Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Recht Studiosum Law Review
Harefa, Farid Arby
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Analisis Hukum Praktik Human Trafficking Dengan Modus Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan : (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 398/Pid.Sus/2017/PN.Sim) Harefa, Farid Arby; Kalo, Syafruddin; Marlina; Bariah, Chairul
Recht Studiosum Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Volume 2 Nomor 1 (Mei-2023)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v2i1.11730

Abstract

Secara prosedural hukum yang berlaku, pengangkatan anak perlu melalui prosedur permohonan penetapan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri setempat. Apabila, penetapan pengadilan belum didapatkan, ternyata dapat dilaporkan kepada Kepolisian setempat. Anak yang diperjualbelikan orang tua kandungnya kepada orang lain, tentunya melibatkan berbagai pihak. Untuk itu, perlu mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku tersebut, dan apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim menjatuhkan pemidanaan terhadap terdakwa dalam perkara pengangkatan anak yang mengakibatkan child trafficking sebagaimana dimaksud Putusan P.N.Sim. No. 398/Pid.Sus/2017 An. Terdakwa “G.M”. Permasalahan yang diangkat, yaitu: Pertama, pengaturan tindak pidana human trafficking di Indonesia; dan kedua, analisis hukum praktik tindak pidana human trafficking dengan modus pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan studi kasus Putusan P.N.Simalungun No. 398/Pid.Sus/2017. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif bersifat deskriptif-analisis. Hasil analisis tersebut, menunjukkan bahwa: Pertama, Ketentuan sanksi pidana dalam UU PTPPO tidak dapat digunakan untuk mendakwa pelaku pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan; Kedua, Berdasarkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa “GM”, mampu bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukannya. Direkomendasikan kepada Pemerintah RI agar membuat kebijakan dengan meringkas prosedur pengangkatan anak melalui pengadilan.
Co-Authors Chairul Bariah Marlina Syafruddin Kalo