<![CDATA[ABSTRAK Sudut pandang hukum pidana mewajibkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana. Ruang lingkup hukum acara pidana dalam sistem hukum positif mengharuskan penegak hukum untuk memberikan perhatian lebih kepada apa saja kerugian yang diderita korban. Urgensi perlindungan terhadap korban akhirnya diwujudkan dalam bentuk restitusi dan kompensasi terhadap korban. Hal inilah yang masih menjadi kesenjangan (gap) penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menyikapi tuntutan optimalisasi pemulihan hak bagi korban tindak pidana. Mahkamah Agung menyadari bahwa pengadilan adalah penegak hukum yang memiliki peran krusial dalam menentukan bobot terhadap hak-hak korban. Mahkamah Agung sebagai puncak tertinggi kekuasaan peradilan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Kehadiran PERMA ini di dalam hierarki tata hukum Indonesia menjadi angin segar dalam dunia peradilan dan penegakan hukum mengingat kini korban diberikan ruang dan kesempatan untuk memperjuangkan hak-haknya. Kata Kunci: Restitusi, Kompensasi, Korban Tindak Pidana, Penegakan Hukum ABSTRACT The criminal law’s perspective requires legal protection for victims of any criminal acts. The criminal law also requires the law enforcers in paying more attention to the losses suffered by victims. The urgency of protecting victims is finally realized in the form of restitution and compensation for victims. Here is the research gap. The method used in this research is normative juridical method through literature study. The result of the research shows that in response to the demand for optimization of rights recovery for victims of crime. The Supreme Court realizes that the court is a law enforcer that has a crucial role in determining the weight of victims' rights. The Supreme Court as the highest peak of judicial power issued Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia (PERMA) Number 1 of 2022 concerning Procedures for Settling Requests and Providing Restitution and Compensation to Victims of Crime. The existence of this PERMA in the hierarchy of the Indonesian legal system is like a fresh air in the world of justice and law enforcement considering that now victims are given space and opportunities to fight for their rights. Keyword : Restitution, Compensation, Victim of Crime, Law Enforcementris]]>
