Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA
Raisha Tiara Hasnakusumah
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
RESTRUKTURISASI PERATURAN PERIZINAN SOCIAL-COMMERCE DI INDONESIA: (Studi Kasus e-commerce Tiktok Shop setelah merger bersama Tokopedia Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023) Sulthan Muhammad Tamir As’syafa; Raisha Tiara Hasnakusumah
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i1.4019

Abstract

Pandemi covid-19 disertai dengan kemajuan teknologi melahirkan wadah baru dalam bidang komersial. Tidak hanya melalui e-commerce maupun situs belanja online, social-commerce hadir dengan konsep media sosial yang menawarkan fitur komersial. Tiktok menjadi salah satu social-commerce yang berkembang pesat dan paling berdampak di Indonesia. Namun, social-commerce bawaan Tiktok, yaitu Tiktok Shop melahirkan problematika baru jika dipandang dari segi regulasi di Indonesia. Maka dari itu, penulis melakukan studi yang mengkaji mengenai perizinan social-commerce dengan mengangkat studi kasus Tiktok Shop. Dalam menyusun artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan dibantu dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa meskipun dengan digabungkannya fungsi media sosial dengan e-commerce dalam satu aplikasi melahirkan efisiensi dan peminat yang tinggi, namun di sisi lain hal ini hanya menjadi gerbang baru yang dapat membuka permasalahan khususnya di bidang komersial dan perlindungan konsumen. Sehingga, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan memperjelas pemisahan antara fungsi sosial media dengan e-commerce.
IMPLIKASI EKSISTENSI UU PERTAMBANGAN DALAM UPAYA PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTAMBANGAN ILEGAL (Studi Kasus Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah di IUP PT Timah Tbk) Rajwa Khaicirinu Riyanto; Dian Istimeisyah; Muhammad Gaung Syah Arjuna; Raisha Tiara Hasnakusumah
JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 2 No 3 (2024): Juni
Publisher : Kampus Akademik Publiser

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jipm.v2i3.193

Abstract

Mining without a permit (PETI) is basically a crime against state assets in the form of theft of minerals, where the crime is ignoring the provisions of mining procedures. The PT Timah corruption case resulted in losses for Timah as one of the largest natural resources in Indonesia and also high environmental losses. On the regulatory side, mining without a permit (PETI) or illegal mining certainly violates applicable law in Indonesia. Therefore, the author conducted studies and research regarding how legal violations are caused by illegal mining. The writing method that the author uses is qualitative with a normative juridical approach, namely a statutory approach and a case study approach. Based on the results obtained from the literature, the author can conclude that Unlicensed Mining (PETI)/Illegal Mining can cause losses to the country's natural wealth, high losses to the environment where living creatures live, and large losses to various manufacturing industries, including automotive, electronics , and construction. In this case, the government drafted Law Number 3 of 2020 as an amendment to Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining which plays a role in increasing sanctions against perpetrators of mining activities.
Co-Authors Dian Istimeisyah Muhammad Gaung Syah Arjuna Rajwa Khaicirinu Riyanto Sulthan Muhammad Tamir As’syafa