Muhammad Rustamaji
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo Jalan Ir. Sutami 36A Ken Ɵ ngan Jebres Surakarta

Published : 58 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

SUMBER DAYA LAUT INDONESIA DALAM KANCAH MASYARAKAT EKONOMI ASEAN, ANTARA JEBAKAN REIFIKASI DAN DEEP ECOLOGY Rustamaji, Muhammad; Santoso, Bambang
Jurnal Media Hukum Vol 21, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.v21i1.1164

Abstract

The  sea area of  Indonesia  reached 5.8 million  km2, with  a cluster of more  than 17,500  islands, promising a great  resource  in  facing  the ASEAN  single market. A  coastline  of  81,000  km which  is  actually  the  second longest  in  the world  after  Canada,  potentially,  become  a  storefront  variety  of  national  products which  are marketed around  the world.  But  the  single market  proposed  in  Asean  Economic Community  (AEC),  leaving homework, which  is  not  simple  in  the  ecological  sector.  The purpose  of  this writing  is  actually wanting  to show challenges  that must be faced when AEC creating  a single ASEAN market. Based on  the categorization of  legal  study analysis method,  the method  in use,  including method of dogmatic  research which developed legal  studies  as  a dogmatic  law  (Rechtsdogmatiek).  The  results  showed  that,  consciously or  not,  the Asean single market has brought a new myth called rationality efficiency of the commodity. Horkheimer and Adorno in  their  enlightment  dialectic  explained  that  in  the  field  of  economy,  efficiency  is  the  law  of  the market, substitutes  all  kinds of  feudal  and  religious  restrictions.  Then  rationality  equated with  efficiency. When  this efficiency is applied in the dynamics of the capitalist economy, what happens next is the entire field of human life will  become  a  commodity.  Then  came  the  so-called  reification,  that  is when  everything  becomes  acommodity,  people  no  longer  feel  enjoy  but  only  for  the  sake  of  consumption without  establishing  social relations  in  the  true  sense. At  this  situation,  the  ecological  damage  becomes  inevitable,  even  consideredreasonable  as  a price worth paying.  Law, which  in  essence  is  the  ethical  conversation  humans  to  produce justice,  easily  forgotten  because  of  greed.  In-depth  perspective  on  the  ecological  (deep  ecology), which essentially  is  in  the  interests  of  civilization,  began  excluded. But  all  such  reification  excesses  can  be  avoided when the law still pursued progressively, so the law must arrive at the radicality demolition on law assumptions. The  law  is not only  to  check  the  fairness,  but  it  should produce  justice, even  a new  kind of  justice,  namely justice  for the sake of  future generations  (intergeneration  justice).  It can be concluded  that the ocean  should not only being  taken  for  its wealth  resources  in  the  trap of  reification of  the ASEAN  single market, but also should be maintained,  its preservation  for  the  sake of our next generation  in  regard of  deep ecology.
Legal Protection of Halal Tourism Stakeholders in The Globalization Era Rustamaji, Muhammad; Gunawan, Matthew Marcellinno
PROCEEDING ICTESS (Internasional Conference on Technology, Education and Social Sciences) Vol 5 No 1 (2023): PROCEEDINGS ICTESS: "Human Security in Multidisciplinary Perspective” (Mainstream
Publisher : Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal protection is the most important thing in the business world on globalisation era, including in the tourismsector. It is even very urgent if the business field is something that is considered less in accordance with the religiousprovisions adopted by the surrounding community, in this case the Madurese community. An island that has manynatural resources to be used as a tourist attraction. The purpose of this study was to determine the concept or modelof legal protection for tourism stakeholders in Madura. This research is a field research with a descriptive-qualitativeapproach located on the island of Madura which consists of 4 districts, Bangkalan, Sampang, Pamekasan andSumenep. Data collection was done by means of snowball sampling. After the data is collected then it is processedand analyzed by qualitative analysis with inductive logic. The results of this study indicate that the legal protectionof stakeholders in Madura refers to village regulations and cooperation agreements between parties in the tourismbusiness, for example between village-owned enterprises and tourism awareness groups (pokdarwis) as tourism objectmanagers, and between tourism object managers and third party.Keywords: Legal protection; halal tourism; globalisation
Memungkasi Polemik Aspek Keperdataan dalam Pemberantasan Korupsi (Studi Perbandingan Optimasi NCB Asset Forfeiture) Rustamaji, Muhammad; Santoso, Bambang; Kurniawan, Itok
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2249

Abstract

Kajian pemberantasan korupsi melalui hukum pidana sudah banyak dilakukan, tetapi uraian tentang peran aspek keperdataan masih menyisakan pertanyaan besar. Pada konteks pemberantasan korupsi, aspek keprdataan berwujud Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture memungkinkan Jaksa Pengacara Negara untuk membekukan, menyita, atau mengambil alih aset yang diduga berasal dari tindakan korupsi tanpa harus menunggu proses hukum pidana selesai dan pemilik aset dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Telaah yang menggunakan jenis penelitian hukum (doktrinal), dengan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum ini memanfaatkan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang dianalisis dengan silogisme deduktif. Penelitian menghasilkan dua temuan penting, yaitu diperolehnya ragam masukan konseptual menegnai NCB Asset Forfeiture berbasis perbandingan hukum guna menjawab metode yang dipandang kontroversial karena menimbulkan beberapa masalah hukum dan etika. Kritik bahwa terdapat potensi pelanggaran hak asasi manusia, keadilan, dan penggunaan wewenang yang berlebihan, memang ditemukan. Namun berdasarkan perbandingan konseptual dari UNCAC, USA, Australia yang dipilih sebagai konsep yang mendasari optimasi NCB Asset Forfeiture sebagai alat untuk mencegah pemilik aset mengalihkan atau menyembunyikan harta hasil korupsi sebelum proses pengadilan selesai, potensial diadopsi di Indonesia. Pada konteks Indonesia, optimasi aspek keperdataan dalam NCB Asset Forfeiture penting untuk memastikan bahwa hak-hak individu dan prinsip-prinsip keadilan tetap dihormati, meskipun proses ini berbeda dari proses pidana yang umumnya memerlukan vonis bersalah. Berdasarkan analisis yang dilakukan dihasilkan beberapa cara agar aspek keperdataan dapat dioptimalkan dalam implementasi NCB Asset Forfeiture, yaitu 1).Pemisahan Beban Pembuktian, 2).Standar pembuktian yang Jelas, 3).Pemenuhan hak untuk mengajukan Pembelaan, 4).Otoritas Pengadilan yang Independen, 5).Transparansi dan Publikasi, 6).Upaya hukum yang korektif.
PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA KDRT (STUDI PUTUSAN NOMOR 420/PID.SUS/2023/PN JKT.BRT) Firnanda, Tesalonika; Rustamaji, Muhammad
Verstek Vol 12, No 3 (2024): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i3.84467

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt sudah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memiliki sifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan untuk penulisan hukum ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dengan cara mengolah bahan hukum menggunakan metode deduksi silogisme. Hasil Penelitian dan Pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 183 KUHAP.Kata Kunci: KDRT; Asas Unus Testis Nullus Testis; Pertimbangan Hakim
TELAAH RATIO DECIDENDI JUDEX FACTI DALAM MEMUTUS PERKARA PENYEBARAN BERITA PALSU IJAZAH JOKOWI Kasetyaning Putri, Adeline Dyah; Rustamaji, Muhammad
Verstek Vol 12, No 3 (2024): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i3.83959

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan mengenai bagaimana  pertimbangan hakim dan pembuktian pada kasus penyebaran berita palsu ijazah Jokowi studi putusan perkara Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN.Skt apakah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal  184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu Hakim telah memutuskan putusan yaitu pidana penjara selama 8 tahun terhadap pelaku, pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 Jo Pasal 55 Ayat (1) tentang Menyiarkan Berita atau Pemberitahuan Bohong. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan cara studi pustaka, teknik analisis bahan hukum yang berpangkal pada premis mayor dan premis minor. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan Penulis, Penulis menemukan bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa telah sesuai dengan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 Jo Pasal 55 Ayat (1) dengan memperhatikan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana dan pertimbangan Hakim sudah berkesusaian dengan sistem pembuktian di Indonesia telah mengajukan alat-alat bukti sah, yaitu keterangan saksi, surat, dan petunjuk, sehingga kesesuaiannya dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah sesuai.
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN Rahmawati, Anisa; Rustamaji, Muhammad
Verstek Vol 12, No 4 (2024): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i4.85351

Abstract

Artikel ini mengkaji mengenai kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana perusakan hutan pada Putusan Nomor: 98/Pid.B/LH/2023/ PN. Kln dengan Pasal 183 KUHAP. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian normatif atau doktrinal dengan sifat penelitian perskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus dengan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan serta teknis analisis secara silogisme deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana perusakan hutan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP karena telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, serta memberikan keyakinan pada hakim bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dakwaan penuntut umum. Selain itu, hakim dalam menjatuhkan putuan telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.Artikel ini mengkaji mengenai kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana perusakan hutan pada Putusan Nomor: 98/Pid.B/LH/2023/ PN. Kln dengan Pasal 183 KUHAP. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian normatif atau doktrinal dengan sifat penelitian perskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus dengan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan serta teknis analisis secara silogisme deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana perusakan hutan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP karena telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, serta memberikan keyakinan pada hakim bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dakwaan penuntut umum. Selain itu, hakim dalam menjatuhkan putuan telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.
ANOTASI KESESUAIAN TUJUAN PEMIDANAAN DALAM PERKARA PEMALSUAN TANDA TANGAN YANG DIJATUHI PUTUSAN PIDANA BERSYARAT Permana, Mohammad Raif; Rustamaji, Muhammad
Verstek Vol 12, No 3 (2024): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i3.84385

Abstract

Teori tujuan pemidanaan berkembang secara terus-menerus. Teori tujuan pemidanaan yang umum diketahui hanya teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Akan tetapi, sebenarnya teori tersebut dapat dikatakan sebagai teori kuno yang meskipun sampai saat ini masih eksis dan tetap digunakan dalam penerapan dan pelaksanaan hukuman pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian tujuan pemidanaan dalam perkara pemalsuan tanda tangan yang dijatuhi putusan pidana bersyarat yang tertuang dalam putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Skt dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah penggunaan teori relatif oleh Hakim sebagai tujuan pemidanaan.
PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA (KROONGETUIGE) DALAM PEMBUKTIAN KASUS KEKERASAN DENGAN PELAKU ANAK Sarasvati, Nadhia Ayu; Rustamaji, Muhammad
Verstek Vol 12, No 4 (2024): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i4.85637

Abstract

Penelitian ini mengkaji dan mempreskripsikan permasalahan mengenai penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian perkara dengan Nomor Putusan 5/Pid.sus-Anak/2023/PN Tjb, Apakah isu hukum mengenai saksi mahkota telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara studi pustaka, teknik analisis bahan hukum yang berpangkal pada premis mayor dan premis minor. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan Penulis, Penulis menemukan bahwa ketentuan mengenai saksi mahkota tidak disebutkan dalam KUHAP, namun dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986/K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, Mahkamah Agung tidak melarang apabila Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota di persidangan dengan syarat pemisahan berkas perkara (splitsing) sehingga apabila ditinjau dari Pasal 142 KUHAP penuntut umum diberikan kesempatan untuk melakukan pemisahan berkas perkara (splitsing) dan dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Selain itu, apabila ditinjau dari kekuatan pembuktian keterangan saksi, penggunaan saksi mahkota dalam kasus ini sudah memenuhi syarat, diantaranya kesesuaian dengan Pasal 1 angka 27 KUHAP dan Pasal 160 ayat (3) KUHAP sehingga keterangan saksi mahkota tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan keterangan yang saksi biasa berikan sehingga penggunaan saksi mahkota telah sesuai dengan ketentuan KUHAP.
KAJIAN PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DALAM PERKARA PENGANIAYAAN ATAS DASAR ADANYA PEMBELAAN TERPAKSA Herin Saputri, Fani Fadila; Rustamaji, Muhammad
Verstek Vol 12, No 4 (2024): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i4.85155

Abstract

Artikel ini menganalisis hukum acara pidana terkait dengan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan lepas dalam tindak pidana penganiayaan atas dasar pembelaan terpaksa dalam ketentuan KUHAP. Majelis Hakim menetapkan putusan lepas dalam perkara ini karena Majelis Hakim yakin akan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang bertalian dengan adanya unsur pembelaan terpaksa. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas pada putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 32/Pid.B/2021/Pn Dgl telah sesuai dengan KUHAP.  Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian ini bersifat perskriptif dan terapan. Cara pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan putusan lepas perkara tindak pidana penganiayaan dalam putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 32/Pid.B/2021/Pn Dgl telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP dimana di dalamnya juga terdapat unsur pembelaan terpaksa, sehingga terdakwa tidak dapat dipidana dan wajib dilepaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana ketentuan pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP.
ANALISIS DAKWAAN ALTERNATIF SUBSIDAIR DALAM PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 349/PID.B/2023/PN SMN) Hapsari, Duwi; Rustamaji, Muhammad
Verstek Vol 12, No 4 (2024): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i4.85471

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penggunaan bentuk dakwaan alternatif subsidair dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Nomor 349/PID.B/2023/PN SMN dengan Pasal 143 KUHAP. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan menggunakan studi kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif silogisme. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh bahwa penggunaan bentuk dakwaan alternatif subsidair oleh penuntut umum dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Smn) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 KUHAP.
Co-Authors ., Soehartono Adistyputri, Meirizka Orchidiva Adkia, Tauba Zaka Agape, Jelita Kristi Al Islami, Silvia Meilani Aldyan, Arsyad Anggara, Naufal Zharif Anisa Rahmawati Annisa , Intan Baretta Nur Ardelia, Ivana Gisela Assidiqi, Rafli Ayu Ramadhany, Panca Rizky Bahapasca, Danam Isyafara Bambang Santoso Christya, Giovanny Andreana Darwis, Gusti Putu Astasidi Ahmad Dewi Gunawati El Asith, Hilma Syita Fahmi, Muhammad Nur Faisal Faisal Farhan, Mochamad Fathurrahman, Muhammad Aldi Fawwaz, Prabu Lingga Wijaya Firnanda, Tesalonika Gunawan, Matthew Marcellinno Gusti, Kinanthi Ing Hafiya, Aqila Hapsari, Annisa Nur Hapsari, Duwi Hartiwiningsih Hartiwiningsih Haryanto, Rinjani Avivah Ayusiwi Herin Saputri, Fani Fadila Hertanto, Iwan Heryadi, Seno Satrio Hidayat, Adimas Wisnu Husodo, Jadmiko Anom ITOK DWI KURNIAWAN Jingga, Lintang Antarikza Kasetyaning Putri, Adeline Dyah Kedaton, ⁠Prameswari Bunga Khoiruddin, Aldi Rizki Kovalaski, Katherine Kuncoroyakti, Damar Aji Kurniawan, Itok Maghfiroh, Lailil Maharani, Mutiara Marheni, Bela Maskyur Alkhuseri, Muchamad Maulana, Rafif Nabil Muhammad Abdillah Mulyani, Dita Nuriana, Adhinda Ratih Paramadaru, Rakyan Abhirama Permadi, Muhammad Wildan Dimas Permana, Mohammad Raif Prasetiya, Rio Dwi Putri, Dhestiani Amara Rachmayanti, Maya Arum Rahmawati, Rahmawati Ramadhan, Della Amanda Ramadhani, Safitri Rysca Indreswari Saefudin, Yusuf Safitri, Diana Lutfia Nur Sagala, Dave Abiel Salsabila, Kharisma Salsabila, Putri Balqis Santos, Jose Gama Sarasvati, Nadhia Ayu Sawitri, Ika Septiansyah, Dwi Wahyu Septiningsih, Ismawati Setiawan, Frendi Sitompul, Shalih Mangara Sulistiyanta, Sulistiyanta Suparto, Supanto Sylviadianti, Alvina Tambun, Joel Christofel Hinsa Tarigan, Daniel Milano Tarigan, Fransisco Trengginas, Surya Wardani, Ersya Ananda Kusuma Wibawa, Aurelia Neyshanda Dascha Wijaya, Hizkia Andhitya Yudho Taruno Muryanto Zakki Adhliyati, Zakki