Ruben Nicholas Alfredo Tobing
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERWUJUDAN KEBEBASAN BERSERIKAT BURUH DENGAN PEMBENTUKAN SERIKAT PEKERJA SESUAI AMANAH PASAL 28 UUD 1945 Muhammad Azhar Zakiy Fadhlullah; Muhammad Regan Syahrendra; Aqilla Banyu Valentara; Ruben Nicholas Alfredo Tobing; Satino
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i2.4041

Abstract

UUD 1945 pasal 28 memberikan kebebasan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan perkumpulan, perserikata, dan juga mengeluarkan pendapat. Salah satunya kepada buruh, buruh diberikan kebebasan untuk mendirikan serikat buruh sesuai dengan UU No 21 Tahun 200 yang memberikan jaminan terhadap pembentukan serikat buruh. Serikat buruh berfungsi sebagai wadah untuk membentuk perjanjian dengan pengusaha mengenai upah dan juga jam kerja mereka. Dan memberikan tempat untuk menyalurkan aspirasi mereka. Dengan adanya serikat buruh diharapkan buruh dapat lebih Sejahtera dan hak-hak mereka lebih terjamin. Pengusaha dilarang untuk menghalangi pendirian serikat buruh. Serikat buruh dan pengusaha harus berjalan beriringan agar keduanya mampu berjalan kondusif sebagai antisipasi mogok kerja yang dilakukan buruh. Peningkatan keterampilan buruh juga harus ditingkatkan agar buruh memiliki daya tawar yang tinggi terhadap pengusaha.
Etika dan Profesi Kejaksaan dalam Perspektif Hukum : Studi Kasus Penyuapan Oleh Jaksa Pinangki Shelomita Putri Amelia; Elirica Aliyah Irwan Bauw; Muhammad Regan Syahrendra; Ruben Nicholas Alfredo Tobing; Mulyadi Mulyadi
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 3 (2025): Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/amandemen.v2i3.961

Abstract

This research aims to analyze the ethical and professional dilemmas within the prosecutorial institution, particularly concerning the bribery case involving Prosecutor Pinangki Sirna Malasari. The study focuses on the legal implications and systemic impacts of the ethical violations committed by law enforcement officials. A case study methodology with a qualitative analysis approach was employed, including document reviews, court rulings, and media coverage. The findings indicate that the bribery actions of Prosecutor Pinangki reflect a degradation of integrity and professionalism within the prosecution service, potentially undermining public trust in the criminal justice system. Furthermore, this study identifies gaps in oversight and weak enforcement of internal ethical codes as contributory factors to the violations. The implications of this case extend beyond legal aspects, impacting social and political dimensions, given the central role of the prosecution in upholding the rule of law. The conclusion emphasizes the necessity for comprehensive reforms in recruitment, promotion, and oversight systems within the prosecution service, alongside heightened awareness regarding the importance of professional ethics for every prosecutor. This study recommends strengthening both internal and external control mechanisms and imposing strict sanctions for any ethical violations to restore public trust and maintain the integrity of the prosecutorial institution.