Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Elirica Aliyah Irwan Bauw
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA/BURUH YANG TERANCAM PHK PASCA ADANYA AKUISISI DAN MARGER PERUSAHAAN Elirica Aliyah Irwan Bauw
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i1.4021

Abstract

Dalam era perdagangan global yang kompetitif, perusahaan sering mengambil langkah-langkah seperti merger dan akuisisi untuk mengembangkan bisnis mereka. Namun, proses ini dapat menimbulkan masalah hukum terkait dengan perlindungan hak pekerja/buruh yang terancam PHK. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan hak dan kewajiban karyawan, serta perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat akuisisi dan merger perusahaan. Akuisisi dan merger merupakan fenomena umum dalam dunia bisnis yang dapat berdampak signifikan terhadap hak dan nasib pekerja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Dalam menjawab rumusan masalah yang sudah penulis susun, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang nantinya penulis akan mengumpulkan data yang bersumber dari buku, karya tulis ilmiah, serta website ilmiah. Dalam kesimpulan yang dapat penulis ambil dari hasil penelitian ini, menemukan bahwa akuisisi dan merger tidak secara otomatis mengakhiri hubungan kerja karyawan. Perusahaan baru yang dihasilkan dari akuisisi dan merger wajib melanjutkan hubungan kerja karyawan dengan hak dan kewajiban yang telah disepakati sebelumnya. Pekerja/buruh yang mengalami PHK akibat akuisisi dan merger berhak atas perlindungan hukum. Perusahaan wajib memberikan pesangon dan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Etika dan Profesi Kejaksaan dalam Perspektif Hukum : Studi Kasus Penyuapan Oleh Jaksa Pinangki Shelomita Putri Amelia; Elirica Aliyah Irwan Bauw; Muhammad Regan Syahrendra; Ruben Nicholas Alfredo Tobing; Mulyadi Mulyadi
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 3 (2025): Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/amandemen.v2i3.961

Abstract

This research aims to analyze the ethical and professional dilemmas within the prosecutorial institution, particularly concerning the bribery case involving Prosecutor Pinangki Sirna Malasari. The study focuses on the legal implications and systemic impacts of the ethical violations committed by law enforcement officials. A case study methodology with a qualitative analysis approach was employed, including document reviews, court rulings, and media coverage. The findings indicate that the bribery actions of Prosecutor Pinangki reflect a degradation of integrity and professionalism within the prosecution service, potentially undermining public trust in the criminal justice system. Furthermore, this study identifies gaps in oversight and weak enforcement of internal ethical codes as contributory factors to the violations. The implications of this case extend beyond legal aspects, impacting social and political dimensions, given the central role of the prosecution in upholding the rule of law. The conclusion emphasizes the necessity for comprehensive reforms in recruitment, promotion, and oversight systems within the prosecution service, alongside heightened awareness regarding the importance of professional ethics for every prosecutor. This study recommends strengthening both internal and external control mechanisms and imposing strict sanctions for any ethical violations to restore public trust and maintain the integrity of the prosecutorial institution.
Keterbatasan Kekuatan Eksekutorial Putusan Pailit Indonesia dalam Perkara Kepailitan Lintas Negara Elirica Aliyah Irwan Bauw; Ema Nurkhaerani
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 3 (2025): Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/amandemen.v2i3.966

Abstract

This study examines the issue of cross-border insolvency in the context of Indonesian bankruptcy law, particularly the limitations of national law in handling cases involving foreign elements such as assets or creditors outside Indonesia. Although Law Number 37 of 2004 contains universal principles, its implementation is hindered by Indonesia's adherence to the principle of territoriality and the absence of international agreements on mutual recognition and enforcement of foreign bankruptcy decisions. This normative legal research employs statutory and conceptual approaches to analyze the legal framework and principles relevant to cross-border insolvency. The findings show that Indonesian bankruptcy rulings currently have limited extraterritorial effect and cannot be directly enforced abroad without proper international legal instruments. To overcome these limitations, the adoption of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency is deemed necessary, along with efforts to establish bilateral or multilateral agreements. Such steps are expected to enhance legal certainty, protect creditors’ rights, and improve Indonesia’s insolvency regime in the context of global commerce.
Co-Authors Ema Nurkhaerani Muhammad Regan Syahrendra Mulyadi Mulyadi Ruben Nicholas Alfredo Tobing Shelomita Putri Amelia