Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Esensi Hukum Media Hukum Indonesia (MHI) Forschungsforum Law Journal Van Java Law Journal
Nurhalizah, Aisyah
Unknown Affiliation
Religion Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP KEAMANAN INFORMASI IDENTITAS DI INDONESIA Mahameru, Danil Erlangga; Nurhalizah, Aisyah; Badjeber, Haikal; Wildan, Ahmad; Rahmadia, Haikal
Esensi Hukum Vol 5 No 2 (2023): Desember - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v5i2.240

Abstract

The growth of information and communication technologies. The main obstacle that arises safeguards personal information and privacy amidst technological sophistication. The biggest challenge is developing an effective regulatory framework to protect individual privacy while facilitating technological innovation. Both the public and private sectors must exhibit significant endeavors to overcome this problem. Examining all laws and regulations pertaining to Personal Data Protection, this study employs a legislative approach, namely through the 1945 Constitution, Personal Data Protection Regulation No. 20 of 2016, Law No. 11 of 2008 Concerning Electronic Information and Transactions, and Law No. 27 of 2022 Asserting the Authority of the Minister of Communication and Information. Implementation of the Personal Data Protection Law is an important step to orderly implement regulations and prevent legal uncertainty. Delays in issuing implementing regulations can create legal uncertainty and obstruct the fulfillment of the Law's goals.
Analisis Hukum dan Strategi Untuk Menyelesaikan Kasus Geser Hari Libur Tanpa Upah Lembur Nurhalizah, Aisyah; Hervinia, Helen; Frefy, Fyo Akbar Putra; Benedicta, Liametami; Sembogo, Achmad Dimas Aliffian; Yuli, Yuliana
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 2 (2024): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.11989599

Abstract

The case of shifting holidays without overtime pay is a major concern in the field of labor law. This phenomenon raises questions related to the company's compliance with applicable legal provisions and the protection of workers' rights. In this study, we conduct an in-depth analysis of the relevant legal aspects and strategies that can be applied to resolve this type of case. The approach used includes an analysis of applicable labor regulations, case studies to identify patterns of company behavior, and a review of court decisions related to similar cases. The method used in the literature study research is beneficial, namely finding a foundation to obtain and build a theoretical basis, a framework for thinking, and determining temporary research assumptions. The results of the analysis show that there are legal loopholes that allow shifting holidays without overtime pay to occur, but also provide room for the protection of workers' rights. The recommended strategies include increasing legal awareness among workers, strict monitoring of companies' compliance with regulations, and legal advocacy to enforce workers' rights. This study makes an important contribution to understanding and resolving cases of shifting holidays without overtime pay effectively, as well as providing a basis for formulating stronger policies in protecting workers' rights.
Mengubah Bencana Alam Lumpur Lapindo Menjadi Energi Terbarukan Sebagai Bahan Bakar Transportasi Ramah Lingkungan Nurhalizah, Aisyah
Forschungsforum Law Journal Vol 1 No 02 (2024): MEI
Publisher : Fakultas Hukum |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/flj.v1i02.7218

Abstract

Bencana alam nasional, seperti semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo pada tahun 2006, memiliki dampak serius terhadap populasi dan ekonomi Indonesia. Bencana alam yang sulit dihindari ini, ternyata menyimpan harta karun berupa kandungan mineral kritis Lithium dan Stronsium yang berfungsi menjadi bahan baku pembuatan baterai kendaraan listrik yang saat ini banyak dicari-cari oleh berbagai negara. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan serta aturan-aturan yang mengikat yang terkait dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa telah adanya pengaturan mengenai pertanggungjawaban korporasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 46 UU KUHP, hal ini sama seperti sistem hukum Inggris dalam pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, dimana korporasi dapat dipidana berdasarkan vicarious liability ditambah dengan doktrin identification. Serta ditemukannya kandungan mineral lithium pada lumpur lapindo yang berpotensi sebagai energi terbarukan untuk menciptakan transportasi ramah lingkungan guna mengurangi emisi gas rumah kaca serta mendukung cita-cita pemerintah dalam membangun Ibu Kota Nusantara menjadi kota hutan, smart city, kota modern, dan berkelanjutan, serta memiliki standar internasional. Kata Kunci: Lithium, Stronsium, Baterai, Vicarious, Liability.
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.168/PUU-XXI/2023 PADA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Nurhalizah, Aisyah
Van Java Law Journal Vol 2 No 01 (2025): APRIL
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 telah membawa perubahan signifikan dalam perlindungan tenaga kerja di Indonesia, terutama terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Putusan ini menegaskan pentingnya prioritas penggunaan tenaga kerja lokal, pengaturan perjanjian kerja waktu tertentu, serta peningkatan waktu istirahat bagi pekerja. Selain itu, revisi mengenai pengupahan yang kini mencakup kesejahteraan jangka panjang menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup pekerja. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi keputusan ini masih ada, dan diperlukan penyesuaian regulasi lebih lanjut oleh DPR dan Presiden untuk memastikan substansi undang-undang sesuai dengan putusan MK. Dengan melibatkan berbagai stakeholder dalam proses revisi, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan berkelanjutan, serta mengakomodasi kepentingan pekerja dan pengusaha secara seimbang. Revisi ini tidak hanya penting untuk perlindungan hak-hak pekerja tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia.  
Co-Authors Ahmad Wildan, Ahmad Badjeber, Haikal Benedicta, Liametami Frefy, Fyo Akbar Putra Hervinia, Helen Mahameru, Danil Erlangga Rahmadia, Haikal Sembogo, Achmad Dimas Aliffian Yuli, Yuliana