Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

SOCIALIZATION OF HANDLING INCREASING BULLYING AMONG CHILDREN IN MENUR, SUKOLILO DISTRICT, SURABAYA Susanto, Dany Agus; Utama, Yudhistira Prawira; Nurwachid, Achmad; Fauziah, Yessy Andriani
Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol. 8 No. 3 (2024): SEPTEMBER
Publisher : LPPM Univ. Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/abdidos.v8i3.2449

Abstract

Bullying is an increasingly common phenomenon, both in schools and in families. This is aggressive, repetitive, and deliberate behavior, aimed at hurting or dominating others emotionally, physically, or mentally. Bullying can occur in a variety of contexts, including at school, in the workplace, and online (cyberbullying). The causes of bullying vary, from unhealthy family conditions to mental disorders. The negative impacts of bullying are not only felt by the victims but also by the perpetrators, including emotional disorders and the risk of addiction. This phenomenon requires effective intervention to prevent bullying and protect individuals from legal and social impacts. The methods used include socialization about overcoming bullying in children, as well as discussions and questions and answers to ensure participants understand the importance of legal knowledge related to preventing, impacting, and overcoming bullying for both perpetrators and victims. This Community Service activity succeeded in raising awareness of the importance of overcoming bullying in children and protecting the rights of victims. Participants also understand that bullying can be carried out legally through the Child Protection Law and Article 1365 of the Civil Code.
SOSIALISASI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DALAM HUKUM KELUARGA Susanto, Dany Agus; Nurwachid, Achmad X; Utama, Yudhistira Prawira
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 6 (2023): Volume 4 Nomor 6 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i6.21641

Abstract

Perkawinan adalah suatu pertalian antara seorang laki-laki dengan seorang Wanita yang diakui sah oleh undang-undang yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup yang abadi. Kekerasan dalam rumah tangga sendiri menurut Pasal 1 UU Penghapusan KDRT adalah suatu tindakan yang dilakukan dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan rumah tangga. Berdasarkan latar belakang tersebut, sehingga diperlukan sosialisasi agar pernikahan dapat dipersiapkan untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga. Metode yang digunakan adalah sosialisasi tentang permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, diskusi serta tanya jawab. Kemudian melalui dua tahapan berupa tahapan persiapan serta pelaksanaan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diikuti oleh 10 Peserta yang telah memberikan kesadaran yang hangat. Dalam hal ini setelah dilakukan sosialisasi tentang menyikapi kesadaran hukum di masyarakat, akan menyadari bahwa anggota keluarga juga mendapat perlindungan akan hak-haknya sebagai korban tindak pidana.
SOSIALISASI PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Utama, Yudhistira Prawira; Susanto, Dany Agus; Nurwachid, Achmad
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 6 (2023): Volume 4 Nomor 6 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i6.22825

Abstract

Kegiatan ini dilatarbelakangi karena semakin banyaknya eksploitasi terhadap anak baik itu yang bertujuan untuk mencari keuntungan semata atau bertujuan lain yang lebih jauh hingga terjadi praktek perdagangan orang. Pemahaman masyarakat mengenai hukum dianggap kurang dan tidak memperhatikan aspek keadilan. Hal ini dapat terjadi karena unsur dari sistem hukum yaitu Legal Substance (Substansi Hukum) dan Legal Structure (Struktur Hukum) kita seolah-olah lemah, sehingga membuat Legal Culture (Budaya Hukum) yaitu kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri menjadi lemah dan menurun. Oleh karena itu sangat diharapkan peran pemerintah untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi hukum, lembaga-lembaga hukum, Lembaga pemerintah, tokoh masyarakat dan dilakukan sosialisasi terkait pengetahuan hukum di masyarakat agar dapat diberdayakan. Adapun perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam kegiatan ini dilakukan beberapa tahapan, di mulai dari observasi, penjajakan awal guna mengenali permasalahan, sampai tahap pelaksanaan dan monitoring untuk menganalisa tingkat keberhasilan sosialisasi ini.
Ethical and legal dimensions of informed consent in aesthetic conservative dentistry: a review under Indonesia’s health law Fauziah, Yessy Andriani; Darmadi, Eveline Yulia; Yemy Ameliana; Wahjuningrum, Dian Agustin; Susanto, Dany Agus
Conservative Dentistry Journal Vol. 15 No. 2 (2025): July-December
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/cdj.v15i2.2025.68-73

Abstract

Background: Aesthetic treatments in conservative dentistry, such as tooth whitening, veneers, and composite restorations, have become increasingly popular as more patients seek to enhance their appearance. Unlike therapeutic procedures, these treatments are often elective and based on personal preferences, which brings forward important ethical and legal questions. One of the key aspects is how dentists ensure that patients truly understand the benefits, risks, and alternatives before making a decision. Purpose: This review aims to examine the ethical and legal dimensions of informed consent in aesthetic conservative dentistry, with particular reference to Indonesia's Law No. 17/2023 concerning Health. It explores how dental professionals are expected to balance patients' aesthetic desires with ethical responsibilities and legal duties. Reviews: The discussion covers core ethical principles, including autonomy, beneficence, nonmaleficence, and justice as the foundation of a meaningful consent process. It also examines the latest national regulation, which outlines patient rights and dentist responsibilities, particularly Law No. 17/2023 concerning Health. Since aesthetic procedures are not always medically necessary, they require extra care in communication and documentation to ensure proper patient care and treatment. Conclusion: Informed consent in aesthetic dental care should not be treated as a formality. It is a vital ethical practice that ensures patients feel respected and well-informed. For dentists, especially those involved in aesthetic procedures, it is important to apply both ethical reflection and legal awareness in every step of patient care. Following Law No. 17/2023 concerning Health, maintaining open and honest communication fosters trust and supports safe, responsible treatment.