Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Batavia Jurnal Hukum Statuta
Putri, Alvina Ahmadi
Unknown Affiliation
Arts Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 Putri, Alvina Ahmadi; Pratama, Mohamad Yoga Pratama; Patricia , Jovanka; Wulanda, Safira
Jurnal BATAVIA Vol 1 No 4 (2024): JULI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v1i4.88

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk penyelesaian sengketa penanaman modal dalam negeri menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan bagaimana kewajiban dan tanggung jawab penanam modal. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative disimpulkan: 1. Bentuk penyelesaian sengketa penanaman modal dalam negeri menurut Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yaitu melalui musyawarah dan mufakat; arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, pengadilan, dan khususnya antara sengketa antara pemerintah dengan penanaman modal asing, sengketa diselesaikan melalui arbitrase internasional yang sudah disepakati. 2. Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, kewajiban dari penanam modal di Indonesia yaitu menerapkan prinsip kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility), membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada badan kordinasi penanaman modal (BKPM), menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal, mematuhi segala peraturan perundang-undangan. Sedangkan tanggung jawab penanam modal diatur dalam Pasal 16 yaitu: menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menciptakan usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli dan lain-lain yang merugikan negara; menjaga kelestarian lingkungan hidup; menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan kerja, mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kerjasama Internasional Dalam Pemberantasan Perdagangan Senjata Api Illegal di Kawasan Asia Tenggara Usman, Alifia Michelle; Putri, Alvina Ahmadi; Nasution, Fatihana Ulya; Ramadhan, Muhammad Hafiz; Annisa, Nurul
Jurnal Hukum Statuta Vol 1 No 3 (2022): Volume 1, Nomor 3, Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jhs.v1i3.3730

Abstract

Istilah perdagangan gelap senjata api yang digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah gerakan perdagangan senjata api secara ilegal yang dikendalikan oleh kelompok kriminal terorganisir. Gerakan tersebut khususnya terjadi di kawasan ASEAN dan bertentangan dengan hukum Nasional dan Internasional. Oleh karena itu, pertumbuhan perdagangan senjata api illegal akan meningkatkan kekhawatiran negara-negara Asia Tenggara. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji upaya kerjasama dalam pemberantasan perdagangan senjata api illegal di negara-negara ASEAN, serta tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Pendekatan kasus yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan menggunakan metode penelitian statuta yang dikombinasikan dengan pendekatan komparasi kasus di negara-negara Asia Tenggara. Penelitian ini menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN telah memanfaatkan sarana diplomatik yaitu ASEAN Regional Forum (ARF) dan pembentukan ASEAN Police (ASEANAPOL). Forum-forum tersebut diusulkan oleh ASEAN Political Security Community (APSC) dengan cara berkoordinasi dengan kepala polisi nasional negara-negara ASEAN yang meliputi, kebijakan penegakan hukum, pengadilan pidana dan kejahatan transnasional untuk memerangi perdagangan senjata api illegal di kawasan ASEAN. Namun, efektivitas APSC masih dipertanyakan karena perdagangan gelap senjata api belum bisa diberantas.
Co-Authors Nasution, Fatihana Ulya NURUL ANNISA Patricia , Jovanka Pratama, Mohamad Yoga Pratama Ramadhan, Muhammad Hafiz Usman, Alifia Michelle Wulanda, Safira