Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Heritance Rights of Non-Muslim Heirs in Islamic Law: An Analysis of Case Study Decision No. 1578 / Pdt.G / 2010 / PA. JT Rosida, Rosida; La Ode, Muhamad Taufik
APLIKATIF: Journal of Research Trends in Social Sciences and Humanities Vol. 2 No. 1 (2023): APLIKATIF: Journal of Research Trends in Social Sciences and Humanities
Publisher : Lembaga Junal dan Publikasi, Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59110/aplikatif.v2i1.218

Abstract

This article examines the barriers to inheritance in the context of the science of roses, with a specific focus on the impact of religious differences between heirs. Utilizing a normative juridical approach and employing library research, the study analyzes Islamic law's position on non-Muslim heirs' right to inherit property from Muslim heirs. The research findings reveal that Islamic law emphasizes the principle that non-Muslim heirs are generally excluded from inheriting assets as outlined in the Qur'an, Hadith, and Compilation of Islamic Law. Furthermore, the article explores a case study decision by the East Jakarta Religious Court (case number 1578/PDT.G/2010/PA. JT) that upheld the exclusion of non-Muslim heirs based on formal legal provisions, including the principle of Islamic personality and the nebis in idem case. The judge's decision has raised normative concerns as it appears to contradict the rules stated in the religious texts. The implications of this study shed light on the intersection of religious differences and inheritance rights within the Islamic legal framework.
Penguatan Etika Bisnis Dalam Hukum Ekonomi Syariah: Telaah Atas Praktik Usaha Di Kota Ternate rungkel, Nam; Karianga, Hendra; La Ode, Muhamad Taufik
Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions Vol 4, No 1 (2026): Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions (on Progress)
Publisher : Department of Islamic Economics Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61111/jfcft.v4i1.1282

Abstract

Artikel ini mengkaji penguatan etika bisnis dalam hukum ekonomi syariah melalui analisis kesenjangan antara prinsip-prinsip normatif Islam dan praktik bisnis aktual di Kota Ternate. Penelitian ini bertujuan menilai sejauh mana etika bisnis Islam yang berlandaskan Al-Qur’an, Sunnah, dan maqāṣid al-syarī‘ah diinternalisasi dan diimplementasikan oleh pelaku usaha, sekaligus mengidentifikasi faktor struktural dan kultural yang menghambat penerapannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, disertai analisis kualitatif terhadap sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, serta literatur fikih muamalah klasik dan kontemporer, yang diperkaya dengan temuan empiris terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan adanya disjungsi yang persisten antara norma syariah dan perilaku bisnis, yang tercermin dalam praktik pengurangan timbangan, kurangnya transparansi, serta ketergantungan pada sistem keuangan konvensional. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya literasi ekonomi syariah, lemahnya internalisasi nilai tauhid, keterbatasan pengembangan industri halal, dan belum optimalnya pengawasan sistemik. Meskipun demikian, terdapat praktik-praktik komunitas tertentu yang memperlihatkan bahwa transformasi etis dapat terwujud apabila didukung oleh pembinaan keagamaan dan keteladanan moral yang konsisten. Kebaruan artikel ini terletak pada tawaran model integratif yang menempatkan etika bisnis sebagai komponen normatif yang mengikat dalam hukum ekonomi syariah, bukan sekadar anjuran moral. Penguatan literasi, penegasan regulasi berbasis nilai, serta sinergi kelembagaan nasional dan daerah menjadi rekomendasi strategis. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengukur tingkat kepatuhan etis lintas sektor serta mengevaluasi efektivitas kebijakan ekonomi syariah daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.
Peningkatan Pemahaman Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah di Kelurahan Ngade Kota Ternate Tri Syafari; Anshar; La Ode, Muhamad Taufik
KATALIS : Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2026): KATALIS : Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat
Publisher : Candela Edutech Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63288/jipm.v2i1.19

Abstract

Tanah memiliki fungsi strategis tidak hanya sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai simbol sosial dan budaya yang menentukan stabilitas kehidupan masyarakat. Namun, rendahnya pemahaman hukum masyarakat terhadap pentingnya legalitas kepemilikan tanah masih menjadi permasalahan yang sering memicu sengketa dan konflik sosial. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di Kelurahan Ngade, Kota Ternate, dengan tujuan untuk meningkatkan literasi hukum warga terkait kepemilikan tanah, prosedur pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta mekanisme penyelesaian sengketa secara hukum dan mediasi lokal. Metode kegiatan meliputi penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan simulasi mediasi berbasis kearifan lokal dengan melibatkan perangkat RT/RW, tokoh masyarakat, dan aparat kelurahan. Evaluasi dilakukan melalui perbandingan tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan (pre-test dan post-test) berdasarkan indikator pemahaman mengenai fungsi sertifikat tanah, prosedur pendaftaran, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta secara terukur, di mana tingkat pemahaman terhadap aspek legalitas kepemilikan tanah, prosedur administrasi pertanahan, dan penyelesaian sengketa mengalami peningkatan setelah kegiatan dilaksanakan. Selain itu, masyarakat mulai menunjukkan sikap preventif melalui pengurusan sertifikat, pembuatan arsip aset keluarga, dan penggunaan akta resmi dalam transaksi tanah. Kegiatan ini juga memperkuat peran aparat lokal sebagai mediator sosial dalam mencegah eskalasi konflik di tingkat komunitas. Dengan demikian, kegiatan PkM ini berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran hukum, penguatan tata kelola pertanahan yang berkeadilan, serta terwujudnya harmoni sosial berbasis kepastian hak atas tanah.