Alif Luqman Farras
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERLINDUNGAN HAK ANAK BERDASARKAN KONVENSI ADOPSI Alif Luqman Farras
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i10.2484

Abstract

Penelitian ini merinci dampak Konvensi Hak Asasi Anak terhadap sistem hukum nasional, khususnya dalam konteks adopsi internasional. Melalui analisis mendalam, penelitian ini menyimpulkan bahwa konvensi hak asasi anak tidak hanya menciptakan landasan hukum internasional untuk hak anak, tetapi juga memberikan dorongan yang signifikan terhadap perubahan dalam undang-undang adopsi nasional. Proses adopsi, yang sebelumnya mungkin kurang terstandarisasi, mengalami peningkatan standar yang mencakup prinsip- prinsip konvensi hak asasi anak seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, dan hak untuk berpendapat. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi muncul dari ketidaksepahaman nilai-nilai dan norma budaya lokal dengan prinsip-prinsip internasional. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan upaya terus-menerus dalam menyamakan undang-undang nasional dengan norma internasional, meningkatkan kerja sama internasional, dan memperkuat mekanisme pemantauan independen. Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan adopsi internasional dapat menjadi lebih etis, sesuai dengan hak anak, dan mengakui nilai-nilai universal yang diperjuangkan oleh konvensi hak asasi anak.
Penegakan Kode Etik dalam Lingkungan Profesi Advokat Pada Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (DPC AAI) Yasin, Aam Munawar; Maududi, Abdel A’la; Putri, Aisah Nurhidayah Amelia; Aldi Septiandi; Alif Luqman Farras; Hermanto, Alpito Denova; Andhiya Moza Faris; Renaldi, Ari; Deidra Raihana Zahra
Pemuliaan Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Pemuliaan Hukum (April)
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v7i1.3804

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menuntut adanya penegakan hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hak bagi setiap warga negara. Dalam sistem penegakan hukum, advokat memiliki peran strategis sebagai profesi yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat serta berfungsi menjaga tegaknya hukum dan keadilan. Namun, dalam praktiknya penegakan kode etik advokat masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam aspek pengawasan, pemahaman etika profesi, dan perkembangan praktik hukum modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan kode etik profesi advokat di Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Dewan Pengurus Cabang Kota Bandung serta mengidentifikasi kendala dan upaya organisasi dalam menegakkan kode etik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dengan pengurus AAI DPC Bandung dan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan kode etik dilakukan melalui mekanisme pengaduan, pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan, serta penerapan sanksi disipliner mulai dari teguran hingga pemberhentian dari keanggotaan organisasi. Kendala yang dihadapi meliputi rendahnya pemahaman terhadap kode etik, interpretasi aturan yang beragam, keterbatasan pengawasan, serta pengaruh perkembangan teknologi. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis empiris mengenai implementasi penegakan kode etik advokat pada tingkat organisasi profesi daerah serta strategi preventif yang dilakukan untuk menjaga integritas dan profesionalisme advokat. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi penguatan sistem pengawasan etika profesi advokat guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum.