Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

DINAMIKA TRANSFORMASI POLITIK DI ERA GLOBALISASI: KAJIAN KRITIS DALAM LITERATUR ILMU POLITIK DAN HUKUM DI INDONESIA Bahram, Muhammad; Ahmad Fauzi Muhana; Siti Nor Asm; Muhammad Muhaimin
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i3.5278

Abstract

Pada era globalisasi yang semakin terasa, pergeseran politik menjadi salah satu hal yang paling mencolok dalam kehidupan masyarakat, terutama di Indonesia. Politik setiap negara, termasuk Indonesia, dipengaruhi oleh globalisasi. Untuk memahami transformasi politik yang sedang terjadi, fenomena ini menuntut kajian yang mendalam dalam literatur ilmu politik dan hukum. Pergeseran Paradigma Politik di Era Globalisasi. Perubahan paradigma politik di era globalisasi telah memengaruhi perubahan politik di Indonesia. Para peneliti dan akademisi Indonesia menyadari bahwa memahami dinamika ini sangat penting. Mereka mulai memeriksa literatur ilmu politik dan hukum dari sudut pandang lokal untuk memberikan analisis yang lebih mendalam.
REORIENTASI PERAN HUKUM DALAM MENGHADAPI DISRUPSI TEKNOLOGI:STUDI NORMATIF TENTANG REGULASI DIGITAL DI INDONESIA Bahram, Muhammad
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 3 (2025): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Maret 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/sinergi.v2i3.1078

Abstract

Technological disruption has brought fundamental changes to various aspects of life, including Indonesia's legal system. Existing regulations are often reactive and unable to accommodate the rapid development of digital technologies such as artificial intelligence (AI), blockchain, and fintech. This study aims to analyze the challenges and adaptation strategies of the legal system in facing digital transformation. The research employs a normative juridical approach by analyzing legal regulations, academic literature, and case studies from various countries. The findings indicate that Indonesia's legal system still faces several challenges in implementing digital regulations, including limited institutional capacity, low public digital literacy, and regulatory overlaps among government agencies. Therefore, regulatory reforms must adopt a more flexible, principle-based approach and ensure harmonization among related institutions. In conclusion, Indonesia's legal system needs to adapt progressively to provide effective legal protection in the digital era without hindering technological innovation
TANGGUNG JAWAB KONSTITUSIONAL PEMERINTAH DALAM MENJAMIN HAK KONSTITUSIONAL ATAS INFORMASI DI ERA DIGITAL Bahram, Muhammad
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 9 (2025): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, September 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/sinergi.v2i9.1753

Abstract

The purpose of this article is to examine how the government has a constitutional responsibility to protect citizens' right to information in the digital age. This research is driven by the increasing complexity of information access and dissemination, which is often not matched by adequate constitutional protection. This research was conducted using a normative method by performing a legal-critical analysis of the Indonesian constitution, laws and regulations, and digital policy practices. The main finding indicates that in the digital age, a passive government approach to protecting the right to information is no longer relevant. The government must change to act as a guarantor of rights, not just as a regulator. This article suggests human rights-based digital policy changes, as well as the establishment of an independent oversight body to ensure that the management of public information is transparent and accountable. The main conclusion emphasizes that inclusive digital constitutionalism is crucial as the foundation of the state to ensure citizens' digital rights fairly and genuinely.
Menuju Harmonisasi Strategi dan Hambatan dalam Mewujudkan Kodifikasi Hukum yang Efektif di Indonesia Bahram, Muhammad
ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol. 2 No. 5 (2024): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, Mei 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/armada.v2i5.1326

Abstract

Penelitian ini membahas tentang strategi dan hambatan dalam mewujudkan kodifikasi hukum yang efektif di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif, data dikumpulkan dari berbagai sumber kepustakaan dan dianalisis secara mendalam. Temuan menunjukkan bahwa strategi utama dalam mewujudkan kodifikasi hukum yang efektif melibatkan penguatan lembaga legislatif, peningkatan kapasitas aparat hukum, dan pemanfaatan teknologi informasi. Namun, tantangan seperti kurangnya kesadaran hukum di masyarakat dan keterbatasan infrastruktur teknologi informasi menjadi hambatan utama. Dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya hukum, serta investasi dalam teknologi informasi yang memadai, diharapkan dapat mengatasi hambatan yang ada. Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting dalam pembangunan hukum di Indonesia, memperkuat keadilan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum.
TANTANGAN HUKUM DAN ETIKA (REKAYASA SOSIAL TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DI DUNIA DIGITAL) Bahram, Muhammad
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 12 (2023): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Desember 2023
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v2i12.1895

Abstract

Pandemi COVID-19 telah memicu percepatan transformasi digital, mengubah tata cara berkomunikasi, bekerja, dan mendapatkan informasi. Namun, seiring dengan perkembangan ini, muncul ancaman baru terhadap kebebasan berpendapat dan privasi individu dalam dunia digital. Rekayasa sosial, termasuk penyebaran disinformasi dan penguatan filter bubble melalui algoritma, menjadi tantangan serius. Pandemi menciptakan lingkungan rentan di mana desinformasi dapat memanfaatkan kecemasan publik, sementara algoritma dapat mempersempit pandangan dan merusak keberagaman informasi. Regulasi yang bijaksana, literasi digital, dan transparansi platform digital diperlukan untuk melawan ancaman ini. Tantangan ini tidak hanya menggoyahkan kebebasan berpendapat, tetapi juga mengingatkan kita pada pentingnya mempertahankan nilai-nilai demokratis dan hak asasi individu di era digital ini.
INKONSISTENSI BATAS USIA DEWASA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Bahram, Muhammad
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 3 No. 3 (2026): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Maret 2026
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/sinergi.v3i3.2467

Abstract

This study aims to analyze the inconsistency in determining the legal age of majority within various Indonesian laws and regulations and to examine its implications for legal certainty within the national legal system. The research problem arises from the existence of different standards of legal adulthood in several regulations, particularly between provisions that set the age at nineteen years and others that still recognize twenty-one years as the threshold of legal maturity. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches supported by literature studies of relevant primary and secondary legal sources. The findings indicate that the differences in determining the age of majority are influenced by historical factors in legislative development, the varying regulatory objectives across legal sectors, and the lack of optimal harmonization among laws and regulations. Such conditions may create potential legal uncertainty in the application of law, particularly when determining an individual’s legal capacity to perform legal acts. Therefore, this study emphasizes the importance of harmonizing regulations concerning the age of majority to establish a more consistent legal system, strengthen legal certainty, and support the development of more coherent national legal policies