Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLEMENTASI UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP KEAMANAN INFORMASI IDENTITAS DI INDONESIA Mahameru, Danil Erlangga; Nurhalizah, Aisyah; Badjeber, Haikal; Wildan, Ahmad; Rahmadia, Haikal
Jurnal Esensi Hukum Vol 5 No 2 (2023): Desember - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jsh.v5i2.240

Abstract

The growth of information and communication technologies. The main obstacle that arises safeguards personal information and privacy amidst technological sophistication. The biggest challenge is developing an effective regulatory framework to protect individual privacy while facilitating technological innovation. Both the public and private sectors must exhibit significant endeavors to overcome this problem. Examining all laws and regulations pertaining to Personal Data Protection, this study employs a legislative approach, namely through the 1945 Constitution, Personal Data Protection Regulation No. 20 of 2016, Law No. 11 of 2008 Concerning Electronic Information and Transactions, and Law No. 27 of 2022 Asserting the Authority of the Minister of Communication and Information. Implementation of the Personal Data Protection Law is an important step to orderly implement regulations and prevent legal uncertainty. Delays in issuing implementing regulations can create legal uncertainty and obstruct the fulfillment of the Law's goals.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI AKIBAT PENCURIAN PASIR LAUT OLEH DUA KAPAL KERUK (DRAGGER) BERBENDERA SINGAPURA Falevi, Yunizar; Mutaqin, Fadzal; Febriyanto, Bagas; Gabriella, Theresia; Mahameru, Danil Erlangga; Hanifah, Nida Syahla; Prasetyo, Handoyo
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia sebagai negara maritim memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) melimpah, termasuk sumber daya kelautan yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, eksploitasi ilegal oleh pihak asing, seperti pencurian pasir laut, menimbulkan tantangan ekonomi dan lingkungan yang besar. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus pencurian pasir laut, dengan fokus pada tanggung jawab korporasi berdasarkan hukum Indonesia dan standar hukum internasional. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis data kualitatif, penelitian ini menyoroti penerapan doktrin strict liability dan vicarious liability dalam menangani kejahatan korporasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dapat secara efektif mencegah aktivitas ilegal dan melindungi kepentingan publik dengan meminta pertanggungjawaban korporasi atas kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi. Pendekatan ini menekankan pentingnya sanksi yang proporsional untuk menjamin keadilan dan keberlanjutan lingkungan sekaligus meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia.