Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan
Krisnajaya Farhan Saputra
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KEPASTIAN HUKUM ITSBAT NIKAH TERHADAP STATUS ANAK DAN HARTA PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT Rizkya Fitri Ananda Hariyanto; Nabilla Akhta Aunilla; Ilham Ahmad Hikamur Rosyid; Krisnajaya Farhan Saputra; Panggung Handoko
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i10.4869

Abstract

Sebagaimana isi dalam UU Perkawinan No 1/1974, Pasal 2 ayat (2), bahwasanya suatu perkawinan harus “dicatat”. Terwujudnya tertib administrasi perkawinan dalam masyarakat merupakan tujuan utama adanya pencatatan perkawinan. Lebih lanjut, pencatatan juga berguna dalam menjamin ditegakkannya hak masing-masing pihak dalam berumah tangga dalam suatu perkawinan. Namun, sebagaimana dibuktikan dengan hadirnya sidang itsbat nikah di Indonesia, maka artinya masih terdapat perkawinan dalam masyarakat yang tidak terdaftar secara resmi. Realita tersebut terjadi sebab tetap ada banyak warga yang menganggap pencatatan perkawinan ini tidak diperlukan, dan hal ini menjadikan praktik perkawinan di bawah tangan, menjadi semakin menjamur. Dari kenyataan tersebut maka terlihat bahwasanya keterkaitan pencatatan perkawinan dan pelaksanaan undang-undang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Solusi hukum atas perkawinan yang tidak tercatat itulah yang disebut itsbat nikah. Sehingga atas hal tersebut timbul pertanyaan terkait bagaimana status anak dan harta perkawinan dalam perkawinan yang tidak dicatat setelah dilakukannya itsbat nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika permohonan pengesahan perkawinan diajukan, maka akan terdapat akibat hukum terhadap adanya perkawinan sebagaimana Perma No. 1 Th 2015, artinya anak, harta perkawinan, dan hubungan perkawinan suami istri itu sendiri mendapat jaminan hukum.
Analisis Hak Waris Anak dalam Perkawinan Beda Agama: Tinjauan Komprehensif Berdasarkan Burgerlijk Wetboek Ni’matul Fauziyah S. A. P; Krisnajaya Farhan Saputra; Syalaizha Febtria Putri
Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan Vol. 2 No. 1 (2025): Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/desentralisasi.v2i1.391

Abstract

Marriage in Indonesia is regulated by Law Number 1 of 1974 which requires implementation according to religious law, but interfaith marriages often cause problems, especially in inheritance rights. Indonesia recognizes three inheritance law systems: Islamic, civil, and customary, which regulate inheritance differently. Children from interfaith marriages often face inheritance obstacles, especially if there are differences of faith between the testator and the heirs. Several court decisions provide inheritance rights through a mandatory will, but are limited to one-third of the inheritance. Existing solutions include preparing a clear will, mediating disputes, and involving a notary to validate documents. A comprehensive approach through legal education and collaboration between the government, non-governmental organizations, and the community is needed to provide legal certainty and justice for children from interfaith marriages.
Co-Authors Ilham Ahmad Hikamur Rosyid Nabilla Akhta Aunilla Ni’matul Fauziyah S. A. P Panggung Handoko Rizkya Fitri Ananda Hariyanto Syalaizha Febtria Putri