Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Journal of Law and Nation Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan PESHUM
Ujuh Juhana
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGAMBILAN PAKSA OLEH DEBT COLLECTOR DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Ujuh Juhana; Eriska Ginalita Dwi Putri; M. Bagus Alfarid
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i10.2530

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak paksa debt collector dalam objek perjanjian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau kepustakaan yang mana data-datanya diperoleh baik dari KUHP, peraturan perundang- undangan, data arsip, data resmi pada instansi-instansi pemerintah, data yang dipublikasikan dan data-data lain lain yang juga mendukung dan memiliki relevansi dengan objek permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif yang dimana bahan hukum dan informasi dianalisa secara normatif. Hasil Penelitian menunjukan pertama : dalam hal penegakan hukum dikarenakan belum adanya peraturan baku yang mengatur terkait tindak pidana pengambilan alih secara paksa kendaaan bermotor yang mengalami kredit macet/bermasalah, oleh karenanya dikenakan delik tindak pidana pencurian dengan pemebratan sebagaimana di atur dalam pasal 363 KUHP, kedua ; pentingnya penyuluhan dari instansi terkait, seperti halnya yang dilakukan olek polres sukabumi kota berkenaan prosedural penanganan kendaraan bermotor yang mengalami masalah dalam hal kredit baik terhdap masyarakat maupun debt collector berkaitan, hal demikian ini menjadi salah satu faktor terjadinya penarikan secara paksa kendaraan bermotor yang bermasalah.
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF APARAT PENEGAK HUKUM DI KOTA SUKABUMI Nurbaity Hidayatullah; Ujuh Juhana; Agus Rasyid
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i9.4633

Abstract

Kasus Kekerasan seksual yang terus meningkat setiap tahunnya menjadikan Indonesia harus berfikir keras menyelesaikan salah satu permasalah hukum ini, salah satu alasan tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia adalah karena kurangnya hukum yang mengikat pelaku. Didasarkan atas hal ini pemerintah akhirnya men-sahkan, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Mei 2022 dan diberlakukan sejak Undang-Undang tersebut disahkan. Undang-undang ini berfokus pada perlindungan korban (terkhusus perempuan dan anak) agar mendapatkan perlindungan dengan sebaik-baiknya dan keadilan yang seadil-adilnya. Aparat penegak hukum memiliki tugas untuk menerapkan undang-undang. Namun pada kenyataannya, Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum diterapkan sepenuhnya di Kota Sukabumi. Berdasarkan hal ini penulis mencoba untuk mencari tau apa yang menjadi problematika dalam penerapan undang-undang ini terkhususnya oleh para aparat penegak hukum di wilayah kota Sukabumi, serta bagaimana upaya penanggulangan tindak kejahatan seksual oleh aparat penegak hukum di Kota Sukabumi. Teknik pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis ialah metode penelitian kualitatif yang lebih berfokus pada mencari data kelapangan secara langsung kepada narasumber atau yang mempunyai data. wawancara dan observasi ini penulis rasa pas dengan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, selain dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data lewat studi kepustakaan. Problematika dalam penerapan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ialah tidak terpenuhinya komponen-komponen dalam sistem penerapan hukum, komponen tersebut yakni struktural dan kultur hukumnya. Untuk upaya penanggulangan dalam mencegah tindak pidana kekerasan seksual baik secara hukum pidana ataupun non-hukum pidana sudah sangat baik.
Analisis Putusan Perkara Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Sukabumi Gilang Ali Pratama; Ujuh Juhana
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 30 No. 3 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v30i3.126

Abstract

The study aims to analyze the judgment of a judge against the perpetrators of the violation of the sale of alcoholic beverages in Sukabumi City due to the abundance of the distribution of alcoholics and violations of the prohibition laws on alcoholic drinks. The method used in the research is the normative jurisprudence of the data used in this research is primary data in the form of court rulings and secondary data contained in legislative regulations, books and journals. The results of the research showed that a quick-check justice system was used to prosecute perpetrators of violations of the sale of alcoholic beverages. The judge takes into account legal certainty, justice, and profit when making a decision, but such a decision cannot have a criminal effect on the offender.
PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING DALAM PENYALAHGUNAAN VISA IZIN TINGGAL YANG MELEWATI BATAS WAKTU (OVERSTAY) DI WILAYAH KOTA SUKABUMI Dimas Leo Vernandho; Ujuh Juhana
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 3 No. 4 (2024): NOVEMBER
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of globalization has led to increased movement of people, goods, and services between countries, making it easier to cross borders for various human activities such as trade, tourism, and industry. While this has positive effects, it also brings negative consequences, such as the emergence of issues related to the legal or illegal movement of people, often accompanied by offenses and crimes, which are commonly referred to as immigration violations. The high number of foreign nationals overstaying their residence permits highlights the need for effective law enforcement to reduce such violations. Law enforcement efforts can be pursued through monitoring and enforcement measures as outlined in the Immigration Act No. 6 of 2011. This study employs empirical juridical research with a qualitative approach, utilizing data collection methods such as literature reviews, interviews, and observations. The study concludes that immigration law enforcement against foreign nationals who overstay their visas is not sufficiently effective, due to factors such as limited human resources in immigration offices and a lack of reports from the local community. To address this, immigration authorities should conduct outreach to educate the public on how to report suspicious activities involving foreign nationals.
Penerapan Tuntutan Pidana Mati di Pengadilan Negeri Kabupaten Sukabumi Terhadap Pelaku Peredaran Gelap Narkotika Muhammad Nazar Andika Putra; Ujuh Juhana
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i6.12824

Abstract

Pidana mati sebagai bentuk hukuman paling berat dalam sistem hukum pidana Indonesia masih menimbulkan perdebatan, terutama dalam konteks pelanggaran hak untuk hidup yang dijamin konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam mengajukan tuntutan pidana mati, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis pidana mati terhadap pelaku peredaran gelap narkotika, dengan fokus pada Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN.Cbd di Pengadilan Negeri Kabupaten Sukabumi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta didukung data empiris melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tuntutan pidana mati oleh JPU didasarkan pada jumlah barang bukti yang sangat besar dan keterlibatan jaringan transnasional. Sementara itu, hakim mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam menjatuhkan vonis pidana mati, termasuk perlindungan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan pidana mati dalam perkara narkotika masih diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum, meskipun bertentangan dengan prinsip non-derogable rights dalam hak asasi manusia. Penelitian ini merekomendasikan evaluasi terhadap kebijakan pidana mati melalui pendekatan keadilan substantif agar tidak hanya berfokus pada kepastian hukum, tetapi juga menjamin perlindungan hak asasi manusia.
Co-Authors Agus Rasyid Dimas Leo Vernandho Eriska Ginalita Dwi Putri Gilang Ali Pratama M. Bagus Alfarid Muhammad Nazar Andika Putra Nurbaity Hidayatullah