Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENGATURAN TERHADAP PEMANFAATAN JASA NELAYAN TRADISIONAL DALAM MENCIPTAKAN SISTEM PELESTARIAN EKOSISTEM TEPI LAUT Rahmadani, Putri; Alfarid, Adam; Yorianda, Ridho Septa
Recht Studiosum Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Volume 2 Nomor 1 (Mei-2023)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v2i1.11899

Abstract

Tujuan pembangunan berkelanjutan memuat tentang menjaga ekosistem laut sebagai kewajiban manusia terhadap laut. Namun penerapan kewajiban manusia terhadap laut tersebut belum memiliki instrumen yang menyeluruh, sehingga dikhawatirkan membuat pengaturan tentang menjaga ekosistem laut terkesan belum memihak nelayan tradisional. Kewajiban menjaga ekosistem laut tidak dapat dilepaskan dari menjaga praktik penangkapan ikan berkelanjutan. Selain itu, kewajiban tersebut menjurus kepada jangkauan ekosistem laut yang luas sehingga mempertanyakan bagaimana pengaturan pemanfaatan jasa nelayan tradisional di tepi laut yang memiliki jarak tertentu.
Implikasi Penetapan Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatra Barat Terhadap Politik Hukum Pemerintah Daerah Sumatra Barat Alfarid, Adam; Junior, Chindy Trivendi; Ramadani, Putri
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 3 No 10 (2022): Tema Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Etika Profesi Hukum
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v3i10.325

Abstract

The provisions of Article 5C of Law No. 17 of 2022 concerning West Sumatra Province contain the Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) which is a Minangkabau traditional philosophy. However, the determination of the Minangkabau traditional philosophy does not yet have a clear benchmark, thus making the legal politics of the West Sumatra local government seem to favor one particular group. It is feared that the philosophy based on syarak will form a sharia-based regional regulation. In addition, the traditional philosophy leads to a custom, namely Minangkabau, which raises questions about the position of the Mentawai in West Sumatra who are not Minangkabau indigenous peoples.