wisata Punden Rejo di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, perjanjian bagi hasil pengelolaan wisata Punden Rejo di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dan menganalisis kepastian hukum perjanjian wisata Punden Rejo di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dalam perspektif hukum kontrak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan menggunakan 3 metode pendekatan yaitu berupa pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, serta hasil penelitian menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan wisata Punden Rejo dalam pelaksanaan pengelolaannya memberikan kuasa kepada pengelola wisata. Pemberian hak pengelolaan ini didasari atas perjanjian tidak tertulis dan tidak dituangkan dalam akta tertulis antara kedua belah pihak tersebut. Perjanjian pengelolaan wisata Punden Rejo berupa kesepakatan tidak tertulis. Pengelola wisata dan pemilik lahan sama-sama mendapatkan hasil 50%. Pembagian hasil tersebut dari penerimaan penjualan karcis masuk, penerimaan penjualan karcis parkir, penerimaan sewa tempat kios, dan lain-lain penerimaan yang sah. Kepastian hukum perjanjian wisata Punden Rejo berdasarkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak sudah tercermin keadilan walaupun sesungguhnya perlu terdapat perubahan yang harus dilakukan demi tercapainya suatu keadilan secara utuh. Jika dilihat dari ketentuan hak yang diperoleh dari pihak pemilik lahan persawahan, sudah dipastikan adanya ketidakseimbangan antara masing-masing pihak, hal tersebut terkesan menguntungkan salah satu pihak yaitu Pengelola objek wisata. Hal ini terlihat kepentingan politik pengelola wisata yang hanya mementingkan profit mengejar pendapatan dengan mengabaikan hak-hak pemilik lahan persawahan.

KEDUDUKAN ALAT PENDETEKSI KEBOHONGAN DALAM SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA Yazir, Isti Risa Sunia; Eddy, Triono; Erwinsyahbana, Tengku
JURNAL DARMA AGUNG Vol 33 No 1 (2025): FEBRUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v33i1.5498

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kedudukan urgensi penggunaan alat pendeteksi kebohongan dalam proses pembuktian tindak pidana; untuk mengeksplorasi efektivitas pembuktian tindak pidana yang terkait dengan kepastian hukum hasil dari alat pendeteksi kebohongan terhadap pelaku tindak pidana. Penelitian ini jenisnya penelitian hukum normatif, sifatnya deskriptif analisis, yang dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan alat pendeteksi kebohongan (poligraf) dalam tindak pidana hanya bersifat sebagai alat bantu dan tidak diwajibkan bagi institusi penegak hukum. Poligraf digunakan ketika terdapat kekurangan bukti atau keterangan yang saling bertentangan, dan pemakaiannya perlu didukung oleh psikolog serta penyempurnaan sistem operasional untuk meningkatkan keakuratannya.

DISTRIBUTION OF JOINT PROPERTY DUE TO ANNULMENT OF MARRIAGE DUE TO ONE OF THE SPOUSES CHANGING RELIGION Putri, Devira Felisa; Erwinsyahbana, Tengku
International Journal of Cultural and Social Science Vol. 7 No. 1 (2026): International Journal of Cultural and Social Science
Publisher : Pena Cendekia Insani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53806/ijcss.v7i1.1288

Religious conversion carried out by one of the couples in marriage has various legal consequences, especially in marriages that take place under Islamic law. One of the legal consequences that can arise is the annulment of marriage (fasakh) by the Religious Court because the legal requirements for marriage according to religious law are not met. The annulment of the marriage not only has an impact on the legal status of the husband and wife, but also has implications for the division of joint property obtained during the marriage bond. This study aims to analyze the legal consequences of marriage annulment because one of the couples changes religion and the mechanism of sharing joint property after the annulment of the marriage. The research method used is normative legal research with a regulatory approach and a conceptual approach. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law. Thus, even if the marriage is declared null and void, the civil rights of the parties still receive legal protection.

Co-Authors Adi Mansar Aldi, Muhammad Syukriza Balqish Az-Zahra Shahnaz faisal Guntur Rambey Hadyanna Prathita Rahayu Hasyim, Rhizka Annisa Isnina Isnina Muhammad Zakiri Putri, Devira Felisa Ramlan Ramlan Risky Risky Rizky Chairunisya Ramadhani Sintia, Imelia Surya Perdana Tarmizi Tarmizi Triono Eddy Yazir, Isti Risa Sunia

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search