Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vestyo Gelcheri Amalo
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL : TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL DAN DAMPAK EKONOMI DI INDONESIA Vestyo Gelcheri Amalo; Hizkia Hardi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i3.1883

Abstract

Penelitian ini menganalisis kebijakan larangan ekspor biji nikel Indonesia sejak 1 Januari 2020, dengan fokus pada kepatuhan hukum internasional dan dampak ekonomi. Dalam menguji kepatuhan hukum internasional, penelitian mengeksplorasi kesesuaian kebijakan dengan prinsip perdagangan internasional. Analisis dampak ekonomi mencakup konsekuensi terhadap industri nikel, pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, termasuk kuesioner dan analisis data induktif, penelitian mengidentifikasi alasan di balik larangan ekspor, seperti dorongan hilirisasi industri dan pengembangan kendaraan listrik. Reaksi negatif dari Uni Eropa dan Amerika Serikat berpotensi menimbulkan sengketa perdagangan internasional, di mana WTO memiliki peran kunci. Dampak ekonomi termasuk peningkatan nilai ekspor nikel setelah hilirisasi, tetapi juga tantangan seperti penurunan penerimaan ekspor dan ketidakpastian investasi asing. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang kontroversi kebijakan larangan ekspor biji nikel di Indonesia, dengan harapan mendukung perancangan kebijakan masa depan yang berkelanjutan untuk perkembangan ekonomi nasional.
Kontroversi Mahkamah Konstitusi Sebagai Penguji Materiil Pada Putusan No 90/PUU–XXI/2023, Tentang Syarat Usia Untuk Mencalonkan Presiden Dan Wakil Presiden Moh. Fauzan Mustofa; Hizkia Hardi; Vestyo Gelcheri Amalo; Kezia Patricia Wahyudi; Lytasha Dewanti Putri; Clara Sophia Naomi
VSJ | Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2024): Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/vsj.v5i2.133

Abstract

Abstrak Salah satu Otoritas Tugas dari Mahkamah Konstitusi adalah melaksanakan pengujian peraturan UU terhadap UUD NRI 1945, Pada Penulisan Artikel ini dilakukan dengan metode Kualitatif, Dimana penulis mengumpulkan data untuk dijadikan bahan pembuatan artikel ini melalui artikel Ilmiah, Buku, E-Journal, dan beberapa ketentuan Tertulis (UU) yang relevean dengan artikel ini. Selain itu dalam metode pendekatan penulisan diartikel ini menggunakan metode Pendekatan Normatif yakni metode yang menggunakan penelaahan teori – teori, Rancangan, juga beberapa ketentuan tertulis lainnya, yang relevan dengan artikel ini. Pada pembuatan artikel ini didukung dengan adanya sosialisasi yang dilakukan padaUnit Kegiatan Kerohanian Kristen (uk3 ) UPN Veteran Jawa Timur, yang sosialisasinya dilakukan secara luring untuk mengetahui tentang pengujian materiil pada MK. Dalam artikel ini akan membahas bagaimana MK melakukan suatu hal yang Blunder, Dimana terdapatnya putusan No 90/PUU–XXI/2023, terkait dengan aturan Syarat Umur pencalonan Presiden dan Wapres. MK dalam putusannya yang tercantum dirasa tidak tegas, dan tidak adanya prinsip independensi, seolah – olah MK diintervensi dari luar dalam memutus perkara tentang batas usia capres dan cawapres, Dimana Hakim Ketua MK yang memutus adalah kerabat dari salah satu pasangan Cawapres. Pada pengujian ditemukan kecacatan atau pelanggaran terhadap ketentuan Undang – Undang Dasar maka, MK berwenang untuk mencetuskan sebenarnya putusan tersebut tidak harusnya disahkan,  apabila terdapat isi materi, pada pasal dan ayat yang dinyatakan melanggar dari ketentuan UUD NRI 1945, maka isi muatan dari pasal dan ayat tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
Co-Authors Clara Sophia Naomi Hizkia Hardi Kezia Patricia Wahyudi Lytasha Dewanti Putri Moh. Fauzan Mustofa