Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Sefrina Linda Adilla Putri
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI HAK UJI MATERIIL TERHADAP SURAT EDARAN DALAM KONTEKS HUKUM TATA NEGARA (ANALISIS KASUS DI MAHKAMAH AGUNG INDONESIA) Osihanna Meita Kasih; Sefrina Linda Adilla Putri; Angelica Nathaniella; Irwan Triadi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i6.3662

Abstract

Negara hukum merupakan konsep yang menyatakan bahwa tindakan pemerintah dan warganya diatur oleh hukum, mencegah tindakan sewenang-wenang dan menjamin hak asasi individu. Meskipun demikian, kompleksitas masalah dalam masyarakat seringkali tidak dapat ditangani oleh peraturan umum, yang menyebabkan pemerintah diberikan diskresi untuk menyelesaikan masalah sosial. Penelitian ini membahas hak uji materiil yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap surat edaran yang materinya bersifat mengatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, muncul juga pertanyaan mengenai sejauh apa Mahkamah Agung dapat melakukan hak uji terhadap obyek yang sifatnya mengatur tersebut, serta bagaimana implikasi dari hasil hak uji materiil yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan analisis terhadap dokumen-dokumen hukum primer dan sekunder. Sehingga penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, termasuk surat edaran yang mengatur. Implikasi dari hak uji materiil ini adalah penegasan kebebasan pemerintah dalam mengambil keputusan serta peningkatan kepastian hukum bagi masyarakat. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa pemahaman mengenai peraturan kebijakan (beleidsregel) dapat mempengaruhi interpretasi hukum.
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PERKARA WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL BELI KIOS (Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG) Ravikah Amelia; Osihanna Meita Kasih; Sefrina Linda Adilla Putri; Angelica Nathaniella; Sulastri, Sulastri
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i7.7564

Abstract

This study aims to analyze the decision of the Kuningan District Court in the case of breach of contract regarding a sale and purchase agreement for a kiosk, case number 18/PDT.G/2016/PN.KPG. The primary focus of this research is to identify how Indonesian civil law addresses and provides solutions to breach of contract disputes in the context of a sale and purchase agreement, as well as to evaluate the accuracy of the application of relevant legal principles in the court's ruling. Using a normative legal approach, the study examines the legal reasoning employed by the judge in assessing the non-fulfillment of contractual obligations and the legal consequences of breach of contract for the parties involved. The findings show that the court's decision upholds justice by carefully considering the evidence presented by the parties and referring to the applicable legal provisions, particularly regarding compensation and the fulfillment of contractual duties. This study is expected to contribute to a better understanding of contract law application in Indonesia and offer recommendations for resolving similar disputes in the future.
Co-Authors Angelica Nathaniella Irwan Triadi Osihanna Meita Kasih Ravikah Amelia Sulastri Sulastri