Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UNTUK KESADARAN LEGALITAS USAHA BAGI UMKM KELURAHAN DUKUH SUTOREJO Diana, Laksmi; Akbhari, Izzatira; Fadhilah, Ariqotul; Hidayaturracman, Hammada
Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (282.405 KB) | DOI: 10.59066/jppm.v1i2.72

Abstract

At this time, Dukuh Sutorejo Village experienced an increase in the number of UMKM. In 2021 the number of UMKM was recorded to reach 1,070 UMKM, this is due to the increasing number of people who want to open their own businesses due to the Covid-19 pandemic where many employees have been laid off by the company, it is difficult to find new jobs, and other problems. However, there are still many UMKM actors in the Dukuh Sutorejo Village area who do not know and understand the importance of business legality in this case the creation of a Business Identification Number (NIB), because some people have an understanding that managing business permits and legality is a complicated matter and takes a long time. Meanwhile, the Business Identification Number (NIB) itself plays an important role in the efforts of business actors. There are many advantages to having a Business Identification Number (NIB), one of which is the legality of the business. Issuance of Business Identification Number (NIB) can be done through OSS (Online Single Submission). The purpose of this Community Service activity is so that UMKM actors in Dukuh Sutorejo Village, Surabaya can understand and know how to make business licenses through OSS and have business legality, in this case in the form of a Business Identification Number (NIB). The method used in this community service activity is to educate about the procedures for making Business Identification Number (NIB) and it is carried out using the door to door method where this activity is carried out by visiting the residence of each UMKM in the Sutorejo Hamlet area. The result of this community service activity is the issuance of a Business Identification Number (NIB) for UMKM actors in Dukuh Sutorejo Village.
Pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Melalui Program Rumah Padat Karya Dukuh Sutorejo Fadhilah, Ariqotul; Edo Wahyudi , Kalvin
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 1 (2023): Edisi Desember
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v5i1.112

Abstract

Program Rumah Padat Karya dibuat oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan tujuan akhir untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Surabaya. Rumah Padat karya Dukuh Sutorejo bertempat di Kelurahan Dukuh Sutorejo. Rumah Padat Karya Dukuh Sutorejo memiliki 2 kelompok usaha yaitu rumah batik, dan budidaya ikan lele. Rumah Padat Karya Dukuh Sutorejo merupakan Kelurahan yang memiliki warga MBR terbanyak di Kecamatan Mulyorejo serta satu-satunya Rumah Padat Karya di Kecamatan Mulyorejo yang memiliki potensi batik lokal dengan corak khas yang unik. Penelitian ini bertujuan guna mendeskripsikan tahapan pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program Rumah Padat Karya Dukuh Sutorejo. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitiatif dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program Rumah Padat Karya Dukuh Sutorejo telah dilakukan dengan hasil yang baik dan sesuai dengan teori yang ada. Akan tetapi, masih perlu adanya peningkatan program pembinaan dan pelatihan yang menyeluruh bagi tenaga kerja MBR. Selain itu, diperlukan upaya perlindungan lebih dalam untuk mempermudah tenaga kerja MBR memperoleh pemberdayaan dan perlindungan dari pemerintah.