Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan International Journal of Law, Crime and Justice PESHUM
Ujuh Juhana
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGAMBILAN PAKSA OLEH DEBT COLLECTOR DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Ujuh Juhana; Eriska Ginalita Dwi Putri; M. Bagus Alfarid
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i10.2530

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak paksa debt collector dalam objek perjanjian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau kepustakaan yang mana data-datanya diperoleh baik dari KUHP, peraturan perundang- undangan, data arsip, data resmi pada instansi-instansi pemerintah, data yang dipublikasikan dan data-data lain lain yang juga mendukung dan memiliki relevansi dengan objek permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif yang dimana bahan hukum dan informasi dianalisa secara normatif. Hasil Penelitian menunjukan pertama : dalam hal penegakan hukum dikarenakan belum adanya peraturan baku yang mengatur terkait tindak pidana pengambilan alih secara paksa kendaaan bermotor yang mengalami kredit macet/bermasalah, oleh karenanya dikenakan delik tindak pidana pencurian dengan pemebratan sebagaimana di atur dalam pasal 363 KUHP, kedua ; pentingnya penyuluhan dari instansi terkait, seperti halnya yang dilakukan olek polres sukabumi kota berkenaan prosedural penanganan kendaraan bermotor yang mengalami masalah dalam hal kredit baik terhdap masyarakat maupun debt collector berkaitan, hal demikian ini menjadi salah satu faktor terjadinya penarikan secara paksa kendaraan bermotor yang bermasalah.
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF APARAT PENEGAK HUKUM DI KOTA SUKABUMI Nurbaity Hidayatullah; Ujuh Juhana; Agus Rasyid
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i9.4633

Abstract

Kasus Kekerasan seksual yang terus meningkat setiap tahunnya menjadikan Indonesia harus berfikir keras menyelesaikan salah satu permasalah hukum ini, salah satu alasan tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia adalah karena kurangnya hukum yang mengikat pelaku. Didasarkan atas hal ini pemerintah akhirnya men-sahkan, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Mei 2022 dan diberlakukan sejak Undang-Undang tersebut disahkan. Undang-undang ini berfokus pada perlindungan korban (terkhusus perempuan dan anak) agar mendapatkan perlindungan dengan sebaik-baiknya dan keadilan yang seadil-adilnya. Aparat penegak hukum memiliki tugas untuk menerapkan undang-undang. Namun pada kenyataannya, Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum diterapkan sepenuhnya di Kota Sukabumi. Berdasarkan hal ini penulis mencoba untuk mencari tau apa yang menjadi problematika dalam penerapan undang-undang ini terkhususnya oleh para aparat penegak hukum di wilayah kota Sukabumi, serta bagaimana upaya penanggulangan tindak kejahatan seksual oleh aparat penegak hukum di Kota Sukabumi. Teknik pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis ialah metode penelitian kualitatif yang lebih berfokus pada mencari data kelapangan secara langsung kepada narasumber atau yang mempunyai data. wawancara dan observasi ini penulis rasa pas dengan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, selain dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data lewat studi kepustakaan. Problematika dalam penerapan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ialah tidak terpenuhinya komponen-komponen dalam sistem penerapan hukum, komponen tersebut yakni struktural dan kultur hukumnya. Untuk upaya penanggulangan dalam mencegah tindak pidana kekerasan seksual baik secara hukum pidana ataupun non-hukum pidana sudah sangat baik.
Analisis Putusan Perkara Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Sukabumi Gilang Ali Pratama; Ujuh Juhana
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 30 No. 3 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v30i3.126

Abstract

The study aims to analyze the judgment of a judge against the perpetrators of the violation of the sale of alcoholic beverages in Sukabumi City due to the abundance of the distribution of alcoholics and violations of the prohibition laws on alcoholic drinks. The method used in the research is the normative jurisprudence of the data used in this research is primary data in the form of court rulings and secondary data contained in legislative regulations, books and journals. The results of the research showed that a quick-check justice system was used to prosecute perpetrators of violations of the sale of alcoholic beverages. The judge takes into account legal certainty, justice, and profit when making a decision, but such a decision cannot have a criminal effect on the offender.
Penerapan Tuntutan Pidana Mati di Pengadilan Negeri Kabupaten Sukabumi Terhadap Pelaku Peredaran Gelap Narkotika Muhammad Nazar Andika Putra; Ujuh Juhana
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i6.12824

Abstract

Pidana mati sebagai bentuk hukuman paling berat dalam sistem hukum pidana Indonesia masih menimbulkan perdebatan, terutama dalam konteks pelanggaran hak untuk hidup yang dijamin konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam mengajukan tuntutan pidana mati, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis pidana mati terhadap pelaku peredaran gelap narkotika, dengan fokus pada Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN.Cbd di Pengadilan Negeri Kabupaten Sukabumi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta didukung data empiris melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tuntutan pidana mati oleh JPU didasarkan pada jumlah barang bukti yang sangat besar dan keterlibatan jaringan transnasional. Sementara itu, hakim mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam menjatuhkan vonis pidana mati, termasuk perlindungan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan pidana mati dalam perkara narkotika masih diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum, meskipun bertentangan dengan prinsip non-derogable rights dalam hak asasi manusia. Penelitian ini merekomendasikan evaluasi terhadap kebijakan pidana mati melalui pendekatan keadilan substantif agar tidak hanya berfokus pada kepastian hukum, tetapi juga menjamin perlindungan hak asasi manusia.
Investigator–Prosecutor Coordination in Indictment Drafting Under Indonesia's New Criminal Procedure Code: A Juridical Analysis at Purwakarta District Prosecutor's Office Ivander Juahta; Ujuh Juhana
International Journal of Law, Crime and Justice Vol. 3 No. 2 (2026): June: International Journal of Law, Crime and Justice
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijlcj.v3i2.944

Abstract

The enactment of Indonesia's Law Number 20 of 2025 on the Code of Criminal Procedure (KUHAP 2025), effective January 2, 2026, introduces a paradigmatic shift in the coordination between investigators and public prosecutors: Article 58 mandates active coordination from the investigation stage, fundamentally departing from the sequential-passive model of the former KUHAP, while Article 70 imposes a strict seven-day deadline for indictment drafting after case files are declared complete. This study examines two interconnected questions: (1) how the legal framework governing investigator–prosecutor coordination is structured under KUHAP 2025 and related legislation; and (2) how that framework is implemented in practice at the Purwakarta District Prosecutor's Office. A normative–empirical mixed-method design was employed, integrating statutory, conceptual, and case-study approaches. Data were gathered through in-depth interviews with prosecutors and investigators at Purwakarta District Prosecutor's Office and Purwakarta Police Resort, case document analysis, and field observation. The theoretical framework combines Lawrence M. Friedman's Legal System Theory and Soerjono Soekanto's Law Enforcement Theory. Findings reveal that KUHAP 2025 delivers substantial normative advancement yet harbours three critical regulatory gaps: the absence of binding technical protocols for implementing mandatory active coordination, the lack of uniform and measurable case-file completeness standards, and no formal mechanism for resolving institutional disagreements on legal interpretation. On the ground, coordination at Purwakarta still operates under the old sequential-passive pattern despite the new law: case-file returns (P-19) remain frequent, driven primarily by absent expert testimony, insufficient factual narration in examination records, and mismatches between charged articles and legal facts. A Friedman–Soekanto diagnostic reveals simultaneous dysfunction across all three legal system components substance, structure, and legal culture with the entrenched 'waiting culture' between the police and the prosecution identified as the most resistant obstacle to reform.
Criminal Liability of COD Couriers As Narcotics Intermediaries: an Analysis of Article 114 of The Narcotics Law And the New Criminal Code Preden Ginting; Ujuh Juhana
International Journal of Law, Crime and Justice Vol. 3 No. 2 (2026): June: International Journal of Law, Crime and Justice
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijlcj.v3i2.952

Abstract

The proliferation of digital commerce has enabled a new narcotics distribution mode through Cash on Delivery (COD) systems that exploit delivery couriers as intermediaries, systematically obscuring criminal trails and placing intellectual perpetrators beyond immediate risk of arrest. This study analyzes the regulation and application of criminal liability of COD couriers as narcotics intermediaries under Article 114(1) of Law No. 35 of 2009 on Narcotics, reviewed against the New Criminal Code (Law No. 1 of 2023), while critically examining the practice of proving the intent element in Bandung City. A normative-empirical legal method was employed, integrating statutory, conceptual, case-based, and comparative approaches. Empirical data were obtained from the Narcotics Criminal Investigation Unit of Polrestabes Bandung, which handled 92 cases involving 117 suspects across three monitoring periods in 2024. The research reveals that the phrase "acting as an intermediary" in Article 114(1) inherently contains an active will element requiring positive proof of intent. The New Criminal Code's Article 35 codifies the principle geen straf zonder schuld as binding positive law, while Articles 20–22 mandate proportional role differentiation among perpetrators, co-perpetrators, and accessories. In practice, however, investigators apply a presumption of knowledge derived from physical possession and uniformly categorize couriers as full perpetrators without typology assessment. This systemic gap produces over-criminalization that potentially violates suspects' constitutional rights under Article 28D(1) of the 1945 Constitution. The study recommends immediate standardization of mens rea evidentiary procedures, mandatory courier typology identification, and harmonization of the Narcotics Law with the New Criminal Code.
Co-Authors Agus Rasyid Dimas Leo Vernandho Eriska Ginalita Dwi Putri Gilang Ali Pratama Ivander Juahta M. Bagus Alfarid Muhammad Nazar Andika Putra Nurbaity Hidayatullah Preden Ginting