<![CDATA[This study compares the Indonesian and Singaporean penitentiary systems in dealing with corruption. The legal issue is the deterrent effect and prevention of the penitentiary system. The method is normative juridical with comparative law. Secondary data are regulations, documents, books, journals, and articles. The results show significant differences between the two countries' penitentiary systems. Singapore is more assertive, effective, and efficient with one independent institution CPIB. Indonesia is more complex, slow, and prone to political intervention with three institutions, the Police, the Attorney General's Office, and the KPK. The recommendation is for Indonesia to emulate Singapore's penitentiary system with one independent corruption eradication agency.Keywords: penitentiary system, corruption, Indonesia, Singapore, comparative LAW.Penelitian ini membandingkan sistem penitensier Indonesia dan Singapura dalam menangani korupsi. Isu hukumnya adalah efek jera dan pencegahan dari sistem penitensier. Metodenya adalah yuridis normatif dengan perbandingan hukum. Data sekunder berupa peraturan, dokumen, buku, jurnal, dan artikel. Hasilnya menunjukkan perbedaan signifikan antara sistem penitensier kedua negara. Singapura lebih tegas, efektif, dan efisien dengan satu lembaga independen CPIB. Indonesia lebih kompleks, lambat, dan rentan intervensi politik dengan tiga lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Rekomendasinya adalah Indonesia meniru sistem penitensier Singapura dengan satu lembaga independen pemberantasan korupsi.Kata kunci: sistem penitensier, korupsi, Indonesia, Singapura, perbandingan hukum.]]>
