Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Esensi Hukum Jurnal Batavia
Wulanda, Safira
Unknown Affiliation
Arts Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KONSEP LENIENCY PROGRAMME DALAM KARTEL (ANALISIS PERATURAN KARTEL DI INDONESIA DAN INDIA) Wulanda, Safira; Suherman, Suherman
Jurnal Esensi Hukum Vol 5 No 1 (2023): Juni - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v5i1.186

Abstract

This study aims to implement the Leniency Programme in Indonesia and assist the Business Competition Supervisory Commission as a consideration in seeking the concept of Leniency Programme if regulations regarding the Leniency Programme in Indonesia already exist. The Leniency Programme is a program to provide cartelists who dare to divulge the cartels they participate in. The reduction of the sentence can be in the form of a full amnesty and a reduction in fines. The research method used is a qualitative method with normative empirical law research and comparative law. The data search technique is through library research and interviews with the Head of the Legal Bureau of the Competition Commission in Indonesia. In this research, technique is used in content analysis. The scope of this research is done by means of comparative law. This study compares Law no. 5 of 1999 with the India Competition Act 2002 regarding the differences in the evidence of cartel practice in Indonesia carried out by the Business Competition Supervisory Commission and as in India, the Competition Commission of India (CCI) whose task is to eradicate cartel practice. The results of this study found that actually the Leniency Programme was already in the Bill of Law Number 5 of 1999, but the bill was removed from the Prolegnas. In addition, the concept of the Leniency Programme in India can be used as an example of its application in Indonesia because the business competition authorities in India and Indonesia have similarities in providing sanctions against cartels, namely administrative sanctions.
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 Putri, Alvina Ahmadi; Pratama, Mohamad Yoga Pratama; Patricia , Jovanka; Wulanda, Safira
Jurnal BATAVIA Vol 1 No 04 (2024): JULI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk penyelesaian sengketa penanaman modal dalam negeri menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan bagaimana kewajiban dan tanggung jawab penanam modal. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative disimpulkan: 1. Bentuk penyelesaian sengketa penanaman modal dalam negeri menurut Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yaitu melalui musyawarah dan mufakat; arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, pengadilan, dan khususnya antara sengketa antara pemerintah dengan penanaman modal asing, sengketa diselesaikan melalui arbitrase internasional yang sudah disepakati. 2. Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, kewajiban dari penanam modal di Indonesia yaitu menerapkan prinsip kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility), membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada badan kordinasi penanaman modal (BKPM), menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal, mematuhi segala peraturan perundang-undangan. Sedangkan tanggung jawab penanam modal diatur dalam Pasal 16 yaitu: menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menciptakan usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli dan lain-lain yang merugikan negara; menjaga kelestarian lingkungan hidup; menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan kerja, mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
Co-Authors Patricia , Jovanka Pratama, Mohamad Yoga Pratama Putri, Alvina Ahmadi Suherman, Suherman