<![CDATA[Singapura telah menguasai pelayanan ruang udara (FIR) di atas wilayah Kepulauan Riau dan Natuna sejak tahun 1946, dimana wilayah tersebut merupakan wilayah teritorial Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia mulai untuk menata kembali FIR Singapura di kawasan Kepulauan Riau hingga Natuna. Berbagai upaya diplomasi yang dijalankan oleh Indonesia melalui forum Regional Aviation Navigation (RAN). Diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia pada saat itu belum berhasil, sehingga dewan pemimpin sidang yang pada saat itu ICAO menyarankan melalui penyelesaian bilateral. Namun, penyelesaian secara bilateral masih belum membuahkan hasil bagi Indonesia, pada tahun 1996 Indonesia justru mendelegasikan pelayanan navigasi udaranya kepada Singapura. Tidak berhenti begitu saja, upaya Indonesia untuk pengambilalihan FIR Singapura dengan membentuk Undang Undang No.1 Tahun 2009 sebagai landasan hukum penerbangan Indonesia. Pada tahun 2022 lalu, status quo kepemilikan FIR Singapura di atas wilayah udara Kepulauan Riau menjadi FIR Jakarta. Keberhasilan ini merupakan upaya diplomasi yang dilakukan Presiden Jokowi selama masa pemerintahannya. Diplomasi yang dimulai dari tahun 2015 hingga tercapainya perjanjian kesepakatan FIR pada tahun 2022 telah berhasil dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi. Dalam penelitian ini bermaksud untuk menjawab langkah-langkah diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia 2015-2022, berdasarkan pada tiga tahap diplomasi menurut teori dari G.R. Berridge.]]>
