Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis terhadap Artificial Intelligence sebagai Subjek Hukum Pidana Kurniawan, Itok
Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 1 No. 1 (2023): JIMI - JULI
Publisher : PT. PENERBIT TIGA MUTIARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61404/jimi.v1i1.4

This article discusses issues related to the existence of artificial intelligence as a legal subject, and criminal liability when artificial intelligence commits criminal acts. The purpose of this study is to find out the categorization of artificial intelligence as a legal object or legal subject, and to find out to whom criminal responsibility is assigned when artificial intelligence commits a crime. The research method used in writing this article is normative legal research, with a conceptual approach. The results of this study are that artificial intelligence is not a legal subject, because the actions carried out by artificial intelligence are only orders from its users, and for criminal acts committed by artificial intelligence, those who must be responsible are the creators of artificial intelligence or users of artificial intelligence

ANALYSIS OF THE ROLE OF CROWN WITNESSES IN CRIMINAL TRIALS kurniawan, itok
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 2 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Februari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i2.196

Witnesses are quite important pieces of evidence in a criminal case examination. This is because a description of criminal events in the past can be revealed by a witness. In the event of a shortage of witnesses, in a crime committed by more than 1 (one) person, witnesses can be obtained from other defendants. Witnesses who are defendants in separate case files are referred to as crown witnesses. This article aims to determine the role and contribution of crown witnesses in criminal case examinations. The writing method used is normative legal research with a statutory approach. The results of this research are that the existence of crown witnesses and their role in evidence varies in each case or is casuistic. Crown witnesses are ideally used when there is a shortage of witnesses or the principle of unus testis nullus testis is not fulfilled.

Memungkasi Polemik Aspek Keperdataan dalam Pemberantasan Korupsi (Studi Perbandingan Optimasi NCB Asset Forfeiture) Rustamaji, Muhammad; Santoso, Bambang; Kurniawan, Itok
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2249

Kajian pemberantasan korupsi melalui hukum pidana sudah banyak dilakukan, tetapi uraian tentang peran aspek keperdataan masih menyisakan pertanyaan besar. Pada konteks pemberantasan korupsi, aspek keprdataan berwujud Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture memungkinkan Jaksa Pengacara Negara untuk membekukan, menyita, atau mengambil alih aset yang diduga berasal dari tindakan korupsi tanpa harus menunggu proses hukum pidana selesai dan pemilik aset dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Telaah yang menggunakan jenis penelitian hukum (doktrinal), dengan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum ini memanfaatkan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang dianalisis dengan silogisme deduktif. Penelitian menghasilkan dua temuan penting, yaitu diperolehnya ragam masukan konseptual menegnai NCB Asset Forfeiture berbasis perbandingan hukum guna menjawab metode yang dipandang kontroversial karena menimbulkan beberapa masalah hukum dan etika. Kritik bahwa terdapat potensi pelanggaran hak asasi manusia, keadilan, dan penggunaan wewenang yang berlebihan, memang ditemukan. Namun berdasarkan perbandingan konseptual dari UNCAC, USA, Australia yang dipilih sebagai konsep yang mendasari optimasi NCB Asset Forfeiture sebagai alat untuk mencegah pemilik aset mengalihkan atau menyembunyikan harta hasil korupsi sebelum proses pengadilan selesai, potensial diadopsi di Indonesia. Pada konteks Indonesia, optimasi aspek keperdataan dalam NCB Asset Forfeiture penting untuk memastikan bahwa hak-hak individu dan prinsip-prinsip keadilan tetap dihormati, meskipun proses ini berbeda dari proses pidana yang umumnya memerlukan vonis bersalah. Berdasarkan analisis yang dilakukan dihasilkan beberapa cara agar aspek keperdataan dapat dioptimalkan dalam implementasi NCB Asset Forfeiture, yaitu 1).Pemisahan Beban Pembuktian, 2).Standar pembuktian yang Jelas, 3).Pemenuhan hak untuk mengajukan Pembelaan, 4).Otoritas Pengadilan yang Independen, 5).Transparansi dan Publikasi, 6).Upaya hukum yang korektif.

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF REHABILITATION FOR PERPETRATORS OF SEXUAL VIOLENCE CRIMES Kurniawan, Itok
Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO) Vol. 1 No. 1 (2024): Vol. 1 No. 1 Edisi Januari 2024
Publisher : PT. Jurnal Center Indonesia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62567/micjo.v1i1.52

Responding to the emergency of sexual violence in Indonesia which occurs from year to year, the Government of the Republic of Indonesia in 2022 passed Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. This law complements a series of regulations that already regulate crimes of sexual violence. The specialty of this law is that it provides more comprehensive regulation of sexual violence crimes, which are currently increasingly diverse. One of the interesting things regulated in the law is related to rehabilitation efforts for perpetrators of criminal acts of sexual violence. This article will discuss rehabilitation efforts for perpetrators of sexual violence which aim to recover perpetrators from their deviant acts, namely sexual violence. This research uses normative research methods with a conceptual approach and a statutory approach. The results of this research indicate that providing rehabilitation measures according to the Criminal Code is a type of action that can be imposed simultaneously with criminal sanctions or separately by referring to the judge's considerations. Meanwhile, the provision and mechanism of rehabilitation measures for perpetrators of sexual violence as regulated in Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence still requires further regulations issued by the Ministry of Social Affairs and the Ministry of Health to be implemented optimally

Memungkasi Polemik Aspek Keperdataan dalam Pemberantasan Korupsi (Studi Perbandingan Optimasi NCB Asset Forfeiture) Rustamaji, Muhammad; Santoso, Bambang; Kurniawan, Itok
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2249

Kajian pemberantasan korupsi melalui hukum pidana sudah banyak dilakukan, tetapi uraian tentang peran aspek keperdataan masih menyisakan pertanyaan besar. Pada konteks pemberantasan korupsi, aspek keprdataan berwujud Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture memungkinkan Jaksa Pengacara Negara untuk membekukan, menyita, atau mengambil alih aset yang diduga berasal dari tindakan korupsi tanpa harus menunggu proses hukum pidana selesai dan pemilik aset dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Telaah yang menggunakan jenis penelitian hukum (doktrinal), dengan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum ini memanfaatkan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang dianalisis dengan silogisme deduktif. Penelitian menghasilkan dua temuan penting, yaitu diperolehnya ragam masukan konseptual menegnai NCB Asset Forfeiture berbasis perbandingan hukum guna menjawab metode yang dipandang kontroversial karena menimbulkan beberapa masalah hukum dan etika. Kritik bahwa terdapat potensi pelanggaran hak asasi manusia, keadilan, dan penggunaan wewenang yang berlebihan, memang ditemukan. Namun berdasarkan perbandingan konseptual dari UNCAC, USA, Australia yang dipilih sebagai konsep yang mendasari optimasi NCB Asset Forfeiture sebagai alat untuk mencegah pemilik aset mengalihkan atau menyembunyikan harta hasil korupsi sebelum proses pengadilan selesai, potensial diadopsi di Indonesia. Pada konteks Indonesia, optimasi aspek keperdataan dalam NCB Asset Forfeiture penting untuk memastikan bahwa hak-hak individu dan prinsip-prinsip keadilan tetap dihormati, meskipun proses ini berbeda dari proses pidana yang umumnya memerlukan vonis bersalah. Berdasarkan analisis yang dilakukan dihasilkan beberapa cara agar aspek keperdataan dapat dioptimalkan dalam implementasi NCB Asset Forfeiture, yaitu 1).Pemisahan Beban Pembuktian, 2).Standar pembuktian yang Jelas, 3).Pemenuhan hak untuk mengajukan Pembelaan, 4).Otoritas Pengadilan yang Independen, 5).Transparansi dan Publikasi, 6).Upaya hukum yang korektif.

RESTRUKTURISASI SEMI PUBLIK SEBAGAI PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DAN ASAS KELANGSUNGAN USAHA DI TENGAH KEPAILITAN PERUSAHAAN GO-PUBLIC DI INDONESIA Kurniawan, Itok; Sialagan, Sahat Poltak; Fernandes, Acacio
Wacana Hukum Vol 30 No 2 (2024): Article in Press
Publisher : Faculty of Law, Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/wh.v30i2.11132

Various problems related to the effectiveness and efficiency of legal proceedings are still found in the running of insolvency law in Indonesia, such as peace issues. Whereas peace is the key for companies to keep going, including for companies going public. Therefore, might consider new concepts in the Insolvency Law, such as semi-public restructuring. The purpose of this study is to find out the insolvency and PKPU proceedings and their problems in Indonesia and dissect the concept of semi-public restructuring to be a consideration for future legal development. This research uses a normative juridical approach method which is carried out by collecting data and prioritizing legal research as the source. This research shows that semi-public restructuring presents a more flexible restructuring concept so as to strengthen the extension of the principle of good faith and the principle of business continuity

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search