Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Pelatihan Komunikasi dalam Meningkatkan Kualitas Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Leila Mona Ganiem; Sabir, Muhammad; Muntasir; Anshar; Rantesalu, Agustina
SABAJAYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 01 (2024): Sabajaya: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : SABA JAYA PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59561/sabajaya.v2i01.254

Abstract

Kontribusi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia meningkat dari 57,84% menjadi 60,34% dalam lima tahun terakhir. Pemberdayaan UMKM menjadi krusial dalam memajukan perekonomian dan menyerap tenaga kerja. Salah satu upaya pemberdayaan adalah melalui pelatihan desain kemasan produk, mengatasi kendala daya saing produk UMKM di Ternate. Desain kemasan yang menarik diharapkan dapat meningkatkan daya tarik, kompetitivitas, dan citra produk, sejalan dengan visi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM untuk meningkatkan daya saing produk UMKM secara nasional dan internasional. Pelatihan melibatkan metode ceramah, praktik, dan pendampingan, diikuti oleh 30 kepala sekolah sebagai peserta pelatihan masyarakat, dengan fokus pengembangan supervisi kepala sekolah.
PENGARUH PEMBERIAN ABDOMINAL EXERCISE TERHADAP PERUBAHAN NYERI DYSMENORRHEA PRIMER PADA SISWI KELAS VIII SMP MUHAMMADIYAH LIMBUNG: The Effect Of Giving Abdominal Exercise To Changes In Primary Dysmenorrhea Pain In The Eighth Grade Students Of The Muhammadiyah Limbung Junior High School Arpandjaman; Aridha, Rini; Muthiah, Siti; Anshar
Media Fisioterapi Politeknik Kesehatan Makassar Vol 14 No 1 (2022): Media Fisioterapi Politeknik Kesehatan Makassar
Publisher : Jurusan Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32382/fis.v14i1.42

Abstract

Latar belakang: Dysmenorrhea primer merupakan salah satu keluhan ginekologi yang paling umum pada perempuan muda yang dirasakan menyerupai kram di abdomen bagian bawah tanpa adanya gangguan reproduksi wanita dan disertai nyeri hebat dan biasanya juga disertai mual, pusing, bahkan pingsan sehingga mengganggu aktivitas belajar, kehadiran siswa dan kegiatan lain disekolah. Metode: Penelitian ini adalah penelitian pra eksperimental dengan pre test – post test one group design yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian abdominal exercise terhadap perubahan nyeri dysmenorrhea primer. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Muhammadiyah Limbung kabupaten Gowa dengan sampel siswi yang mengalami dysmenorrhea primer yang sesuai dengan criteria inklusi. Jumlah sampel berjumlah 26 orang dengan menggunakan rumus pengambilan sampel yaitu slovin yang diberikan intervensi berupa abdominal exercise dan diukur dengan menggunakan Visual Analogue Scale (VAS). Hasil: Hasil uji Wilcoxon diperoleh nilai signifikan 0,000 ( p< 0,05 ) artinya terdapat pengaruh yang bermakna pada pemberian latihan abdominal exercise terhadap perubahan nyeri dysmenorrhea primer. Kesimpulan: Kesimpulan pemberian abdominal exercise memiliki pengaruh yang bermakna terhadap perubahan nyeri pada dysmeneorrhea primer pada siswi SMP. Kata Kunci: Dysmenorrhea primer, abdominal exercise, siswi SMP.
Adaptive Strategies for MSME Sustainability in Infrastructure-Affected Zones: A SWOT–SEM Analysis in Perbaungan, Indonesia: English Anshar; Lubis, Satia Negara; Sabrina, T
Asian Multidisciplinary Research Journal of Economy and Learning Vol. 2 No. 6 (2025): June 2025
Publisher : CV. ARGA FARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70471/bwa8pg42

Abstract

Major infrastructure developments, such as toll road construction, can significantly alter local economic dynamics by shifting accessibility patterns and consumer mobility. This study explores the sustainability of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Pasar Bengkel, Perbaungan District, North Sumatra, following the diversion of traffic due to the Medan–Tebing Tinggi toll road segment of the Trans-Sumatra Highway. Employing an integrated quantitative–strategic approach, the research combines Structural Equation Modeling (SEM) with SWOT analysis to assess the effects of transportation infrastructure (X1), government policy (X2), and adaptive capacity (X3) on MSME sustainability (Y). The SEM results demonstrate that adaptive capacity exerts the most substantial influence on sustainability (β = 0.784, p < 0.001), followed by government policy support (β = 0.330, p = 0.007), whereas transportation infrastructure presents a non-significant effect (β = 0.136, p = 0.202). The structural model explains 68.7% of the variance in MSME sustainability (R² = 0.687). Complementing this, SWOT analysis places MSMEs in Quadrant II (WO strategy), reflecting high external opportunities—such as digital transformation, e-commerce access, and rest area integration—paired with internal challenges, including limited digital skills and disrupted foot traffic. These findings underscore the pivotal role of firm-level adaptability and targeted policy mechanisms in fostering resilience. The study contributes to the discourse on place-based regional planning by proposing actionable, evidence-based strategies that align infrastructure interventions with inclusive, sustainable local economic development.
Analisis Transaparansi Manajerial pada Perusahaan Transportasi Tambang (Studi Kasus: PT Surya Saputra Sentosa) A. Musyarrafah Vetriyani; Anshar
PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen Vol. 2 No. 4 (2025): November: Humanities, Economic and Social Issues
Publisher : Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/cyy1bt51

Abstract

This study aims to analyze the implementation of managerial transparency in a mining transportation company, focusing on a case study of PT Surya Saputra Sentosa, operating in the nickel mining area of Southeast Sulawesi, Indonesia. Managerial transparency is one of the key pillars in the application of good corporate governance, especially in the mining sector, which is characterized by complex and high-risk operations. This research employs a qualitative method using a case study approach. Data were collected through in-depth interviews, document analysis, and limited observations of reporting flows and managerial decision-making processes. The findings reveal that transparency practices at PT Surya Saputra Sentosa remain partial and lack formal structure. The company faces several challenges, including the absence of technology-based reporting systems, dominance of informal communication, and limited managerial understanding of good corporate governance principles. Nevertheless, there are initial efforts by management to improve reporting systems and clarify roles and responsibilities. This study offers practical insights for developing a more adaptive transparency system in medium-scale mining transportation companies.
ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TANPA IZIN DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR TEKNIS Anshar
TADULAKO MASTER LAW JOURNAL Vol 9 No 1 (2025): FEBRUARY
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The writing of this research aims to determine and analyze criminal law policies regarding the offenses of unauthorized radio frequency spectrum usage and the use of telecommunication equipment that does not meet technical standards according to Law Number 36 of 1999 concerning Telecommunications, and to analyze changes in criminal law policies regarding the offenses of unauthorized radio frequency spectrum usage and the use of telecommunication equipment that does not meet technical standards after the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning the Ratification of the Omnibus Law on Job Creation. The research method used is the Normative Juridical method with a literature review approach relying on secondary data because the main focus of this research is on criminal law policy issues in legislation related to unauthorized radio frequency spectrum usage and the use of telecommunication equipment that does not meet technical standards. The research findings indicate that the imposition of criminal Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan penggunaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi standar teknis menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan untuk menganalisis perubahan kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan penggunaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi standar teknis setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif dengan pendekatan studi kepustakaan dengan mengandalkan data sekunder karena fokus utama penelitian ini adalah pada masalah kebijakan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan terkait penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan penggunaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi standar teknis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan sanksi pidana terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan penggunaan peralatan telekomunikasi yang tidak memenuhi standar teknis.
Membangun Kesadaran Hukum Pedagang Terhadap Peredaran Uang Palsu di Pasar Tradisional Gamalama Kota Ternate Anshar; La Ode, Muhamad Taufik; Adhyaksa, Andika; Mufti, Ahmad
KATALIS : Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 3 (2025): KATALIS : Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat
Publisher : Candela Edutech Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63288/jipm.v1i3.15

Abstract

Peredaran uang palsu merupakan permasalahan hukum dan sosial yang berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi masyarakat, terutama di pasar tradisional yang masih mengandalkan transaksi tunai. Minimnya pemahaman hukum para pedagang terhadap ciri-ciri uang asli dan konsekuensi hukum dari peredaran uang palsu menjadi faktor utama yang memperbesar potensi kerugian ekonomi dan ketidaktertiban transaksi di lingkungan pasar tradisional. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk membangun kesadaran hukum pedagang di Pasar Tradisional Gamalama, Kota Ternate, agar mampu mengenali, mencegah, dan menindaklanjuti peredaran uang palsu secara tepat. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan hukum langsung dengan pendekatan partisipatif. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode dialogis dan simulasi deteksi uang asli secara sederhana dengan mendatangi satu demi satu dari 10 (sepuluh) sampel pedagang yang dilaksanakan pada Minggu, 28 September 2025. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap aspek hukum dan teknis identifikasi uang palsu yang secara fisik berbeda dengan uang asli. Para pedagang juga menunjukkan perubahan sikap yang lebih waspada dan akan bersikap proaktif bilamana menemukan peredaran uang palsu. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum di kalangan pedagang pasar tradisional serta mendukung upaya pencegahan tindak pidana peredaran uang palsu. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini penting sebagai model pemberdayaan hukum berbasis komunitas di lingkungan pedagang pasar tradisional.
Penyitaan Harta Benda Sebagai Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Iwan Setiawan Rahman; Anshar; Amriyanto
JATISWARA Vol. 40 No. 3 (2025): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v40i3.1263

Abstract

Dalam rangka upaya pengembalian kerugian keuangan negara salah satu upaya yang ditempuh yakni dengan melakukan pelacakan atau pengejaran harta benda pelaku tindak pidana korupsi, untuk dilakukan penyitaan guna menutupi pidana tambahan berupa uang pengganti. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan wujud pelaksanaan penyitaan harta benda oleh jaksa pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara serta menguraikan hal-hal yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menguraikan pelaksanaan penyitaan harta benda oleh Jaksa pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara belum terwujud sebagaimana ketentuan Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara tidak dapat dipulihkan melalui pembayaran uang pengganti. Tidak terwujudnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui eksekusi pembayaran uang pengganti dengan jalan penyitaan harta benda milik terpidana dipengaruhi oleh sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum.
Peningkatan Pemahaman Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah di Kelurahan Ngade Kota Ternate Tri Syafari; Anshar; La Ode, Muhamad Taufik
KATALIS : Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2026): KATALIS : Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat
Publisher : Candela Edutech Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63288/jipm.v2i1.19

Abstract

Tanah memiliki fungsi strategis tidak hanya sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai simbol sosial dan budaya yang menentukan stabilitas kehidupan masyarakat. Namun, rendahnya pemahaman hukum masyarakat terhadap pentingnya legalitas kepemilikan tanah masih menjadi permasalahan yang sering memicu sengketa dan konflik sosial. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di Kelurahan Ngade, Kota Ternate, dengan tujuan untuk meningkatkan literasi hukum warga terkait kepemilikan tanah, prosedur pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta mekanisme penyelesaian sengketa secara hukum dan mediasi lokal. Metode kegiatan meliputi penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan simulasi mediasi berbasis kearifan lokal dengan melibatkan perangkat RT/RW, tokoh masyarakat, dan aparat kelurahan. Evaluasi dilakukan melalui perbandingan tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan (pre-test dan post-test) berdasarkan indikator pemahaman mengenai fungsi sertifikat tanah, prosedur pendaftaran, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta secara terukur, di mana tingkat pemahaman terhadap aspek legalitas kepemilikan tanah, prosedur administrasi pertanahan, dan penyelesaian sengketa mengalami peningkatan setelah kegiatan dilaksanakan. Selain itu, masyarakat mulai menunjukkan sikap preventif melalui pengurusan sertifikat, pembuatan arsip aset keluarga, dan penggunaan akta resmi dalam transaksi tanah. Kegiatan ini juga memperkuat peran aparat lokal sebagai mediator sosial dalam mencegah eskalasi konflik di tingkat komunitas. Dengan demikian, kegiatan PkM ini berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran hukum, penguatan tata kelola pertanahan yang berkeadilan, serta terwujudnya harmoni sosial berbasis kepastian hak atas tanah.
Proximate Analysis And Growth Performance Of Local Upland Rice (Oriza Sativa. L) Treated With Various Doses Of Fish Waste–Secondary Vegetation Bokashi On Marginal Lands Of Small Islands Wa Ode Hinarti; Anshar; Samsibar
JURNAL AGRONOMI TANAMAN TROPIKA (JUATIKA) Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Agronomi Tanaman Tropika (JUATIKA) Vol. 8 No. 1 January 2026
Publisher : LPPM UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/juatika.v8i1.5070

Abstract

Rice (Oryza sativa L.) is an essential food crop and a primary staple for most Indonesian people. One of the potential rice types that can be developed in small island regions is local upland rice, which is known for its strong adaptability to marginal soils and drought conditions. This study aimed to determine the effect of various doses of fish-waste and secondary-vegetation bokashi on the growth of two local upland rice cultivars, Paewuna (Muna Island) and Wakawondu (Buton Island). The research was conducted in Lupia Village, Kabangka Subdistrict, Muna Regency, from July to October 2025. A factorial randomized block design (RBD) was used, consisting of four bokashi doses: without bokashi (P0), 10 ton ha⁻¹, 20 ton ha⁻¹, and 30 ton ha⁻¹, combined with two cultivars: Wakawondu and Paewuna. Growth parameters observed included plant height, number of tillers, number of leaves, leaf length, and leaf width at 4, 6, and 8 weeks after planting (WAP). The results of the study showed that the application of bokashi had a highly significant effect on plant height and leaf length of local upland rice at 4 and 6 weeks after planting (WAP), and on leaf width at 8 WAP, but had no significant effect on plant height at 8 WAP, tiller number at 4 WAP, and the number of leaves at 4, 6, and 8 WAP. The application of 20 tons ha⁻¹ bokashi produced the best plant growth. Furthermore, the effect of cultivar differences showed that the cultivars had a highly significant effect on plant height and leaf length at 4, 6, and 8 WAP, tiller number at 4 WAP, and the number of leaves at 4 and 6 WAP, and a significant effect on tiller number at 6 WAP. The Paewuna cultivar demonstrated superior growth performance compared to the Wakawondu cultivar. Proximate analysis indicated that both Wakawondu and Paewuna cultivars contain high nutritional value, with carbohydrate content ranging from 24–29%, protein 6–8%, fat 1–2%, and crude fiber 8–9%, and are categorized as good for consumption as a community food source.