Muhammad Rustamaji
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo Jalan Ir. Sutami 36A Ken Ɵ ngan Jebres Surakarta

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

SUMBER DAYA LAUT INDONESIA DALAM KANCAH MASYARAKAT EKONOMI ASEAN, ANTARA JEBAKAN REIFIKASI DAN DEEP ECOLOGY Rustamaji, Muhammad; Santoso, Bambang
Jurnal Media Hukum Vol 21, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.v21i1.1164

Abstract

The  sea area of  Indonesia  reached 5.8 million  km2, with  a cluster of more  than 17,500  islands, promising a great  resource  in  facing  the ASEAN  single market. A  coastline  of  81,000  km which  is  actually  the  second longest  in  the world  after  Canada,  potentially,  become  a  storefront  variety  of  national  products which  are marketed around  the world.  But  the  single market  proposed  in  Asean  Economic Community  (AEC),  leaving homework, which  is  not  simple  in  the  ecological  sector.  The purpose  of  this writing  is  actually wanting  to show challenges  that must be faced when AEC creating  a single ASEAN market. Based on  the categorization of  legal  study analysis method,  the method  in use,  including method of dogmatic  research which developed legal  studies  as  a dogmatic  law  (Rechtsdogmatiek).  The  results  showed  that,  consciously or  not,  the Asean single market has brought a new myth called rationality efficiency of the commodity. Horkheimer and Adorno in  their  enlightment  dialectic  explained  that  in  the  field  of  economy,  efficiency  is  the  law  of  the market, substitutes  all  kinds of  feudal  and  religious  restrictions.  Then  rationality  equated with  efficiency. When  this efficiency is applied in the dynamics of the capitalist economy, what happens next is the entire field of human life will  become  a  commodity.  Then  came  the  so-called  reification,  that  is when  everything  becomes  acommodity,  people  no  longer  feel  enjoy  but  only  for  the  sake  of  consumption without  establishing  social relations  in  the  true  sense. At  this  situation,  the  ecological  damage  becomes  inevitable,  even  consideredreasonable  as  a price worth paying.  Law, which  in  essence  is  the  ethical  conversation  humans  to  produce justice,  easily  forgotten  because  of  greed.  In-depth  perspective  on  the  ecological  (deep  ecology), which essentially  is  in  the  interests  of  civilization,  began  excluded. But  all  such  reification  excesses  can  be  avoided when the law still pursued progressively, so the law must arrive at the radicality demolition on law assumptions. The  law  is not only  to  check  the  fairness,  but  it  should produce  justice, even  a new  kind of  justice,  namely justice  for the sake of  future generations  (intergeneration  justice).  It can be concluded  that the ocean  should not only being  taken  for  its wealth  resources  in  the  trap of  reification of  the ASEAN  single market, but also should be maintained,  its preservation  for  the  sake of our next generation  in  regard of  deep ecology.
Legal Protection of Halal Tourism Stakeholders in The Globalization Era Rustamaji, Muhammad; Gunawan, Matthew Marcellinno
PROCEEDING ICTESS (Internasional Conference on Technology, Education and Social Sciences) Vol 5 No 1 (2023): PROCEEDINGS ICTESS: "Human Security in Multidisciplinary Perspective” (Mainstream
Publisher : Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal protection is the most important thing in the business world on globalisation era, including in the tourismsector. It is even very urgent if the business field is something that is considered less in accordance with the religiousprovisions adopted by the surrounding community, in this case the Madurese community. An island that has manynatural resources to be used as a tourist attraction. The purpose of this study was to determine the concept or modelof legal protection for tourism stakeholders in Madura. This research is a field research with a descriptive-qualitativeapproach located on the island of Madura which consists of 4 districts, Bangkalan, Sampang, Pamekasan andSumenep. Data collection was done by means of snowball sampling. After the data is collected then it is processedand analyzed by qualitative analysis with inductive logic. The results of this study indicate that the legal protectionof stakeholders in Madura refers to village regulations and cooperation agreements between parties in the tourismbusiness, for example between village-owned enterprises and tourism awareness groups (pokdarwis) as tourism objectmanagers, and between tourism object managers and third party.Keywords: Legal protection; halal tourism; globalisation
Memungkasi Polemik Aspek Keperdataan dalam Pemberantasan Korupsi (Studi Perbandingan Optimasi NCB Asset Forfeiture) Rustamaji, Muhammad; Santoso, Bambang; Kurniawan, Itok
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2249

Abstract

Kajian pemberantasan korupsi melalui hukum pidana sudah banyak dilakukan, tetapi uraian tentang peran aspek keperdataan masih menyisakan pertanyaan besar. Pada konteks pemberantasan korupsi, aspek keprdataan berwujud Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture memungkinkan Jaksa Pengacara Negara untuk membekukan, menyita, atau mengambil alih aset yang diduga berasal dari tindakan korupsi tanpa harus menunggu proses hukum pidana selesai dan pemilik aset dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Telaah yang menggunakan jenis penelitian hukum (doktrinal), dengan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum ini memanfaatkan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang dianalisis dengan silogisme deduktif. Penelitian menghasilkan dua temuan penting, yaitu diperolehnya ragam masukan konseptual menegnai NCB Asset Forfeiture berbasis perbandingan hukum guna menjawab metode yang dipandang kontroversial karena menimbulkan beberapa masalah hukum dan etika. Kritik bahwa terdapat potensi pelanggaran hak asasi manusia, keadilan, dan penggunaan wewenang yang berlebihan, memang ditemukan. Namun berdasarkan perbandingan konseptual dari UNCAC, USA, Australia yang dipilih sebagai konsep yang mendasari optimasi NCB Asset Forfeiture sebagai alat untuk mencegah pemilik aset mengalihkan atau menyembunyikan harta hasil korupsi sebelum proses pengadilan selesai, potensial diadopsi di Indonesia. Pada konteks Indonesia, optimasi aspek keperdataan dalam NCB Asset Forfeiture penting untuk memastikan bahwa hak-hak individu dan prinsip-prinsip keadilan tetap dihormati, meskipun proses ini berbeda dari proses pidana yang umumnya memerlukan vonis bersalah. Berdasarkan analisis yang dilakukan dihasilkan beberapa cara agar aspek keperdataan dapat dioptimalkan dalam implementasi NCB Asset Forfeiture, yaitu 1).Pemisahan Beban Pembuktian, 2).Standar pembuktian yang Jelas, 3).Pemenuhan hak untuk mengajukan Pembelaan, 4).Otoritas Pengadilan yang Independen, 5).Transparansi dan Publikasi, 6).Upaya hukum yang korektif.
PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA KDRT (STUDI PUTUSAN NOMOR 420/PID.SUS/2023/PN JKT.BRT) Firnanda, Tesalonika; Rustamaji, Muhammad
Verstek Vol 12, No 3 (2024): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i3.84467

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt sudah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memiliki sifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan untuk penulisan hukum ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dengan cara mengolah bahan hukum menggunakan metode deduksi silogisme. Hasil Penelitian dan Pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 183 KUHAP.Kata Kunci: KDRT; Asas Unus Testis Nullus Testis; Pertimbangan Hakim
TELAAH RATIO DECIDENDI JUDEX FACTI DALAM MEMUTUS PERKARA PENYEBARAN BERITA PALSU IJAZAH JOKOWI Kasetyaning Putri, Adeline Dyah; Rustamaji, Muhammad
Verstek Vol 12, No 3 (2024): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i3.83959

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan mengenai bagaimana  pertimbangan hakim dan pembuktian pada kasus penyebaran berita palsu ijazah Jokowi studi putusan perkara Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN.Skt apakah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal  184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu Hakim telah memutuskan putusan yaitu pidana penjara selama 8 tahun terhadap pelaku, pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 Jo Pasal 55 Ayat (1) tentang Menyiarkan Berita atau Pemberitahuan Bohong. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan cara studi pustaka, teknik analisis bahan hukum yang berpangkal pada premis mayor dan premis minor. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan Penulis, Penulis menemukan bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa telah sesuai dengan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 Jo Pasal 55 Ayat (1) dengan memperhatikan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana dan pertimbangan Hakim sudah berkesusaian dengan sistem pembuktian di Indonesia telah mengajukan alat-alat bukti sah, yaitu keterangan saksi, surat, dan petunjuk, sehingga kesesuaiannya dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah sesuai.
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN Rahmawati, Anisa; Rustamaji, Muhammad
Verstek Vol 12, No 4 (2024): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i4.85351

Abstract

Artikel ini mengkaji mengenai kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana perusakan hutan pada Putusan Nomor: 98/Pid.B/LH/2023/ PN. Kln dengan Pasal 183 KUHAP. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian normatif atau doktrinal dengan sifat penelitian perskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus dengan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan serta teknis analisis secara silogisme deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana perusakan hutan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP karena telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, serta memberikan keyakinan pada hakim bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dakwaan penuntut umum. Selain itu, hakim dalam menjatuhkan putuan telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.Artikel ini mengkaji mengenai kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana perusakan hutan pada Putusan Nomor: 98/Pid.B/LH/2023/ PN. Kln dengan Pasal 183 KUHAP. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian normatif atau doktrinal dengan sifat penelitian perskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus dengan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan serta teknis analisis secara silogisme deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana perusakan hutan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP karena telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, serta memberikan keyakinan pada hakim bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dakwaan penuntut umum. Selain itu, hakim dalam menjatuhkan putuan telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.
SOCIO-LEGAL CHALLENGES OF INDIGENOUS LAND IN WEST KALIMANTAN: CUSTOMARY PRACTICES AND NATIONAL LAW Kurniawan, Itok Dwi; Aldyan, Arsyad; Septiningsih, Ismawati; Rustamaji, Muhammad; Santoso, Bambang; Santos, Jose Gama
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 11, No 3 (2024): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v11i3.33860

Abstract

Customary law in the national legal system is undoubtedly fundamental to maintaining existence because customary law can also be applied to resolve conflicts in society. This research uses socio-legal methods, and the data obtained is based on data in the field through an interview process with several related parties. In contrast, for legal problems in this society, only some things can be resolved through a customary law approach. For example, in the Dayak indigenous community, several legal problems cannot be resolved according to custom, especially regarding unregistered land rights. These problems certainly cannot be solely resolved using a customary law approach. This certainly shows that customary law cannot necessarily accommodate the interests of Indigenous peoples because this is also closely related to legal certainty. Because they relate to legal certainty, they must be resolved through a positive legal approach, such as submitting a request to the court or an application to the relevant agency. This certainly happens because the legal awareness of regional communities in Indonesia is currently not very good; this leads to legal issues within indigenous communities that cannot be resolved through customary law.
Omah Rojolele: Pelestarian Budaya Agraris dan Pemberdayaan Integratif Interkonektif Desa Delanggu Klaten Gusti, Kinanthi Ing; Jingga, Lintang Antarikza; Prasetiya, Rio Dwi; Hapsari, Annisa Nur; Hafiya, Aqila; Safitri, Diana Lutfia Nur; Darwis, Gusti Putu Astasidi Ahmad; Maghfiroh, Lailil; Permadi, Muhammad Wildan Dimas; Fawwaz, Prabu Lingga Wijaya; Kedaton, ⁠Prameswari Bunga; Ramadhani, Safitri; Adkia, Tauba Zaka; Ramadhan, Della Amanda; Trengginas, Surya; Rustamaji, Muhammad; Indreswari, Rysca
Unri Conference Series: Community Engagement Vol 6 (2024): Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/unricsce.6.520-528

Abstract

Delanggu Village is well-known for its agricultural success, particularly as a producer of the Rojolele rice variety. Delanggu Village, which preserves historical values in the agricultural sector, has the potential for cultural preservation through various artistic events in the form of a farming cultural celebration called the Mbok Sri Festival. However, the preservation and strengthening of agricultural culture has only been limited to the Mbok Sri Festival, which is held once a year. As a result, the establishment and reinforcement of agrarian culture in Delanggu Village is not ideal. As a result, new value developments are required to maximize the preservation of agrarian culture and time-limited tourist trips to Delanggu Village. Based on these issues, the PPK Ormawa KSP "Principium" Team, as a service team, collaborated with Delanggu Village to develop a solution idea in the form of community service and empowerment through the implementation of Omah Rojolele as an integrated means of agricultural history to increase the community's attractiveness. The service and empowerment method used is Participatory Rural Appraisal (PRA), which emphasizes active community engagement in the establishment of agricultural cultural villages. This dedication and empowerment has resulted in the strengthening of Delanggu Village's cultural management institutions, the establishment of Omah Rojolele and the Omah Rojolele Website, the development of village connections through cultural tourism packages, and an increase in village income generation.
Pendampingan Hukum Investasi Ilegal Di Desa Cangkring Kabupaten Wonogiri Kurniawan, Itok Dwi; Rustamaji, Muhammad; Septiningsih, Ismawati; Santoso, Bambang; Aldyan, Arsyad; Adhliyati, Zakki
Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 9 No 1 (2025): Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/awpm.v9i1.12011

Abstract

Technological advancements have driven the growth of the financial industry in Indonesia. A more complex financial system provides benefits but also raises issues, such as the rise of illegal investments by business entities without official authorization. Investment involves allocating capital with the expectation of future profits. The growing middle class and economic development in Cangkring Village have increased public interest in investing. Unfortunately, many are tempted by high returns with minimal capital without considering legality. This community service program, as part of the Tri Dharma of Higher Education, aims to educate the public about legally compliant investments. The activities were conducted through lectures and participatory methods. The results indicate that public awareness of investment remains low due to limited financial literacy. Further education is needed to help people distinguish between legal and illegal investments, ensuring they invest safely and in accordance with applicable laws.
The Sustainable Peace Towards Legal Deradicalization Reform Maskyur Alkhuseri, Muchamad; Hartiwiningsih, Hartiwiningsih; Rustamaji, Muhammad
Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI) Vol. 3 No. 2 (2025): Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues
Publisher : Lembaga Contrarius Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53955/jsderi.v3i2.115

Abstract

Indonesia’s national stability and long-term development face serious threats from terrorism and radicalism. Despite introducing anti-terrorism laws and deradicalization programs, efforts mostly rely on repressive strategies. They often fail to address the ideological roots of the problem. This research aims to assess the need for reforming deradicalization policies within a framework of sustainable peace. Such a framework emphasizes the balance between security, social justice, and human rights. Using a juridical-normative and comparative policy approach, the research looks at Indonesia and Malaysia. The findings indicate that Indonesia’s deradicalization efforts are fragmented, lack inter-agency coordination, and lack a comprehensive, multidimensional foundation. In contrast, Malaysia offers a more cohesive model, characterized by institutional synergy and moderate religious education, achieved through partnerships with Islamic authorities. These findings underscore Indonesia’s need for reforms in deradicalization. Such reforms should integrate structural and psychological interventions, enhance institutional accountability, promote cross-sector collaboration, and encourage public engagement. Achieving sustainable peace against evolving radical threats requires human-centered, law-based approaches to promote long-term resilience and inclusivity.