Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Jurnal Studia Legalia PUSKAPSI Law Review
Uz Zaman, Muhamad Nafi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Citizens Lawsuit: Development And Its Implementation In Environmental Law Enforcement In Indonesia (Case Study: High Court Decision No. 549/Pdt/2022/PT DKI Concerning Citizens Lawsuit for DKI Jakarta Air Pollution) Uz Zaman, Muhamad Nafi
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 3 No 2 (2023): IPMHI Law Journal, July 2023
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v3i2.67370

Abstract

Citizen lawsuit as a form of lawsuit in enforcing environmental law has already been applied several times in judicial practice in Indonesia. However, the citizen lawsuit mechanism does not yet have specific rules, so the detailed provisions have not been determined either. This raises questions about the development and application of citizen lawsuits in environmental law enforcement in Indonesia and their relevance to citizen participation in environmental preservation. This paper aims to analyze and provide an overview of the challenges and opportunities for citizen lawsuits in Indonesia by taking into account existing practices. The results of the study show that citizen lawsuits are a concrete form of public participation in enforcing environmental law, because they are based on the public interest. In addition, there are challenges to implementing citizen lawsuits that must be studied in more depth, including: the scope which is still limited in the absence of regulations or negligence of government action, the maximum period of time when CLS can be filed, the effect of government lawsuits/indictments on matters being sued in CLS and the executive power of the CLS decision.
Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pada Masa Keadaan Darurat Uz Zaman, Muhamad Nafi
PUSKAPSI Law Review Vol 4 No 1 (2024): June 2024
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v4i1.48309

Abstract

Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) sering terjadi pada saat keadaan darurat, karena pemerintah menggunakan keadaan darurat sebagai dalih untuk menyimpangi berbagai peraturan hingga konstitusi. Oleh sebab itu kekuatan masyarakat berperan sebagai penyeimbang dalam pembentukan undang-undang yang dihasilkan oleh "dictatorial leaders" pada saat krisis. Namun partisipasi masyarakat dalam keadaan darurat mengalami keterbatasan. Hal ini disebabkan adanya pembatasan aktivitas masyarakat, pengurangan hak-hak warga negara hingga penyimpangan terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Melalui pendekatan doktriner dan literatur review serta analisis terhadap berbagai pengaturan kedaruratan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang pada masa keadaan darurat di Indonesia. Hasilnya menunjukkan dalam pembentukan undang-undang pada masa keadaan darurat, partisipasi masyarakat cenderung terbatas bahkan ditiadakan. Pemerintah biasanya mengeluarkan Perpu yang secara konsep tidak memberikan ruang partisipasi masyarakat. Namun dalam perkembangan hukum modern, masyarakat dapat menempuh upaya hukum sebagai bentuk kontrol untuk mengkoreksi aturan dalam keadaan darurat. Misalnya melalui mekanisme lembaga legislatif dengan menggunakan fungsi pengawasan oleh parlemen sebagai bentuk checks and balances kepada eksekutif, serta melalui mekanisme lembaga yudikatif seperti pengujian undang-undang (judicial review) di Mahkamah Konstitusi dan gugatan tata usaha negara di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana langkah hukum tersebut telah ditempuh masyarakat pada masa keadaan darurat kesehatan Covid-19 yang lalu. Poinnya adalah sekalipun terjadi keadaan darurat, partisipasi masyarakat seharusnya tetap dilakukan sepanjang masih bisa dijalankan dengan berbagai penyesuaian tergantung keadaan darurat yang dihadapi.
PERUBAHAN STATUS PENGELOLAAN KEUANGAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA Uz Zaman, Muhamad Nafi
Journal of Studia Legalia Vol. 5 No. 01 (2024): Journal of Studia Legalia
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61084/jsl.v5i01.87

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara pasca disahkannya UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan UU Ibu Kota Negara. Perubahan tersebut berdampak pada perubahan status Otorita Ibu Kota Nusantara dalam mengelola keuangan dan kewenangan-kewenangan lainnya. Implikasi adanya perubahan tersebut juga memperngaruhi pola hubungan perimbangan keuangan dengan pemerintah pusat. Melalui kajian pustaka dan teoretik serta dengan pendekatan penelitian doktriner, dinyatakan bahwa status pengelolaan keuangan Otorita Ibu Kota Nusantara berubah dari yang sebelumnya sebagai pengguna anggaran menajdi pengelola anggaran. Hal ini berkorelasi pada perubahan Otorita Ibu Kota Nusantara yang menjadi pemerintahan daerah khusus dengan kewenangan secara mandiri untuk mengelola keuangan negara, seperti kewenangan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja IKN, berhak melakukan pembiayaan utang, pinjaman dan kewenangan lainnya. Selain itu dalam konteks hubungan perimbangan keuangan dengan pemerintah pusat, terdapat beberapa skema yang dapat dianalisis dari Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah antara lain adanya skema transfer ke daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dimana dalam konteks UU IKN diatur transfer secara khusus, serta pola hubungan keuangan lainnya seperti mekanisme usulan transfer dari APBN, jaminan pembiayaan pemerintah pusat hingga pertanggung jawaban atas penggunaan keuangan negara oleh Otorita IKN. Perubahan status ini berimplikasi pada berbagai penyesuaian dari perubahan sebelumnya yang harus diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana yang lebih teknis. Tujuannya agar UU IKN terbaru dapat dilaksanakan secara maksimal. Kata Kunci: Pengelolaan, Keuangan Negara dan Otorita Ibu Kota Nusantara.
Public Participation in Social Impact Assessment: Comparative Human Rights Legal Approaches in Malaysia and Indonesia Suaree, Nur Atheefa Sufeena M; Uz Zaman, Muhamad Nafi
LAW REFORM Vol 21, No 2 (2025): Law Reform
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/lr.v21i2.69408

Abstract

The Social Impact Assessment (SIA) is a widely used tool, including in Malaysia and Indonesia, for determining the potential positive or negative impacts of development projects in areas close to communities. The main goal of an SIA is to mitigate negative impacts and protect affected communities. Public participation is a key element of the SIA process and is strictly adhered to as a means of protecting human rights. Through doctrinal research utilising a qualitative methodology and comparative analysis of library resources, this paper aims to examine the implementation of human rights within the public participation mechanisms of these two countries. This fundamental right enables the public, particularly those affected, to contribute to the decision-making process. Both Malaysia and Indonesia share this objective, aligning with global efforts to uphold human rights in development contexts. However, in terms of SIA institutions and procedures, the two countries have distinct mechanisms. It can be concluded that both Indonesia and Malaysia have structured public participation as a multi-stage process within the SIA framework, albeit sometimes merely as a procedural formality. To uphold the dignity of affected communities, this paper recommends that Malaysia and Indonesia must move beyond procedural compliance and embrace genuine, rights-based engagement at every stage of development planning.
Co-Authors Suaree, Nur Atheefa Sufeena M