Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pelatihan Pembuatan Telur Asin Dalam Rangka Menigkatkan UMKM Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Aceh Tamiang Ibnu Abdillah; Nuryufa Maura; Rizka Amelia; Ahmad Fuadi; Enni Suhenni
Fusion: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2024): Maret
Publisher : peduli riset dan pengabdian masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salted egg is a snack food that is quite popular among various groups. These eggs can be obtained at food stalls,traditional markets, supermarkets, and hawkers. However, the quality of salted eggs circulating in the markettoday is generally very concerning. It is estimated that only about 10% of the salted eggs in the market today areof good quality. Cooked salted eggs packed with three eggs and sold at the most expensive supermarket outlets arenot fit to eat, the egg whites are damaged. While salted eggs sold at food stalls, the egg whites are brownishbecause they use saltpeter preservatives (potassium nitrate (KNO3)). Good quality salted eggs are currently veryrare in the market. A salted egg entrepreneur who maintains quality, usually always has difficulty serving ordersdue to limited production capabilities. The egg salting process takes about two weeks (15 days). This time is longenough to fulfill the needs. Materials for salting eggs are quite a lot of quantities and requirements to producegood quality salted eggs. The purpose of the study was to determine the effect of various salted egg making mediaon organoleptic quality so that it becomes a material consideration and information in the use of the right saltedegg making media and get better quality. In the implementation of this study, the experimental design used was aCompletely Randomized Design (CRD), with 3 treatments and 5 replications. Treatments: PG; Salt solution,PA; Rubbing ash dough and PL; clay / clay dough. While the organoleptic test of salted eggs consisting of; 1. 2.Salty taste of egg white and 3. The taste of egg yolk. The data obtained were analyzed descriptively and Kruskall-Walis non-parametric model. The results showed that the treatment had a significant effect on the generalappearance of the egg, the salty taste of egg white and the masir taste of egg yolk, the PG treatment (salt solution)showed the same thing as the PA treatment (rubbed ash dough) but different from the PL treatment (clay dough).
PANCASILA SEBAGAI PEDOMAN DASAR DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI MANUSIA Ibnu Abdillah; Nur Asyarah Tanjung; Aprila Ayu Puspita; Anis Nur Aqilah; Yusuf Khalifah
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2 (2024): Vol 5 No. 2 Oktober 2024
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/k6v8ap16

Abstract

Hak Asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum. Sehingga Negara Indonesia wajib memberi perlidungan Hak Asasi Manusia kepada setiap masyarakatnya. Sementara negara hukum adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara adalah merupakan subjek hukum, dalam arti rechtstaat. Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum. Penelitian ini membahas peran Pancasila sebagai dasar negara dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai pedoman hukum yang menjamin hak-hak dasar warga negara. Pancasila, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945, menjadi sumber hukum fundamental yang mendasari peraturan perundang-undangan. Hasil menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila, terutama "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," menjadi landasan etika bagi perlindungan HAM. Pancasila dan UUD 1945 menjamin kesetaraan dan non-diskriminasi, sehingga setiap warga negara memiliki hak yang dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya sebagai ideologi, tetapi juga sebagai kerangka hukum yang mendukung kesejahteraan dan martabat manusia di Indonesia. (Hidayat Eko, 2016)